Sungai Raya (Antara Kalbar) - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Titus Nursiwan menyarankan agar masyarakat bisa memprioritaskan mengikuti program KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
"KB MKJP ini merupakan salah satu program prioritas, makanya setiap ada kesempatan kita selalu mempromosikan dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga agar beralih ke program KB MKJP," kata Titus di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, karena minimnya pengetahuan yang dimiliki, banyak masyarakat yang enggan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui IUD (spiral) atau implan. Mereka lebih memilih penggunaan pil KB atau suntik, karena dianggap lebih praktis.
"Penggunaan pil KB atau suntik memang efektif mencegah kehamilan. Namun yang dikhawatirkan adalah sustainability (berkelanjutan), karena tingkat drop out atau berhentinya cukup tinggi. Banyak yang lupa minum pil KB atau terlambat suntik KB, sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan," tuturnya.
Bila pasangan suami istri benar-benar tidak ingin punya anak lagi atau karena ada masalah kesehatan, lanjutnya, metode kontrasepsi sterilisasi dengan cara vasektomi atau tubektomi juga dapat dilakukan. Namun metode ini perlu didiskusikan lebih mendalam bersama dokter ahli, karena sifatnya permanen.
"Kalau pun ingin hamil lagi, tindakan medis yang harus dilakukan tidaklah sederhana, yaitu dengan cara rekanalisasi atau penyambungan ulang," katanya.
Dalam memberikan penyuluhan program KB, Titus mengaku agak kesulitan, karena pihaknya masih kekurangan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan program tersebut.
"Hingga sekarang kami masih mengalami kekurangan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kami hanya memiliki sembilan tenaga PLKB dari kalangan PNS yang tersebar di setiap kecamatan, sisanya kita dibantu sekitar 60 tenaga PLKB non PNS," katanya.
Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga PLKB tersebut, kata Titus, tahun 2010 dan tahun 2012 lalu pihaknya telah mengajukan permohonan tenaga PNS ke BKD Kubu Raya sekitar lima orang tenaga PLKB. Hanya saja karena hingga sekarang persoalan CPNS 2010 dan 2012 belum tuntas membuat pihaknya belum bisa menambah jumlah tenaga PLKB PNS.
Meski demikian, saat ini pihaknya terus meningkatkan jumlah warga yang akan masuk dalam program Keluarga Berencana Kesehatan (KB-Kes) di Kubu Raya.
"Agar optimalisasi target jumlah warga yang masuk dalam program Keluarga Berencana bisa terus meningkat, secara rutin kita melakukan penyuluhan dan pelayanan langsung ke masyarakat yang ada di 9 kecamatan di Kubu Raya," tuturnya.
Untuk itu, Titus mengimbau agar masyarakat bisa kian sadar untuk menggalakkan program Keluarga Berencana.
"Sebaiknya kalau bisa diusahakan dua anak cukup, dengan harapan agar orang tua bisa memberikan penghidupan yang jauh lebih layak mulai dari bidang pendidikan, kesehatan dan sejenisnya bagi anak dan keluarganya," tuturnya.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"KB MKJP ini merupakan salah satu program prioritas, makanya setiap ada kesempatan kita selalu mempromosikan dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga agar beralih ke program KB MKJP," kata Titus di Sungai Raya, Rabu.
Menurutnya, karena minimnya pengetahuan yang dimiliki, banyak masyarakat yang enggan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui IUD (spiral) atau implan. Mereka lebih memilih penggunaan pil KB atau suntik, karena dianggap lebih praktis.
"Penggunaan pil KB atau suntik memang efektif mencegah kehamilan. Namun yang dikhawatirkan adalah sustainability (berkelanjutan), karena tingkat drop out atau berhentinya cukup tinggi. Banyak yang lupa minum pil KB atau terlambat suntik KB, sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan," tuturnya.
Bila pasangan suami istri benar-benar tidak ingin punya anak lagi atau karena ada masalah kesehatan, lanjutnya, metode kontrasepsi sterilisasi dengan cara vasektomi atau tubektomi juga dapat dilakukan. Namun metode ini perlu didiskusikan lebih mendalam bersama dokter ahli, karena sifatnya permanen.
"Kalau pun ingin hamil lagi, tindakan medis yang harus dilakukan tidaklah sederhana, yaitu dengan cara rekanalisasi atau penyambungan ulang," katanya.
Dalam memberikan penyuluhan program KB, Titus mengaku agak kesulitan, karena pihaknya masih kekurangan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan program tersebut.
"Hingga sekarang kami masih mengalami kekurangan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kami hanya memiliki sembilan tenaga PLKB dari kalangan PNS yang tersebar di setiap kecamatan, sisanya kita dibantu sekitar 60 tenaga PLKB non PNS," katanya.
Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga PLKB tersebut, kata Titus, tahun 2010 dan tahun 2012 lalu pihaknya telah mengajukan permohonan tenaga PNS ke BKD Kubu Raya sekitar lima orang tenaga PLKB. Hanya saja karena hingga sekarang persoalan CPNS 2010 dan 2012 belum tuntas membuat pihaknya belum bisa menambah jumlah tenaga PLKB PNS.
Meski demikian, saat ini pihaknya terus meningkatkan jumlah warga yang akan masuk dalam program Keluarga Berencana Kesehatan (KB-Kes) di Kubu Raya.
"Agar optimalisasi target jumlah warga yang masuk dalam program Keluarga Berencana bisa terus meningkat, secara rutin kita melakukan penyuluhan dan pelayanan langsung ke masyarakat yang ada di 9 kecamatan di Kubu Raya," tuturnya.
Untuk itu, Titus mengimbau agar masyarakat bisa kian sadar untuk menggalakkan program Keluarga Berencana.
"Sebaiknya kalau bisa diusahakan dua anak cukup, dengan harapan agar orang tua bisa memberikan penghidupan yang jauh lebih layak mulai dari bidang pendidikan, kesehatan dan sejenisnya bagi anak dan keluarganya," tuturnya.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015