Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Tony Kurniadi mendesak perlunya desain besar pendidikan di Indonesia mencegah terjadinya perubahan kebijakan secara terus menerus yang dapat mengganggu dunia pendidikan itu sendiri.
"Ada beberapa fenomena dalam proses pendidikan di Indonesia. Karena setiap ganti menteri, akan terjadi ganti kebijakan," kata Tony Kurniadi di Pontianak, Rabu.
Bahkan, lanjut dia, menteri yang sama, terkadang mengganti kebijakan pendidikan setiap tahun.
Menurut dia, hal itu memungkinkan karena tidak ada desain besar dari sektor pendidikan di Indonesia. Padahal, lanjut dia, tanpa pendidikan yang mapan, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin terpuruk.
Selain itu, desain besar pendidikan juga untuk menghindari guru dan murid menjadi korban dari kebijakan pemerintah.
Ia menilai, egosentris dari menteri yang lebih dominan terjadi saat ini. "Tidak melihat kepentingan dari pendidikan itu sendiri," ujar dia.
Ia mencontohkan, kebijakan perubahan kurikulum yang membutuhkan anggaran dalam jumlah besar. "Mulai dari kajian awal, sosialisasi, sampai penyiapan buku dan sebagainya," kata politisi dari Partai Amanat Nasional itu.
Tony menambahkan, belum lagi dengan melihat kondisi di Kalbar yang banyak daerah terpencil. "Apakah sosialisasinya sudah menyeluruh hingga ke pelosok?," kata dia setengah bertanya.
Ia berharap, dunia pendidikan di Indonesia jangan tergantung dengan satu daerah saja misalnya Pulau Jawa atau Jakarta. "Tetapi harus menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi geografis sekolah. Pemerintah harus dapat melihat potensi-potensi yang ada secara menyeluruh dari Sabang hingga Merauke," jelasnya.
Ia yakin, dengan adanya desain besar yang menyeluruh, akan membawa dunia pendidikan Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Ada beberapa fenomena dalam proses pendidikan di Indonesia. Karena setiap ganti menteri, akan terjadi ganti kebijakan," kata Tony Kurniadi di Pontianak, Rabu.
Bahkan, lanjut dia, menteri yang sama, terkadang mengganti kebijakan pendidikan setiap tahun.
Menurut dia, hal itu memungkinkan karena tidak ada desain besar dari sektor pendidikan di Indonesia. Padahal, lanjut dia, tanpa pendidikan yang mapan, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin terpuruk.
Selain itu, desain besar pendidikan juga untuk menghindari guru dan murid menjadi korban dari kebijakan pemerintah.
Ia menilai, egosentris dari menteri yang lebih dominan terjadi saat ini. "Tidak melihat kepentingan dari pendidikan itu sendiri," ujar dia.
Ia mencontohkan, kebijakan perubahan kurikulum yang membutuhkan anggaran dalam jumlah besar. "Mulai dari kajian awal, sosialisasi, sampai penyiapan buku dan sebagainya," kata politisi dari Partai Amanat Nasional itu.
Tony menambahkan, belum lagi dengan melihat kondisi di Kalbar yang banyak daerah terpencil. "Apakah sosialisasinya sudah menyeluruh hingga ke pelosok?," kata dia setengah bertanya.
Ia berharap, dunia pendidikan di Indonesia jangan tergantung dengan satu daerah saja misalnya Pulau Jawa atau Jakarta. "Tetapi harus menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi geografis sekolah. Pemerintah harus dapat melihat potensi-potensi yang ada secara menyeluruh dari Sabang hingga Merauke," jelasnya.
Ia yakin, dengan adanya desain besar yang menyeluruh, akan membawa dunia pendidikan Indonesia mampu bersaing dengan negara maju lain.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013