Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-68 secara sederhana sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah memangkas anggaran seremonial dan mengalokasikannya ke sektor pembangunan.
"Peringatan HUT Ke-68 Kalbar tahun ini tidak dilakukan secara besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengacu pada Instruksi Presiden untuk mengurangi kegiatan seremonial, maka peringatan HUT Ke-68 Kalbar kami selenggarakan secara sederhana di Balai Bertiti dan kami hanya mengundang eselon II, Kepala Perangkat Daerah dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti upacara," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson di Pontianak, Jumat.
Meskipun dilakukan dengan konsep yang lebih sederhana, Harisson menegaskan bahwa substansi dan makna dari peringatan HUT Kalbar tetap terjaga.
"Upacara ini tetap menjadi momen refleksi untuk mengenang jasa para tokoh pemerintahan yang telah berkontribusi bagi pembangunan Kalbar. Kami juga menjadikannya sebagai momentum evaluasi dan perencanaan menuju Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," tuturnya.
Selain itu, Harisson juga menyinggung tentang kebijakan pengurangan anggaran yang telah diterapkan di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ia telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen serta mengurangi atau meniadakan kegiatan seremonial yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kami telah mengevaluasi ulang program-program yang tidak memiliki output dan outcome yang jelas. Penghematan ini dilakukan agar anggaran dapat lebih optimal dialokasikan untuk program-program prioritas yang lebih berdampak bagi masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Harisson mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sinkronisasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih, Rian Norsan dan Gresantu, terkait perencanaan anggaran 2025.
"Kami memastikan bahwa program-program mereka akan terakomodasi dalam kebijakan anggaran tahun depan," kata Harisson.
Terkait dengan dana transfer dari pemerintah pusat, Harisson mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian apakah alokasi dana tersebut akan mengalami pemangkasan. Namun, untuk pendapatan asli daerah (PAD), Pemprov Kalbar berkomitmen melakukan efisiensi anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
"Saat ini kami masih menunggu kepastian terkait transfer pusat ke daerah. Namun, untuk anggaran yang bersumber dari PAD, kami akan memastikan penggunaannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas," kata dia.
Dengan langkah ini, Pemprov Kalbar menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran, sekaligus tetap menjaga momentum peringatan HUT Kalbar sebagai ajang evaluasi dan refleksi bagi pembangunan daerah.