Jakarta (Antara Kalbar) - Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menantang DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta untuk saling membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pada penyelenggaraan Munas di Pengadilan.
"Saat ini bukan waktunya lagi untuk saling menggertak dan menuding siapa yang sah dan siapa yang tidak sah," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat.
Menurut Bambang, soal Munas mana yang sah dan diakui atau tidak, biarlah Pengadilan nanti yang menilai dan memutuskan.
Karena itu, kata dia, saat ini hal penting yang dibutuhkan kedua kubu Partai Golkar adalah saling menahan diri dan masing-masing mempersiapkan dokumen-dokumen untuk dibuktikan keabsahannya di Pengadilan.
"Kalau dalam istilah perang, saat ini sebaiknya melakukan gencatan senjata untuk mencari penyelesaian damai, bukannya angkat senjata," katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini melihat, perselisihan di tubuh Partai Golkar sudah semakin kontraproduktif dan jauh dari substansi.
Hal ini, kata dia, jika tidak segera diantisipasi maka bisa menjadi sangat buruk bagi masa depan partai.
"Dalam pandangan saya, jalan terbaik yang perlu dilakukan kedua belah pihak saat ini adalah mempersiapkan diri dengan bukti-bukti hukum otentik untuk di buka di Pengadilan," katanya.
Ia menjelaskan, bukti-bukti itu antara lain keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh DPD I dan DPD II di seluruh Indonesia, daftar hadir peserta Munas, notulensi, rekaman, serta proses tahapan penyelengaraaan Munas sebagaimana diatur dalam AD/ART partai, seperti laporan rapat pleno, rapat konsultasi nasional hingga Rapimnas yang dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD se-Indonesia.
Menurut Bambang, saat ini bukan waktunya lagi saling gertak dan saling ancam, karena hal itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar.
"Sejak dulu Partai Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan, dan selalu berdasarkan aturan hukum," katanya.
Bambang mengingatkan kedua kubu Partai Golkar untuk tidak saling menuding, pihak mana yang memulai dan pihak mana yang secara tidak sadar dijadikan "kuda troya" pihak ketiga untuk menghancurkan Partai Golkar dari dalam.
Menurut dia, seluruh elite dan kader Partai Golkar, seharusnya mulai bersama untuk mewaspadai adanya "penumpang gelap" yang hendak mengambil keuntungan dari kekisruhan ini.
"Soal siapa yang salah atau benar, soal Munas mana yang sah dan diakui atau tidak, biarlah Pengadilan yang akan menilai dan memutuskan," katanya.
