Penyerapan anggaran Pemkot Singkawang capai 70 persen

Singkawang (ANTARA) - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyebut realisasi dan penyerapan anggaran Pemerintah Kota Singkawang hingga Mei 2026 telah mencapai sekitar 70 persen sebagai bentuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pembangunan dan pelayanan publik,” kata Tjhai Chui Mie saat memimpin rapat asistensi program prioritas 2027 dalam rangka finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang di Ruang Rapat Wali Kota Singkawang, Jumat.

Menurut dia, rapat asistensi tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh program pembangunan tahun 2027 tersusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Dia menegaskan seluruh program prioritas daerah harus diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai arah kebijakan pembangunan nasional.

Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

“RKPD bukan hanya sekadar dokumen saja. Ini peta jalan kita membangun Singkawang. Jangan ada program yang mengada-ada. Harus menjawab kebutuhan riil warga,” ujarnya.

Tjhai Chui Mie juga meminta program maupun kegiatan yang membutuhkan pendanaan besar segera dipersiapkan proposal usulannya untuk diajukan ke pemerintah pusat guna memperoleh dukungan tambahan anggaran dari APBN.

Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian di antaranya penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Khusus di sektor kesehatan, dia meminta optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) agar pelaksanaan program kesehatan masyarakat berjalan lebih maksimal dan efektif.

Menurut dia, penggunaan BOK harus difokuskan untuk mendukung pelayanan di puskesmas, posyandu, serta program promotif dan preventif.

“Jangan sampai dana ada, tapi stunting masih tinggi dan cakupan imunisasi rendah. BOK harus berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.

Dia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan monitoring ketat terhadap OPD yang realisasi anggarannya masih rendah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Singkawang Eko Susanto, mengatakan proses asistensi dilakukan untuk menyaring usulan program agar tidak tumpang tindih dan tetap sesuai dengan tema pembangunan Kota Singkawang tahun 2027.

“Seluruh OPD diminta segera melengkapi dokumen pendukung dan menyesuaikan indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” katanya.