Mendikdasmen: Sekolah terintegrasi perluas akses pendidikan di Bintuni

Manokwari (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan pembangunan sekolah terintegrasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan upaya pemerintah memperluas akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

"Sekolah terintegrasi ini bagian dari perluasan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya di wilayah Papua," kata Abdul dalam siaran pers yang diterima di Manokwari, Sabtu.

Ia menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong pelaksanaan program revitalisasi dan pengembangan satuan pendidikan agar anak-anak Papua memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan peserta didik di daerah lain.

Luas lahan pembangunan sekolah terintegrasi YPPK Santo Fransiskus Manimeri mencapai delapan hektare dan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

"Nanti dilengkapi fasilitas asrama dan sarana pendukung lainnya untuk menjangkau peserta didik dari distrik terpencil maupun wilayah dengan keterbatasan akses transportasi," ujarnya.

Menurut Mendikdasmen, sekolah terintegrasi tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang mampu menghasilkan generasi muda berdaya saing tanpa meninggalkan nilai budaya lokal.

Sekolah terintegrasi merupakan konsep yang menggabungkan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan sarana prasarana.

"Anak-anak didik menjadi generasi yang punya daya saing tinggi, tapi tidak melupakan kearifan lokal," kata Mendikdasmen.

Sementara itu, Ketua Pengurus Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Teluk Bintuni Pius Matomri menyatakan pihaknya telah menyiapkan lahan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pendidikan terpadu tersebut.

Penguatan sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan yayasan diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan sekolah yang akan melayani peserta didik dari berbagai wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni.

"Pembangunan jenjang SMA dapat dukungan dari Pemkab Teluk Bintuni, sedangkan pembangunan SD dan SMP kami harap ada dukungan dari pemerintah pusat," ucap Pius.