Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyatakan bakal ada 750 tenaga yang disiapkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bertugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh.
"Mulai Juni, khusus untuk Aceh saja kita didik sekitar 750 SPPG, dengan tenaga pengajar dari beberapa instansi," Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriyadi, di Banda Aceh usai meninjau uji coba program MBG, di Banda Aceh, Senin.
Dirinya mengatakan, tim dari Universitas Pertahanan sudah mendatangi BPKP Aceh dan meminta sejumlah narasumber untuk mendidik tenaga SPPG nantinya.
"Narasumber banyak diminta, dan kita berikan 17 narasumber untuk mendidik SPPG. Jadi, setelah Juni seluruh kabupaten/kota sudah berjalan," ujarnya.
Dengan adanya pendidikan, tambah Supriyadi, maka kedepannya SPPG memiliki tanggung jawab mulai dari awal penyediaan bahan baku sampai pendistribusian ke sekolah.
Ke depan, menurut dia, pelaksanaan program MBG ini juga akan lebih komprehensif, terutama mengenai penyediaan bahan bakunya. Kalau sekarang diterima melalui penyedia seperti pasar, maka nantinya langsung dari petani.
"Jadi petaninya menanam padi, sayuran itu kualitasnya harus ada standarisasi. Jadi betul-betul dari hulu ke hilir akan jalan," katanya.
Supriyadi menegaskan, jika semua itu berjalan, maka benar-benar bisa membantu menghidupkan tenaga kerja hingga UMKM juga ikut berjalan. Maka, sudah sepatutnya semua pihak harus mendukung program ini.
"Dukung program Presiden kita (makan bergizi gratis) yang saya kira sangat bagus sekali," ujarnya.
Supriyadi menuturkan, berdasarkan hasil pemantauan kesiapan dapur yang menyediakan MBG tersebut di Aceh sudah sangat baik, bahkan sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga hari ke depan, baik bahan kering maupun basah.
"Alhamdulillah, tenaga kerja sekitar 40 orang lebih sudah siap (di dapur), peralatan dapur sudah lengkap, dan makanan sudah terdistribusi. Kita mendorong agar berjalan baik, karena ini salah satu program Presiden yang harus berjalan," katanya.
Dirinya berharap, pihak dapur nantinya dapat meningkatkan persiapan, terutama terkait stok bahan bakunya harus bisa memenuhi kebutuhan untuk seminggu, dan setiap harinya juga harus ditambah. Sehingga prosesnya berjalan lancar.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini harus mendapatkan pengawasan yang ketat agar semua pihak terkait melaksanakannya dengan government baik. Mulai dari tata kelolanya, manajemen risiko, dan pengendaliannya.
"Bahkan dari calon SPPG nya sendiri itu harus diberikan pemahaman dahulu sebelum melaksanakan, dan BPKP ikut dilibatkan dengan mengikutkan dari pusat. Supaya semua pihak dapat menjaga," demikian Supriyadi.