Satpol PP Gencarkan Penertiban Bangunan Liar

Sungai Raya (Antara Kalbar) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Fitria Fadly menyatakan akan menggencarkan penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB sebagai langkah penegakan perda dan peningkatan PAD kabupaten itu.

"Kami akan semakin gencar melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki izin resmi di Kubu Raya untuk memaksimalkan penegakan peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan dan sejenisnya," katanya di Sungai Raya, Selasa.

Dia mengungkapkan, baru-baru ini pihaknya telah melakukan penertiban terhadap Hotel Srikandi dan SPA 822 yang ada di kecamatan Sungai Raya. Dalam penertiban tersebut, pihaknya langsung meminta kepada pemilik bangunan tersebut untuk melengkapi izin.

"Sejauh ini informasi yang saya terima, sejumlah persyaratan dan izin yang diperlukan sudah diurus hingga ke Dinas Cipta Karya, namun belum sampai ke BPMPT," katanya.

Agar upaya penertiban tersebut berjalan optimal, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Cipta Karya untuk terus mengimplementasikan Perda nomor 4 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Selain bangunan yang belum memiliki izin, dalam kesempatan yang sama, Fitria Fadly juga menegaskan juga akan fokus pada penertiban pedagang kaki lima (PKL) terutama yang beroperasi di sekitar jalan Ahmad Yani II, Sungai Ambawang dan bangunan PKL yang terdapat sekitar Kodam.

Menurutnya soal bangunan PKL yang cukup banyak terdapat di sekitar Kodam, sudah sejak tiga tahun lalu diberi peringatan oleh pemerintah melalui dinas terkait, agar para PKL tidak mendirikan bangunan di kawasan tersebut. Karena kawasan tersebut memang merupakan salah satu kawasan jalur hijau.

"Sejak tiga tahun lalu sudah diperingatkan Dinas PU Provinsi melalui Dinas Bina Marga di Kubu Raya, agar para PKL tidak berjualan di sekitar Kodam tersebut. Karena sudah sejak lama diberikan imbauan, setelah beberapa kali kami kembali berikan peringatan, bangunan PKL di kawasan tersebut tetap akan ditertibkan dan saat ini tinggal menunggu waktu yang tepat saja," katanya.

(KR-RDO/N005)