Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan persyaratan untuk menandatangani pakta integritas bagi calon menteri, merupakan langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan asta cita atau delapan visi kebijakan ke depan.
Pemegang gelar Doktor (S3) Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) itu membeberkan, para menteri dan wakil menteri yang dipastikan mengisi kabinet pemerintahan mendatang sudah menandatangani pakta integritas, sehingga tugas presiden ke depan tinggal menagih hal tersebut.
"Dampak positifnya kalau memang benar-benar para calon menteri dan wakil menteri itu komitmen, khususnya terkait tiga hal yakni mengokohkan ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan HAM, ya maka akan bagus untuk bangsa dan bagus untuk masyarakat," kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, ketika tiga hal itu dijaga dan dikuatkan maka kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih baik lagi ke depannya.
Langkah awal sudah dilakukan, sehingga selanjutnya tinggal memantau dan menilai apakah para menteri dan wakilnya bisa menjalankan amanah, komitmen, dan pakta integritas itu.
"Kalau komitmen itu tidak dijalankan oleh para menteri, ya presiden tinggal mengganti atau reshuffle karena mereka telah menyalahi amanah rakyat, komitmen, dan pakta integritas, serta menyalahi kepercayaan yang diberikan presiden," ujar pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Ia menambahkan, presiden harus mengontrol dan mengawasi intens gerak para menteri terkait niatan untuk mewujudkan asta cita yang sudah dicanangkan.
"Presiden dan wakil presiden harus benar-benar komitmen untuk merealisasikannya terkait ketiga hal itu, jadi harus benar-benar diwujudkan," kata dia.
Sebab kalau ketiga hal itu tidak dijaga atau dikuatkan oleh para menteri, maka rencana mewujudkan asta cita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, berpotensi hanya sekadar wacana di atas kertas atau kamuflase.
Sementara itu, para calon menteri yang dipastikan mengisi kabinet pemerintahan ke depan diminta untuk menandatangani pakta integritas oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto sejak beberapa hari lalu.
