KPAI minta BGN prioritaskan MBG ke daerah rawan pangan dan rentan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah dengan tingkat kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.

"Agar BGN memprioritaskan penyaluran MBG secara bertahap ke wilayah dengan tingkat kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi tinggi," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

BGN juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola MBG, termasuk pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah guna mengurangi risiko kontaminasi silang.

KPAI juga meminta BGN menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dengan standar ketat dan kolaborasi lintas sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong keterlibatan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme yang aman dan partisipatif.

"Mendorong pola hidup sehat dan edukasi gizi komprehensif, mulai dari gizi seimbang, PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), hingga aktivitas fisik anak. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG," kata Jasra Putra.

BGN juga diminta memastikan agar tidak ada intimidasi maupun kelalaian dalam pelaksanaan MBG yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, maupun keselamatan anak.

KPAI berharap bahwa pergantian Kepala BGN bisa menjadi momentum mengembalikan MBG ke jalur program kesehatan promotif dan preventif yang berfokus pada keluarga berisiko stunting, edukasi pola makan keluarga, komunikasi berbasis komunitas, serta penguatan literasi gizi untuk menekan konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih pada anak.

"Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas," kata Jasra Putra.