){kind=link}
Mengapa kawasan pusat pemerintahan bersama? Tentu akan hemat baik biaya, tenaga dan waktu bila pemerintahan tersebut diletakkan dalam satu kawasan. Kantor-kantor Kementerian maupun kantor instansi tinggi lainnya bisa berada dalam satu kawasan bersama termasuk kantor presiden dan wakil presiden serta sekretariat negara. Sementara Istana Negara (ibukota Negara) tetap di Jakarta yang bergeser (hanya) pusat pemerintahan.
Pusat pemerintahan dalam satu kawasan juga dapat berdampak secara bertahap menghilangkan ego sektoral yang masih dirasakan antar kementerian/sektor sehingga program pembangunan akan lebih efektif dijalankan. Perencanaan pembangunan akan mudah dilakukan karena koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar kementerian dan lembaga tinggi negara lebih intens terjadi dengan sendirinya. Pertemuan anggota kabinet dan pejabat lainnya dengan Presiden akan lebih efisien, perjalanan menteri-menteri untuk mengikuti rapat-rapat kabinet lebih cepat dan tepat waktu, lantaran jarak yang dekat, dan terpenting pula tidak terjebak kemacetan dan (tidak dituding) menimbulkan kemacetan.
Terlebih bagi daerah-daerah di Indonesia. Ini akan berpengaruh besar bagi penghematan perjalanan dinas. Ada lima ratus lebih daerah provinsi, kabupaten dan Kota yang dipastikan secara rutin berurusan dengan pemerintah pusat. Begitu sampai di kawasan bandara tentu tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan waktu yang lama untuk transportasi selanjutnya ke pusat pemerintahan, bila dibandingkan harus ke Jakarta. Berapa anggaran bisa dihemat? Selain itu juga, dampak kemacetan jauh lebih terhindar.
Waktu yang digunakan akan sangat efektif. Ketika akan berurusan dengan sejumlah kementerian, masyarakat yang datang dari daerah tidak lagi harus membuang waktu lantaran jarak kantor-kantor kementerian sekarang ini terpisah-pisah. Saya yakin para birokrat maupun masyarakat daerah dari segala profesi merasakan selama ini boros waktu, biaya dan tenaga. Urusan yang harusnya bisa selesai satu hari, mau tidak mau bisa selesai 3 hari lantaran jarak kantor kementerian satu dengan yang lainnya cukup jauh tidak dalam satu kawasan. Berapa biaya bisa dihemat dari biaya transportasi, akomodasi dan waktu. Ini juga akan mengurangi beban daerah akan biaya perjalanan dinas.
Biaya-biaya yang terpangkas tersebut bisa lebih difokuskan pada belanja yang langsung bersentuhan dengan rakyat banyak untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga pejabat-pejabat daerah memiliki banyak waktu memikirkan daerah, tidak lagi terbuang untuk urusan di Jakarta.
Pergeseran pusat pemerintahan ini juga akan berkonsekuensi kepada aparat birokrasi. Bila dipindahkan keluar Jawa, puluhan ribu PNS yang bekerja di kantor-kantor kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di Jakarta akan terkena imbasnya. Minimal 50 persen, birokrat harus pindah. Ini juga akan menciptakan "high cost" bagi PNS. Belum lagi biaya hidup yang mahal, ongkos perpindahan akan menjadi beban.
Bila dipindahkan di wilayah yang tidak jauh dari Jakarta, saya yakin bisa meminimalkan kesulitan-kesulitan aparat birokrasi tersebut.
Pergeseran jarak tempuh terutama bagi PNS yang bermukim di Tanggerang, Bogor, Depok, Bekasi atau di wilayah-wilayah di sekitar Jakarta bisa diatasi dengan bus-bus pegawai. Pemerintah menyediakan bus-bus tersebut dan menentukan titik-titik serta jam-jam keberangkatan. Ini juga mengurangi tingkat keterlambatan karena melalui jalur-jalur bebas hambatan (tol), serta mengurangi ketidakdisplinan pegawai dan kontrol jauh lebih mudah, bisa juga saling mengontrol antara kementerian. Terjadi peningkatan kinerja lantaran ada kompetisi positif.
