Pontianak (ANTARA Kalbar) - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, masuk nominasi dalam penilaian pelayanan satu atap terbaik seluruh Indonesia, kata Wali kota setempat Sutarmidji.
"Pengumuman pemenang pelayanan publik terbaik dalam satu atap tersebut pada 12 November. Mudah-mudahan Pemkot Pontianak menang," kata Sutarmidji seusai menghadiri pembukaan Integrity Fair di Gedung Pontianak Convention Center, kerja sama KPK dan Pemkot Pontianak, Jumat.
Yang jelas, BP2T Pontianak sudah masuk pada nominasi terbaik tersebut, katanya.
"Saya pastikan kini tidak ada lagi pungutan liar pada kepengurusan izin pada pelayanan satu atap tersebut, dan lainnya, terkecuali masyarakat masih mengiming-imingi petugas di lapangan," ujarnya.
Menurut dia, semua aturan menuju arah perbaikan sudah dikeluarkan, sehingga masyarakat sudah harus berubah jangan lagi maunya cepat dengan tidak sesuai prosedur dalam mengurus apapun sehingga berusaha menyuap petugas.
"Untuk itulah hari ini kami lakukan dengan meluncurkan penyelenggaraan 'Integrity Fair' yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dalam upaya mencegah praktek korupsi di lingkungan Pemkot Pontianak," ungkap Sutarmidji.
Dalam kesempatan itu, itu Wali Kota Pontianak menambahkan, kalau masih ada PNS yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) laporkan saja padanya, agar oknum PNS dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut diberikan sanksi.
"Tidak sedikit oknum PNS yang masih memberikan pelayanan publik yang tidak sesuai SOP yang telah diberikan sanksi, berupa mutasi dan lain sebagainya," kata Sutarmidji.
Sutarmidji menyatakan tekad untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang bebas dari korupsi dengan mengikutsertakan Kota Pontianak dalam penilaian yang akan dilakukan KPK.
(A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Pengumuman pemenang pelayanan publik terbaik dalam satu atap tersebut pada 12 November. Mudah-mudahan Pemkot Pontianak menang," kata Sutarmidji seusai menghadiri pembukaan Integrity Fair di Gedung Pontianak Convention Center, kerja sama KPK dan Pemkot Pontianak, Jumat.
Yang jelas, BP2T Pontianak sudah masuk pada nominasi terbaik tersebut, katanya.
"Saya pastikan kini tidak ada lagi pungutan liar pada kepengurusan izin pada pelayanan satu atap tersebut, dan lainnya, terkecuali masyarakat masih mengiming-imingi petugas di lapangan," ujarnya.
Menurut dia, semua aturan menuju arah perbaikan sudah dikeluarkan, sehingga masyarakat sudah harus berubah jangan lagi maunya cepat dengan tidak sesuai prosedur dalam mengurus apapun sehingga berusaha menyuap petugas.
"Untuk itulah hari ini kami lakukan dengan meluncurkan penyelenggaraan 'Integrity Fair' yang bertujuan untuk mengajak masyarakat dalam upaya mencegah praktek korupsi di lingkungan Pemkot Pontianak," ungkap Sutarmidji.
Dalam kesempatan itu, itu Wali Kota Pontianak menambahkan, kalau masih ada PNS yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) laporkan saja padanya, agar oknum PNS dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut diberikan sanksi.
"Tidak sedikit oknum PNS yang masih memberikan pelayanan publik yang tidak sesuai SOP yang telah diberikan sanksi, berupa mutasi dan lain sebagainya," kata Sutarmidji.
Sutarmidji menyatakan tekad untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang bebas dari korupsi dengan mengikutsertakan Kota Pontianak dalam penilaian yang akan dilakukan KPK.
(A057)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012