Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie mengatakan sampai bulan Agustus ini penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih rendah.
"Bahkan ada SKPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 30 persen," kata M Zeet di Pontianak, Jumat.
Ia menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum penyerapannya baru sebesar 6,79 persen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,74 persen, Dinas Kesehatan 13,76 persen, Dinas Perkebunan 14,93 persen, Dinas Pertambangan dan Energi 16,06 persen
Dia menyatakan kondisi itu memang cukup dilematis. Perkembangan realisasi dan prediksi pendapatan dibandingkan dengan rencana belanja yang tertuang dalam APBD akan mengalami defisit.
Untuk mengatasinya, telah diambil kebijakan penyesuaian melalui anggaran perubahan. Tetapi di sisi lain, dengan dana yang ada, realisasi penyerapan jauh dari target.
"Tahun efektif pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 tinggal empat bulan. Makanya harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan anggaran," tuturnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung dalam APBD tahun anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Kalbar hingga saat ini baru mencapai 26,41 persen, sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 70,98 persen.
M Zeet menjelaskan penyerapan dana alokasi khusus berdasarkan SP2D yang sudah terbit juga masih rendah. Hingga 21 Agustus 2015 baru mencapai 9,47 persen atau Rp6.485.027.964. Sedangkan targetnya sebesar Rp68.467.360.000.
Terkait hal itu, dia meminta SKPD yang mendapatkan DAK segera melaksanakan kegiatannya. Kemudian menyampaikan laporan realisasinya kepada gubernur melalui BPKAD Provinsi Kalbar. Laporan tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan.
"Penyaluran DAK Triwulan ke IV akan dilaksanakan pada Oktober 2015, setelah Kementerian Keuangan mendapat laporan triwulan III yang berakhir di bulan September," katanya.
(KR-RDO/S024)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Bahkan ada SKPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 30 persen," kata M Zeet di Pontianak, Jumat.
Ia menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum penyerapannya baru sebesar 6,79 persen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,74 persen, Dinas Kesehatan 13,76 persen, Dinas Perkebunan 14,93 persen, Dinas Pertambangan dan Energi 16,06 persen
Dia menyatakan kondisi itu memang cukup dilematis. Perkembangan realisasi dan prediksi pendapatan dibandingkan dengan rencana belanja yang tertuang dalam APBD akan mengalami defisit.
Untuk mengatasinya, telah diambil kebijakan penyesuaian melalui anggaran perubahan. Tetapi di sisi lain, dengan dana yang ada, realisasi penyerapan jauh dari target.
"Tahun efektif pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 tinggal empat bulan. Makanya harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan anggaran," tuturnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung dalam APBD tahun anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Kalbar hingga saat ini baru mencapai 26,41 persen, sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 70,98 persen.
M Zeet menjelaskan penyerapan dana alokasi khusus berdasarkan SP2D yang sudah terbit juga masih rendah. Hingga 21 Agustus 2015 baru mencapai 9,47 persen atau Rp6.485.027.964. Sedangkan targetnya sebesar Rp68.467.360.000.
Terkait hal itu, dia meminta SKPD yang mendapatkan DAK segera melaksanakan kegiatannya. Kemudian menyampaikan laporan realisasinya kepada gubernur melalui BPKAD Provinsi Kalbar. Laporan tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan.
"Penyaluran DAK Triwulan ke IV akan dilaksanakan pada Oktober 2015, setelah Kementerian Keuangan mendapat laporan triwulan III yang berakhir di bulan September," katanya.
(KR-RDO/S024)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015