Jakarta (ANTARA) - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai kisaran 5 persen pada akhir 2025, didorong oleh keberhasilan negosiasi tarif impor Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang kini ditekan menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen.
“Dengan adanya tarif yang berhasil kita negosiasikan dari 32 turun ke 19 persen, kami melihat ekspor di paruh kedua tahun ini akan jauh lebih tangguh (resilient). Ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, di Jakarta, Senin.
Ia menilai, keberhasilan negosiasi tarif menjadi momentum penting untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan posisi Indonesia yang mampu memperoleh kesepakatan dagang lebih baik dibandingkan negara-negara lain.
Kepercayaan diri pemerintah juga diperkuat oleh capaian strategis lain dalam bidang perdagangan internasional, yakni rampungnya perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa tarif 19 persen yang disepakati dengan AS merupakan hasil dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Kesepakatan itu bersifat final dan mengikat (binding), serta dinilai sebagai capaian penting dalam hubungan bilateral.
“Angka tersebut bersifat final dan binding. Ini adalah hasil kesepakatan tertinggi antarkepala negara,” kata Airlangga.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, tarif Indonesia menjadi yang terendah.
Sebagai perbandingan, Airlangga menyebut Vietnam dan Filipina dikenai tarif 20 persen, Malaysia dan Brunei 25 persen, Kamboja dan Thailand 36 persen, serta Myanmar dan Laos mencapai 40 persen.
Tarif terhadap negara-negara pesaing Indonesia di sektor tekstil juga masih lebih tinggi.
Bangladesh misalnya, yang masih dikenai tarif 35 persen, Sri Lanka 30 persen, Pakistan 29 persen, dan India 27 persen.
Selain tarif, Indonesia juga telah menyelesaikan hambatan non-tarif dengan AS.
Airlangga menerangkan bahwa hasil negosiasi tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk joint statement yang akan diumumkan bersama dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, menanggapi kekhawatiran terkait lonjakan impor dari AS, Menko Perekonomian menegaskan bahwa tidak ada peningkatan signifikan terhadap jumlah barang impor.
Pemerintah hanya mengalihkan negara asal impor pada beberapa komoditas seperti gandum dan kedelai, yang selama ini juga diimpor dari Australia dan Ukraina.
“Kita tidak akan mengganggu program swasembada. Swasembada pangan tetap kita jaga. Yang dilakukan hanyalah pengalihan sumber impor bahan baku pangan tersebut,” ujarnya pula.
Baca juga: Ekonomi RI tumbuh tangguh di tengah ketidakpastian global
Baca juga: Ekonomi Kalbar triwulan I 2025 tumbuh 5 persen
