Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari menilai lambatnya pemerintah memutuskan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memicu adanya tindakan spekulasi terkait harga kebutuhan pokok.
"Wacana pengurangan subsidi BBM itu sudah dilakukan sejak enam bulan lalu," kata Raja Sapta Oktohari di Pontianak, Senin.
Menurut dia, sejak saat itu tindakan spekulasi membuat harga bahan kebutuhan pokok maupun ikutannya secara perlahan-lahan mulai naik.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secepatnya dan melaksanakan dengan segera. "Karena sebentar lagi memasuki puasa dan Lebaran, harga-harga sudah pasti naik," ungkap dia.
Raja Sapta menegaskan kalau pemerintah kurang tepat dalam mengambil momentum pengurangan subsidi BBM tersebut, dapat berdampak kurang baik bagi semua pihak.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengharapkan pembahasan RAPBN-Perubahan akan selesai tepat waktu pada 17 Juni 2013, agar kepastian kapan kenaikan harga BBM, dapat segera ditentukan.
"Kalau semua terjadwal, (kenaikan harga BBM) ini bisa dilaksanakan. Kalau naiknya kapan itu nanti kewenangan Presiden," katanya beberapa waktu lalu di Jakarta.
Pemerintah telah memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2013, sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dana sebesar Rp12,5 triliun tersebut, digunakan untuk subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin) sebesar Rp4,3 triliun, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp700 miliar.
(T011/A039)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Wacana pengurangan subsidi BBM itu sudah dilakukan sejak enam bulan lalu," kata Raja Sapta Oktohari di Pontianak, Senin.
Menurut dia, sejak saat itu tindakan spekulasi membuat harga bahan kebutuhan pokok maupun ikutannya secara perlahan-lahan mulai naik.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secepatnya dan melaksanakan dengan segera. "Karena sebentar lagi memasuki puasa dan Lebaran, harga-harga sudah pasti naik," ungkap dia.
Raja Sapta menegaskan kalau pemerintah kurang tepat dalam mengambil momentum pengurangan subsidi BBM tersebut, dapat berdampak kurang baik bagi semua pihak.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengharapkan pembahasan RAPBN-Perubahan akan selesai tepat waktu pada 17 Juni 2013, agar kepastian kapan kenaikan harga BBM, dapat segera ditentukan.
"Kalau semua terjadwal, (kenaikan harga BBM) ini bisa dilaksanakan. Kalau naiknya kapan itu nanti kewenangan Presiden," katanya beberapa waktu lalu di Jakarta.
Pemerintah telah memperkuat dana untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2013, sebagai kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dana sebesar Rp12,5 triliun tersebut, digunakan untuk subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin) sebesar Rp4,3 triliun, Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp700 miliar.
(T011/A039)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013