Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, DPP wajib menyelenggarakan rapat pimpinan nasional dalam rangka mengevaluasi kepemimpinan partai berlambang beringin tersebut.
"Seusai Pilpres (Pemilihan Presiden) maka DPP wajib menyelenggarakan Rapimnas evaluasi," kata Agung Laksono ketika ditemui setelah acara Open House Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Dengan demikian, ujar dia, tidak perlu Munas Luar Biasa (Munaslub) karena munas biasa dilakukan setiap lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan.
Ia mengemukakan bila ada yang berpandangan munas dilakukan pada tahun 2015 mendatang maka pihak tersebut dinilai agak kurang paham dengan aturan di Golkar.
Sebelumnya, Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyatakan, kepemimpinan Partai Golkar saat ini sangat layak untuk dievaluasi setelah mengalami banyak kegagalan.
"Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran," kata Nusron Wahid.
Menurut Nusron Wahid, forum yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh itu adalah Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pengurus Partai Golkar saat ini adalah periode 2009-2014 dan bukannya sampai tahun 2015.
Evaluasi itu, menurut dia, layak dilakukan antara lain mengingat kegagalan yang dialami partai berlambang pohon beringin itu dalam pemilu legislatif hingga pemilu presiden tahun 2014.
Bila evaluasi tidak dilaksanakan, lanjutnya, maka dicemaskan partai tersebut akan ditinggalkan oleh para konstituennya karena menilai partai tersebut abai dengan kehendak rakyat.
"Golkar tidak boleh disandera oleh oknum pengurus, elit dan kelompoknya, sehingga kesannya menutup forum evaluasi dengan dalih dan argumen akal-akalan," tegas Nusron.
Nusron yang telah dipecat dari Partai Golkar karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 menegaskan, Golkar bukanlah milik elitnya saja.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Seusai Pilpres (Pemilihan Presiden) maka DPP wajib menyelenggarakan Rapimnas evaluasi," kata Agung Laksono ketika ditemui setelah acara Open House Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Dengan demikian, ujar dia, tidak perlu Munas Luar Biasa (Munaslub) karena munas biasa dilakukan setiap lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan.
Ia mengemukakan bila ada yang berpandangan munas dilakukan pada tahun 2015 mendatang maka pihak tersebut dinilai agak kurang paham dengan aturan di Golkar.
Sebelumnya, Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyatakan, kepemimpinan Partai Golkar saat ini sangat layak untuk dievaluasi setelah mengalami banyak kegagalan.
"Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran," kata Nusron Wahid.
Menurut Nusron Wahid, forum yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh itu adalah Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pengurus Partai Golkar saat ini adalah periode 2009-2014 dan bukannya sampai tahun 2015.
Evaluasi itu, menurut dia, layak dilakukan antara lain mengingat kegagalan yang dialami partai berlambang pohon beringin itu dalam pemilu legislatif hingga pemilu presiden tahun 2014.
Bila evaluasi tidak dilaksanakan, lanjutnya, maka dicemaskan partai tersebut akan ditinggalkan oleh para konstituennya karena menilai partai tersebut abai dengan kehendak rakyat.
"Golkar tidak boleh disandera oleh oknum pengurus, elit dan kelompoknya, sehingga kesannya menutup forum evaluasi dengan dalih dan argumen akal-akalan," tegas Nusron.
Nusron yang telah dipecat dari Partai Golkar karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 menegaskan, Golkar bukanlah milik elitnya saja.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014