Intensitas pertemuan antara birokrat lain kementerian dalam satu kawasan bersama bisa menciptakan atmosfer berpikir yang lebih sinergi antar sector karena terjadi kolaborasi pemikiran terus menerus. Ini juga menghindarkan PNS dari stress kemacetan yang membuang energi dan waktu sehingga membuat tidak fokus dalam bekerja.
Penyediaan bus-bus ini juga akan menjadi langkah sederhana mengurangi kemacetan di Jakarta. Setidaknya, bila setengah saja dari jumlah PNS yang memiliki kendaraan pribadi terakomadasi dengan bus-bus pegawai ini, berapa kendaraan pribadi milik PNS yang terparkir dan tidak digunakan.
Saat ini, pemerintah tidak bisa membatasi keinginan masyarakat membeli kendaraan bermotor ataupun masyarakat yang masih menginginkan mengendarai kendaraan yang telah ‘berumur’. Setidaknya, ada pengurangan jumlah penggunaan kendaraan yang berdampak pada pengurangan emisi dan pencemaran lingkungan minimal dari knalpot kendaraan.
Untuk pembangunan gedung-gedung baru, pemerintah bisa memanfaatkan sistem tukar guling, ruislag atau penjualan aset. Saat ini, kantor-kantor kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya terletak di kawasan-kawasan strategis di Jakarta sehingga memiliki nilai jual tinggi.
Ini bisa dilakukan melibatkan pengembang-pengembang berkelas nasional atau multi nasional yang bergabung dalam sebuah konsorsium besar. Melalui mekanisme ruislag atau penjualan asset bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung-gedung baru dalam satu kawasan terpusat. Ini akan mengurangi beban anggaran Negara dalam penyediaan fasilitas baru. Terpenting semua mekanisme tentu harus dijalankan dengan prinsip transparan dan akuntabel serta didasarkan itikad baik.
Konsorsium yang mendesain dan mewujudkan kawasan pemerintah bersama dengan leader Bappenas. Selain itu, Jakarta juga harus benar-benar disulap menjadi pusat-pusat bisnis, perdagangan dan jasa. Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan baru dalam mengatasi pengangguran dan akan membawa peningkatan ekonomi besar-besaran. Sebagai perbandingan, kita bisa mengadopsi langkah-langkah terobosan beberapa Negara yang memfokuskan secara terpisah antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis seperti Jerman, Australia dan Malaysia.
Tulisan ini hanya memberikan pemikiran sederhana. Wacana perpindahan ini perlu dikaji dengan mendalam baik dari segi historis, anggaran, ekonomi, budaya, sosial, lingkungan dan masyarakat. Kita juga tidak baik untuk saling menyalahkan atas kondisi Jakarta sekarang ini. Solusi akan didapati dengan adanya pemahaman bersama mengingat perpindahan yang merupakan tindakan luar biasa sebaiknya tanpa memberikan dampak negatif namun harus bisa memberikan manfaat jauh lebih besar kepada segenap bangsa ini.
Walaupun pusat pemerintahan digeser bukan berarti pemerintah harus merasa kehilangan kewibawaan, justeru sebaliknya menunjukkan pemerintah pusat melakukan lompatan besar sebagai "problem solving" terdepan yang membawa perubahan besar dan membangun trust yang tinggi masyarakat kepada pemerintah, bahkan memiliki nilai tambah bagi daerah-daerah dan Jakarta.
Bila kita mengetahui kondisi Jakarta 10 tahun mendatang, mengapa tidak kita mulai dari sekarang yang sangat tepat untuk membuat "blueprint" perpindahan pusat pemerintah yang lebih komprehensif.
Perpindahan pusat pemerintahan ini jangan hanya jadi sebuah wacana saja, akan lebih baik direalisasikan karena memang dibutuhkan secara riil, Indonesia saat ini.
Akhirnya, harapan untuk perbaikan Jakarta secara permanen tak hanya bisa menyandarkan semata peran Gubernur dan Wagub Jokowi-Ahok, duet kepala daerah populis ini tak bisa hanya mengandalkan kerja-kerja menata dan memodifikasi infratruktur transportasi semata, namun harus berani pula melakukan lompatan besar dibalik kesahajaannya untuk mengatasi masalah Jakarta.
Tidak ada yang salah jika Jokowi mengajak diskusi semua komponen pemangku kepentingan di pemerintah pusat untuk membicarakan dan mencari salah satu solusi yang lebih permanen dan visioner serta berdampak manfaat lebih besar pada banyak aspek, termasuk meringankan beban Jakarta dari problem kemacetan yang (sampai saat ini) masih jadi menu perdebatan sehari-hari.
