Akademisi minta kajian ekologis pembangunan PLTN dilakukan transparan

Bengkayang (ANTARA) - Akademisi dari Institut Shanti Buana (ISB) Bengkayang, Kalimantan Barat, Marianus Dinata Alnija meminta pemerintah agar melakukan kajian ekologis secara komprehensif dan membuka hasilnya secara transparan kepada publik terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Marianus Dinata Alnija yang juga merupakan Rektor Institut Shanti Buana (ISB) Bengkayang, menegaskan proyek strategis seperti PLTN tidak boleh hanya menjadi agenda formal, melainkan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam serta melibatkan berbagai pihak independen.

“Rencana pembangunan PLTN harus melalui kajian menyeluruh terkait kebutuhan dan pemanfaatannya. Hasil kajian tersebut wajib dibuka secara transparan kepada publik dengan melibatkan tokoh independen dan masyarakat,” kata Marianus di Bengkayang, Rabu.

Menurut dia, aspek ekologis menjadi perhatian utama mengingat pembangunan PLTN berpotensi berdampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, analisis dampak lingkungan harus dilakukan secara ketat dan akuntabel sebelum proyek direalisasikan.

Selain itu, Marianus juga mengingatkan potensi persoalan sosial, khususnya terkait status dan kepastian lahan masyarakat di lokasi rencana pembangunan.

Ia menilai penyelesaian persoalan agraria sejak awal menjadi kunci untuk mencegah konflik di kemudian hari.

“Persoalan lahan harus diselesaikan secara tuntas agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial di masa mendatang,” ujarnya.

Dari sisi kebutuhan energi, ia menilai pasokan listrik di Bengkayang saat ini masih relatif mencukupi. Karena itu, pemerintah didorong untuk mempertimbangkan alternatif energi terbarukan yang dinilai lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan potensi daerah.

“Bengkayang dikenal sebagai daerah ‘Seribu Riam’ yang memiliki potensi besar energi air. Ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa harus bergantung pada PLTN yang kami nilai belum mendesak,” katanya.

Ia menambahkan pembangunan sektor energi di daerah harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Dia berharap pemerintah dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian serta membuka ruang dialog dengan publik agar setiap kebijakan strategis, termasuk rencana pembangunan PLTN, benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem di Bengkayang.