Pontianak (Antara Kalbar) - Musyawarah Daerah Partai Golkar versi Agung Laksono tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (15/6) malam, menetapkan Muhammad Ramli sebagai ketua dan Andreas Lani menjadi sekretaris.
"Sesudah ini akan ada penguatan kelembagaan dari tingkat provinsi hingga tingkat desa," kata Ramli di Pontianak, Selasa.
Ia akan mendorong para pengurus untuk aktif di partai.
"Jangan hanya mau jadi pengurus tapi tidak mau mengurus partai," katanya menegaskan.
Ramli menambahkan bahwa dengan terpilihnya sebagai ketua definitif, maka secara kelembagaan pengurus sebelumnya sudah tidak lagi menduduki jabatan semula.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Melki Lakalena menuturkan proses pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar berjalan demokratis. Semula, ada empat nama yang masuk bursa calon yakni M Ramli, Ibrahim Dahlan, Andi Eksan dan Andreas Lani.
Namun kemudian keempatnya bermusyawarah dan hasilnya sepakat untuk memilih Ramli sebagai ketua.
"Ini hasil pilihan pengurus di 14 kabupaten dan kota se-Kalbar," ujar dia.
Adapun pengurus inti dari kabupaten kota di Kalbar yakni Kabupaten Ketapang diketuai Gusti Kamboja, Kabupaten Kayong Utara Ibrahim Dahlan, Kapuas Hulu (Marwan Hy), Sanggau (Gregorius Ono), Mempawah (H Jamhari), Singkawang (Mas Ratna), Kota Pontianak (Abdul Muin), Kubu Raya (Zainuddin), Landak (Heronimus), Bengkayang (Yohanes Pasti), Sekadau (Martinus), Sintang (Inosensius), Melawi (Abang Sobirin) dan Sambas (Heri Yuliardi).
Untuk sementara, mereka akan berkantor di Jalan Tanjung Raya Pontianak Timur.
"Kalau situasi kondusif, baru akan berkantor di Gedung Zamrud Khatulistiwa. Tapi untuk pelantikan, target kami apapun itu, tetap di Gedung Zamrud," ujar dia.
Terkait pilkada di tujuh daerah di Kalbar, Ramli mengatakan, akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap mereka yang telah mendaftar ke pihaknya.
"Siapa yang mendapat skor yang baik, akan disampaikan ke DPP, lalu minta disurvei oleh lembaga independen," kata dia.
Melki sendiri optimistis partai hasil Munas Ancol yang akan diakui mengikuti pilkada karena sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
"Berdasarkan SK itu, maka hasil Munas Riau sudah kedaluwarsa. Saya yakin yang tanda tangan di KPU adalah Partai Golkar yang ikut Agung Laksono," kata Melki.
Kemudian, setelah semua pengurus Musda tingkat provinsi dilantik, akan dilanjutkan dengan agenda Munas yang diperkirakan berlangsung Oktober mendatang. Setelah itu, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan SK hasil munas terakhir.
(T011/R007)