(Selesai)
* Muda Mahendrawan, SH
Wakil Sekjen Pengurus APKASI Pusat
Saat ini Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Pusat pemerintahan dalam satu kawasan juga dapat berdampak secara bertahap menghilangkan ego sektoral yang masih dirasakan antar kementerian/sektor sehingga program pembangunan akan lebih efektif dijalankan. Perencanaan pembangunan akan mudah dilakukan karena koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar kementerian dan lembaga tinggi negara lebih intens terjadi dengan sendirinya. Pertemuan anggota kabinet dan pejabat lainnya dengan Presiden akan lebih efisien, perjalanan menteri-menteri untuk mengikuti rapat-rapat kabinet lebih cepat dan tepat waktu, lantaran jarak yang dekat, dan terpenting pula tidak terjebak kemacetan dan (tidak dituding) menimbulkan kemacetan.
Terlebih bagi daerah-daerah di Indonesia. Ini akan berpengaruh besar bagi penghematan perjalanan dinas. Ada lima ratus lebih daerah provinsi, kabupaten dan Kota yang dipastikan secara rutin berurusan dengan pemerintah pusat. Begitu sampai di kawasan bandara tentu tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan waktu yang lama untuk transportasi selanjutnya ke pusat pemerintahan, bila dibandingkan harus ke Jakarta. Berapa anggaran bisa dihemat? Selain itu juga, dampak kemacetan jauh lebih terhindar.
Waktu yang digunakan akan sangat efektif. Ketika akan berurusan dengan sejumlah kementerian, masyarakat yang datang dari daerah tidak lagi harus membuang waktu lantaran jarak kantor-kantor kementerian sekarang ini terpisah-pisah. Saya yakin para birokrat maupun masyarakat daerah dari segala profesi merasakan selama ini boros waktu, biaya dan tenaga. Urusan yang harusnya bisa selesai satu hari, mau tidak mau bisa selesai 3 hari lantaran jarak kantor kementerian satu dengan yang lainnya cukup jauh tidak dalam satu kawasan. Berapa biaya bisa dihemat dari biaya transportasi, akomodasi dan waktu. Ini juga akan mengurangi beban daerah akan biaya perjalanan dinas.
Biaya-biaya yang terpangkas tersebut bisa lebih difokuskan pada belanja yang langsung bersentuhan dengan rakyat banyak untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga pejabat-pejabat daerah memiliki banyak waktu memikirkan daerah, tidak lagi terbuang untuk urusan di Jakarta.
Pergeseran pusat pemerintahan ini juga akan berkonsekuensi kepada aparat birokrasi. Bila dipindahkan keluar Jawa, puluhan ribu PNS yang bekerja di kantor-kantor kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di Jakarta akan terkena imbasnya. Minimal 50 persen, birokrat harus pindah. Ini juga akan menciptakan "high cost" bagi PNS. Belum lagi biaya hidup yang mahal, ongkos perpindahan akan menjadi beban.
Bila dipindahkan di wilayah yang tidak jauh dari Jakarta, saya yakin bisa meminimalkan kesulitan-kesulitan aparat birokrasi tersebut.
Pergeseran jarak tempuh terutama bagi PNS yang bermukim di Tanggerang, Bogor, Depok, Bekasi atau di wilayah-wilayah di sekitar Jakarta bisa diatasi dengan bus-bus pegawai. Pemerintah menyediakan bus-bus tersebut dan menentukan titik-titik serta jam-jam keberangkatan. Ini juga mengurangi tingkat keterlambatan karena melalui jalur-jalur bebas hambatan (tol), serta mengurangi ketidakdisplinan pegawai dan kontrol jauh lebih mudah, bisa juga saling mengontrol antara kementerian. Terjadi peningkatan kinerja lantaran ada kompetisi positif.
Intensitas pertemuan antara birokrat lain kementerian dalam satu kawasan bersama bisa menciptakan atmosfer berpikir yang lebih sinergi antar sector karena terjadi kolaborasi pemikiran terus menerus. Ini juga menghindarkan PNS dari stress kemacetan yang membuang energi dan waktu sehingga membuat tidak fokus dalam bekerja.
