Pontianak (ANTARA Kalbar) - Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak bersama Fitra melakukan "bedah" APBD Kota Pontianak tahun 2013, sebagai pencegahan korupsi dan mengawasi penggunaan anggaran agar sampai pada masyarakat, kata Sekjen Fitra Uchok Sky Khadafi.
"Kami kedepannya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan saat penyusunan APBD," kata Uchok Sky Khadafi di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, sebenarnya "bedah" APBD Pemkot Pontianak 2013 sudah terlambat karena sudah ditetapkan, tetapi tidak ada salahnya bagi semua pihak untuk mengetahui untuk apa saja APBD itu digunakan, apakah lebih banyak untuk belanja pegawai atau bagi kepentingan publik.
Uchok menambahkan, secara garis besarnya APBD Pemkot Pontianak 2013, sekitar 50 persen untuk belanja pegawai, sekitar 41 persen yang hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dengan penyerapan belanja daerah yang masih rendah.
"PAD Pemkot Pontianak juga masih kurang baik, tren pendapatan meningkat tetapi realisasinya rendah. Selain itu sekitar 90 persen sumber APBD masih dari pusat (perimbangan) dan hanya sekitar 10 persen yang bisa dipenuhi dari daerah," ujarnya.
Uchok mencontohkan, anggaran bidang pendidikan di Kota Pontianak sudah cukup besar, malah melebihi dari ketentuan sebesar 20 persen, di Pontianak mencapai 37 persen, sehingga dampaknya terjadi pengurangan anggaran di salah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dosen Fakultas Ekonomi Untan Pontianak Prof Dr Eddy Suratman menyatakan, pada dasarnya APBD Pemkot sudah cukup baik kalau dilihat dari porsi yang dikeluarkan untuk belanja pegawai dan belanja publik.
"Seperti PAD di Kota Pontianak sebesar 22,40 persen dari total pendapatan seluruh kabupaten/kota di Kalbar, sementara di seluruh Indonesia juga lebih tinggi yang rata-rata 8,4 persen," ujar Eddy.
Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan, Pemkot Pontianak sudah cukup transparan dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, termasuk APBD 2013.
"Saya yakin tidak ada celah untuk mempermainkan APBD Pemkot Pontianak. Dan saya yakin dia (Uchok Sky Khadafi) tidak paham dengan anggaran sehingga banyak nebak-nebak (kira-kira)," ujar Sutarmidji.
Dalam kesempatan itu Sutarmidji mengklaim APBD Pemkot Pontianak 2013 lebih pro rakyat, dengan memberikan porsi besar bagi dunia pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Untuk bidang pendidikan termasuk gaji guru dan belanja langsung menyerap anggaran sekitar Rp484 miliar dari total APBD 2013 sebesar Rp1,252 triliun atau sekitar 38 persen," ungkapnya.
(A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kami kedepannya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan saat penyusunan APBD," kata Uchok Sky Khadafi di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, sebenarnya "bedah" APBD Pemkot Pontianak 2013 sudah terlambat karena sudah ditetapkan, tetapi tidak ada salahnya bagi semua pihak untuk mengetahui untuk apa saja APBD itu digunakan, apakah lebih banyak untuk belanja pegawai atau bagi kepentingan publik.
Uchok menambahkan, secara garis besarnya APBD Pemkot Pontianak 2013, sekitar 50 persen untuk belanja pegawai, sekitar 41 persen yang hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dengan penyerapan belanja daerah yang masih rendah.
"PAD Pemkot Pontianak juga masih kurang baik, tren pendapatan meningkat tetapi realisasinya rendah. Selain itu sekitar 90 persen sumber APBD masih dari pusat (perimbangan) dan hanya sekitar 10 persen yang bisa dipenuhi dari daerah," ujarnya.
Uchok mencontohkan, anggaran bidang pendidikan di Kota Pontianak sudah cukup besar, malah melebihi dari ketentuan sebesar 20 persen, di Pontianak mencapai 37 persen, sehingga dampaknya terjadi pengurangan anggaran di salah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dosen Fakultas Ekonomi Untan Pontianak Prof Dr Eddy Suratman menyatakan, pada dasarnya APBD Pemkot sudah cukup baik kalau dilihat dari porsi yang dikeluarkan untuk belanja pegawai dan belanja publik.
"Seperti PAD di Kota Pontianak sebesar 22,40 persen dari total pendapatan seluruh kabupaten/kota di Kalbar, sementara di seluruh Indonesia juga lebih tinggi yang rata-rata 8,4 persen," ujar Eddy.
Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan, Pemkot Pontianak sudah cukup transparan dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, termasuk APBD 2013.
"Saya yakin tidak ada celah untuk mempermainkan APBD Pemkot Pontianak. Dan saya yakin dia (Uchok Sky Khadafi) tidak paham dengan anggaran sehingga banyak nebak-nebak (kira-kira)," ujar Sutarmidji.
Dalam kesempatan itu Sutarmidji mengklaim APBD Pemkot Pontianak 2013 lebih pro rakyat, dengan memberikan porsi besar bagi dunia pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Untuk bidang pendidikan termasuk gaji guru dan belanja langsung menyerap anggaran sekitar Rp484 miliar dari total APBD 2013 sebesar Rp1,252 triliun atau sekitar 38 persen," ungkapnya.
(A057)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013