Jakarta (Antara Kalbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penjaringan calon kandidat Kapolri.
"Permintaan untuk dilakukannya profiling track record kandidat belum ada secara resmi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, bila pemerintah belum meminta KPK untuk menyelidiki data rekam jejak calon kandidat Kapolri, maka KPK tidak akan melakukan intervensi apapun.
Ia mengatakan KPK memahami tuntutan publik terhadap figur pejabat yang bersih yang dimulai dengan seleksi ketat. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa berinisiatif untuk menyelidiki rekam jejak seseorang tanpa adanya permintaan dari pemerintah.
"Pemilihan itu hak presiden. Presiden yang bertanggung jawab. Jangan dibebankan ke KPK dong!" katanya.
Meski tidak akan berintervensi selama tidak diminta pemerintah, pihaknya pun menyayangkan bila pemilihan calon Kapolri tanpa melewati penyaringan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tradisi (seleksi KPK dan PPATK) yang baik, seharusnya dilakukan terus menerus. Karena ini demi kemaslahatan bersama," katanya.
Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri baru untuk menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
Hal ini diketahui dari beredarnya surat dari Presiden Joko Widodo kepada DPR terkait permintaan persetujuan untuk mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Surat yang tertanggal 9 Januari 2014 berperihal "Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri" itu ditandatangani langsung oleh presiden.
Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi memandang Budi Gunawan mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri.
"Kami berharap DPR dapat memberikan persetujuannya dalam waktu yang tidak terlalu lama," tertulis dalam surat itu.
KPK saat ini tengah menyelidiki beberapa kasus rekening gendut pejabat. Saat dikonfirmasi tentang keterkaitan Budi Gunawan dalam kasus-kasus tersebut, Bambang enggan berkomentar.
"Ada berbagai kasus rekening gendut yang sedang kita tangani, tapi tentang apa, saya nggak mau jawab," kata Bambang.
Budi Gunawan merupakan salah satu senior Akpol angkatan 1983 yang berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Ia saat ini tengah menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Budi Gunawan pernah diduga memiliki rekening gendut sehingga ada beberapa pihak yang meragukan kualitas rekam jejak pejabat Polri tersebut.
(A064/R. Chaidir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Permintaan untuk dilakukannya profiling track record kandidat belum ada secara resmi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, bila pemerintah belum meminta KPK untuk menyelidiki data rekam jejak calon kandidat Kapolri, maka KPK tidak akan melakukan intervensi apapun.
Ia mengatakan KPK memahami tuntutan publik terhadap figur pejabat yang bersih yang dimulai dengan seleksi ketat. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa berinisiatif untuk menyelidiki rekam jejak seseorang tanpa adanya permintaan dari pemerintah.
"Pemilihan itu hak presiden. Presiden yang bertanggung jawab. Jangan dibebankan ke KPK dong!" katanya.
Meski tidak akan berintervensi selama tidak diminta pemerintah, pihaknya pun menyayangkan bila pemilihan calon Kapolri tanpa melewati penyaringan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tradisi (seleksi KPK dan PPATK) yang baik, seharusnya dilakukan terus menerus. Karena ini demi kemaslahatan bersama," katanya.
Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri baru untuk menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
Hal ini diketahui dari beredarnya surat dari Presiden Joko Widodo kepada DPR terkait permintaan persetujuan untuk mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Surat yang tertanggal 9 Januari 2014 berperihal "Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri" itu ditandatangani langsung oleh presiden.
Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi memandang Budi Gunawan mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri.
"Kami berharap DPR dapat memberikan persetujuannya dalam waktu yang tidak terlalu lama," tertulis dalam surat itu.
KPK saat ini tengah menyelidiki beberapa kasus rekening gendut pejabat. Saat dikonfirmasi tentang keterkaitan Budi Gunawan dalam kasus-kasus tersebut, Bambang enggan berkomentar.
"Ada berbagai kasus rekening gendut yang sedang kita tangani, tapi tentang apa, saya nggak mau jawab," kata Bambang.
Budi Gunawan merupakan salah satu senior Akpol angkatan 1983 yang berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Ia saat ini tengah menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Budi Gunawan pernah diduga memiliki rekening gendut sehingga ada beberapa pihak yang meragukan kualitas rekam jejak pejabat Polri tersebut.
(A064/R. Chaidir)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015