Penyediaan bus-bus ini juga akan menjadi langkah sederhana mengurangi kemacetan di Jakarta. Setidaknya, bila setengah saja dari jumlah PNS yang memiliki kendaraan pribadi terakomadasi dengan bus-bus pegawai ini, berapa kendaraan pribadi milik PNS yang terparkir dan tidak digunakan.
Saat ini, pemerintah tidak bisa membatasi keinginan masyarakat membeli kendaraan bermotor ataupun masyarakat yang masih menginginkan mengendarai kendaraan yang telah ‘berumur’. Setidaknya, ada pengurangan jumlah penggunaan kendaraan yang berdampak pada pengurangan emisi dan pencemaran lingkungan minimal dari knalpot kendaraan.
Untuk pembangunan gedung-gedung baru, pemerintah bisa memanfaatkan sistem tukar guling, ruislag atau penjualan aset. Saat ini, kantor-kantor kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya terletak di kawasan-kawasan strategis di Jakarta sehingga memiliki nilai jual tinggi.
Ini bisa dilakukan melibatkan pengembang-pengembang berkelas nasional atau multi nasional yang bergabung dalam sebuah konsorsium besar. Melalui mekanisme ruislag atau penjualan asset bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung-gedung baru dalam satu kawasan terpusat. Ini akan mengurangi beban anggaran Negara dalam penyediaan fasilitas baru. Terpenting semua mekanisme tentu harus dijalankan dengan prinsip transparan dan akuntabel serta didasarkan itikad baik.
Konsorsium yang mendesain dan mewujudkan kawasan pemerintah bersama dengan leader Bappenas. Selain itu, Jakarta juga harus benar-benar disulap menjadi pusat-pusat bisnis, perdagangan dan jasa. Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan baru dalam mengatasi pengangguran dan akan membawa peningkatan ekonomi besar-besaran. Sebagai perbandingan, kita bisa mengadopsi langkah-langkah terobosan beberapa Negara yang memfokuskan secara terpisah antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis seperti Jerman, Australia dan Malaysia.
Tulisan ini hanya memberikan pemikiran sederhana. Wacana perpindahan ini perlu dikaji dengan mendalam baik dari segi historis, anggaran, ekonomi, budaya, sosial, lingkungan dan masyarakat. Kita juga tidak baik untuk saling menyalahkan atas kondisi Jakarta sekarang ini. Solusi akan didapati dengan adanya pemahaman bersama mengingat perpindahan yang merupakan tindakan luar biasa sebaiknya tanpa memberikan dampak negatif namun harus bisa memberikan manfaat jauh lebih besar kepada segenap bangsa ini.
Walaupun pusat pemerintahan digeser bukan berarti pemerintah harus merasa kehilangan kewibawaan, justeru sebaliknya menunjukkan pemerintah pusat melakukan lompatan besar sebagai "problem solving" terdepan yang membawa perubahan besar dan membangun trust yang tinggi masyarakat kepada pemerintah, bahkan memiliki nilai tambah bagi daerah-daerah dan Jakarta.
Bila kita mengetahui kondisi Jakarta 10 tahun mendatang, mengapa tidak kita mulai dari sekarang yang sangat tepat untuk membuat "blueprint" perpindahan pusat pemerintah yang lebih komprehensif.
Perpindahan pusat pemerintahan ini jangan hanya jadi sebuah wacana saja, akan lebih baik direalisasikan karena memang dibutuhkan secara riil, Indonesia saat ini.
Akhirnya, harapan untuk perbaikan Jakarta secara permanen tak hanya bisa menyandarkan semata peran Gubernur dan Wagub Jokowi-Ahok, duet kepala daerah populis ini tak bisa hanya mengandalkan kerja-kerja menata dan memodifikasi infratruktur transportasi semata, namun harus berani pula melakukan lompatan besar dibalik kesahajaannya untuk mengatasi masalah Jakarta.
Tidak ada yang salah jika Jokowi mengajak diskusi semua komponen pemangku kepentingan di pemerintah pusat untuk membicarakan dan mencari salah satu solusi yang lebih permanen dan visioner serta berdampak manfaat lebih besar pada banyak aspek, termasuk meringankan beban Jakarta dari problem kemacetan yang (sampai saat ini) masih jadi menu perdebatan sehari-hari.
(Selesai)
* Muda Mahendrawan, SH
Wakil Sekjen Pengurus APKASI Pusat
Saat ini Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012