DLHK Kalbar perkuat brigade hadapi puncak Karhutla

Pontianak (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat hingga puncak musim kemarau September 2026 melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia brigade pengendalian karhutla di tingkat tapak.

"Melalui bimbingan teknis ini, kita sedang mengisi kapasitas kelembagaan dengan kompetensi nyata," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM bagi Brigade Dalkarhutla UPT KPH Provinsi Kalimantan Barat Angkatan I di Pontianak, Rabu.

Dia mengatakan penguatan kapasitas personel menjadi langkah strategis karena penanganan karhutla saat ini tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional dan reaktif.

Menurut dia, pengendalian karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis, terencana, berbasis data, dan berkelanjutan agar upaya pencegahan maupun penanggulangan di lapangan dapat berjalan lebih efektif.

Ia menegaskan kesiapan sumber daya manusia di tingkat tapak menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pengendalian karhutla, terutama personel yang berada di garis depan pengawasan dan pemadaman.

"Kunci keberhasilan pencegahan dan penanggulangan karhutla sesungguhnya terletak pada kesiapan di tingkat tapak, terutama pada kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang berada di garis terdepan," katanya.

Adi Yani menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada 17 Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) di seluruh wilayah Kalbar.

Pembentukan brigade tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan personel pengendalian karhutla di setiap wilayah pengelolaan hutan.

Selain memperkuat kesiapsiagaan daerah, kegiatan peningkatan kapasitas itu juga menjadi bagian dari dukungan Kalbar terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Menurut Adi Yani, komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026.

“Pendanaan RBP digunakan seoptimal mungkin agar kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dapat ditekan seminimal mungkin,” katanya.

Ia menilai setiap personel brigade memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis Kalimantan Barat sekaligus mendukung keseimbangan iklim global.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bimtek yang juga Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem DLHK Kalbar, Hairil Anwar mengatakan peserta pelatihan angkatan pertama berasal dari UPT KPH Mempawah, Bengkayang, dan Sambas.

“Masing-masing 10 orang, sehingga total peserta sebanyak 30 orang,” katanya.

Ia menjelaskan materi pelatihan terdiri atas 70 persen teori melalui pemaparan dan diskusi interaktif di kelas, sedangkan 30 persen lainnya berupa praktik lapangan.

Praktik tersebut meliputi simulasi teknik pemadaman kebakaran, pemeliharaan sekat bakar, pemeliharaan tabat, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menurut Hairil, narasumber dan instruktur berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM BP2SDM Kementerian Kehutanan, DLHK Kalbar, serta instruktur lapangan dari UPT KPH Wilayah Kubu Raya.

“Seluruh rangkaian kegiatan dipantau langsung oleh tim supervisor dari BP2SDM Kementerian Kehutanan,” katanya.

DLHK Kalbar berharap peningkatan kapasitas tersebut mampu memperkuat profesionalisme, disiplin, kerja sama tim, dan kesiapsiagaan Brigade Dalkarhutla maupun Masyarakat Peduli Api dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini.