Pontianak (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak mendeklarasikan komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui penguatan pengawasan obat dan makanan yang berintegritas dan profesional.
"Hari ini kami mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju WBBM dengan tema penguatan pengawasan obat dan makanan melalui komitmen menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani," kata Kepala BBPOM Pontianak Hariani di Pontianak, Kamis.
Hariani mengatakan deklarasi tersebut merupakan bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.
Ia menjelaskan BBPOM Pontianak merupakan salah satu UPT BPOM di Kalimantan Barat yang menyelenggarakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan sistem tiga pilar, yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Proses pengawasan harus dilandasi integritas ASN, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur serta komitmen untuk melayani secara profesional. Sebagai bukti implementasi reformasi birokrasi, Balai Besar POM di Pontianak sudah mendapat predikat WBK dari Kementerian PAN-RB pada 2019," tuturnya.
Menurut dia, penguatan komitmen menuju WBBM diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat serta mengakselerasi terwujudnya unit kerja yang bersih, profesional, dan melayani.
"Balai Besar POM di Pontianak juga sudah hadir di tujuh mal pelayanan publik di kabupaten/kota di wilayah kerja kami. Selain melayani langsung di loket kantor di Jalan Dr Sudarso, kami juga melayani di Mal Pelayanan Publik," katanya.
Ia menambahkan, tujuan kegiatan tersebut antara lain memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas, serta menyatakan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan WBBM.
"Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, diikuti peserta luring dan daring dari UPT seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Pak Wagub, Pak Deputi, Pak Inspektur Utama serta seluruh undangan sebagai wujud dukungan kepada Balai Besar POM di Pontianak untuk menuju WBBM," kata Hariani.
Sementara itu Deputi BPOM RI William Adi Teja menegaskan reformasi birokrasi dan pelayanan bersih memiliki kaitan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita melayani tanpa harus ada imbalan dari orang yang kita layani. Tujuan kita adalah mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan Presiden," katanya.
Ia menyebut untuk mencapai target tersebut Indonesia membutuhkan investasi sangat besar, dengan efisiensi penggunaan modal menjadi kunci.
"Tantangan kita saat ini angka ICOR Indonesia berkisar di antara enam koma tiga hingga enam koma lima. Artinya untuk meningkatkan satu persen pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi besar. Karena itu reformasi birokrasi, perbaikan perizinan dan kepastian hukum bagi investor global menjadi penting," katanya.
William menekankan peran BPOM strategis karena mengawasi industri farmasi, obat tradisional, suplemen, kosmetik, serta pangan olahan.
"Bersih dan melayani itu yang susah. Kadang-kadang kita hanya konsentrasi ke bersihnya. Tidak melakukan apa-apa juga bersih. Tapi bersih melayani itu artinya kita bertemu pelaku usaha, membantu mereka mencari solusi," katanya.
Ia meminta jajaran BBPOM aktif mendampingi pelaku UMKM agar tidak kesulitan memperoleh izin edar.
"Cari UMKM di wilayah Anda, bantu mereka. Kesulitannya apa. Peraturan itu pemerintah yang mengerti, UMKM tidak. Kalau mereka merasa mendapatkan nomor izin edar sulit, mereka malas investasi," tuturnya.
"Respons layanan juga harus cepat. Jangan takut ketemu pelaku usaha, integritas itu harus diuji. Kalau ditelepon jawabnya bulan depan, atau WA dibalas dua tiga hari, itu bukan pelayanan yang baik, karena orang mau investasi butuh kepastian," tuturnya.
Ia menambahkan, selaku Deputi Pembina Balai Besar POM di Pontianak dirinya sangat mendukung dan mengapresiasi deklarasi komitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
"Perkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah," kata dia.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan tugas pengawasan obat dan makanan semakin berat di tengah kemajuan teknologi dan luasnya wilayah perbatasan Kalbar.
"Tugas Balai POM ini sangat berat, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Makanan dan obat-obatan sangat luas dan sulit diawasi," katanya.
Ia menyoroti posisi Kalbar yang memiliki banyak pintu masuk perbatasan darat dengan negara tetangga.
"Provinsi Kalimantan Barat memiliki pintu masuk perbatasan darat dengan Malaysia dan Brunei Darussalam sepanjang ratusan kilometer. Masih banyak jalur yang sulit diawasi, sehingga potensi masuknya makanan maupun obat-obatan ilegal cukup besar," kata dia.
Menurut dia, kemajuan teknologi juga membawa risiko penyalahgunaan informasi dan promosi produk yang menyesatkan.
"Teknologi kita belah dua, bisa ke surga, bisa ke neraka. Kalau dimanfaatkan secara bijak dan produktif sangat bermanfaat. Tapi kalau tidak, bisa menimbulkan pelanggaran. Promosi makanan dan obat sekarang sangat masif, semua dibuat menarik, padahal belum tentu bermanfaat bagi kesehatan," katanya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan literasi digital masyarakat.
"Semua pemangku kepentingan harus bekerja keras, ada kolaborasi dalam pengawasan obat dan makanan. UMKM harus tumbuh, tetapi juga harus dibimbing dan diawasi. Literasi digital juga penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan," kata Krisantus.
Wagub juga menyatakan dukungan terhadap penguatan komitmen BBPOM Pontianak menuju birokrasi bersih dan melayani.
"Mari bersama kita berjuang awasi obat dan makanan secara profesional. Kalau ada BPOM, semua semangat optimis," kata dia.
