Bandung (Antara Kalbar) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan industri padat karya terus didorong dengan peningkatan realisasi investasi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.
"Untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan lebih luas, industri padat karya harus didorong agar bisa meningkat dengan realisasi investasi," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti di Bandung, Sabtu.
Hal itu, kata dia, dikarenakan dalam masalah penciptaan lapangan pekerjaan lewat investasi, yang berperan bukan hanya negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun 80 persennya dari investasi privat.
Lebih lanjut, Rahma menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, realisasi investasi Indonesia cukup bagus, baik dari luar negeri (Foreign Direct Investment/FDI) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), namun tidak demikian halnya dengan lapangan pekerjaan.
"Meskipun kita tahu nilai investasi meningkat tetapi lapangan kerja yang diciptakan menurun, berarti banyak industri padat modal karena nilai inv tinggi baik FDI maupun PMDN tapi lapangan kerjanya malah mengecil," ujar dia.
Menurut dia, hal tersebut bukan hanya persoalan UU Ketenagakerjaan, tetapi menyangkut regulasi lainnya semisal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah-daerah yang belum memberikan respon yang sama.
"Lalu terkait juga kebijakan-kebijakan di industri, dari sisi ketenagakerjaan, misal PP pengupahan, bisa juga menjadi iklim yang sehat bagi dunia usaha meski ada yang harus diperbaiki di dalamnya. Tapi setidaknya issue yang paling besar lebih baik," ujarnya.
Selain peningkatan realisasi pada investasi padat karya, pencarian peluang pasar ekspor baru juga harus ditingkatkan untuk meminimalisir jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para pekerja dalam industri berbasis ekspor.
"Hal ini memang erat kaitannya dengan pelemahan ekonomi global dimana pasar ekspor di dunia sangat tergantung dengan volatilitas kondisi global, sehingga pasar baru tersebut dibutuhkan karena 90 persen industri yang banyak melakukan PHK adalah industri berorientasi ekspor," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga telah meluncurkan program investasi padat karya yang tujuannya untuk mempercepat mengurangi jumlah pengangguran. Di sektor padat karya sendiri, setidaknya sudah ada 16 perusahaan yang akan melakukan produksi dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 121 ribu.
Ke-16 perusahaan padat karya, yang terlibat dalam tahap pertama program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tersebut, terdiri tiga penanaman modal asing (PMA) dan dua PMDN yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat.
Dengan total rencana investasi Rp5,8 triliun, perusahaan di Jawa Barat ini ditargetkan bisa menyerap 29.580 orang tenaga kerja, dengan perincian 20.580 orang pada tahun 2015-2016 dan 9.000 orang pada tahun 2017-2019.
Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8 PMA dan 3 PMDN, dengan total rencana investasi Rp13,1 triliun dan realisasi investasi Rp9,6 triliun. 11 Perusahaan ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja 91.705 orang, dengan perincian 53.305 orang pada tahun 2015-2016 dan 38.400 orang pada tahun 2017-2019.
Sementara itu dari tingkat pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia meningkat 320 ribu orang hingga Agustus 2015. Dengan penambahan itu, maka total jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 7,56 juta orang.
(R030/Yuniardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan lebih luas, industri padat karya harus didorong agar bisa meningkat dengan realisasi investasi," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti di Bandung, Sabtu.
Hal itu, kata dia, dikarenakan dalam masalah penciptaan lapangan pekerjaan lewat investasi, yang berperan bukan hanya negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun 80 persennya dari investasi privat.
Lebih lanjut, Rahma menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, realisasi investasi Indonesia cukup bagus, baik dari luar negeri (Foreign Direct Investment/FDI) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), namun tidak demikian halnya dengan lapangan pekerjaan.
"Meskipun kita tahu nilai investasi meningkat tetapi lapangan kerja yang diciptakan menurun, berarti banyak industri padat modal karena nilai inv tinggi baik FDI maupun PMDN tapi lapangan kerjanya malah mengecil," ujar dia.
Menurut dia, hal tersebut bukan hanya persoalan UU Ketenagakerjaan, tetapi menyangkut regulasi lainnya semisal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah-daerah yang belum memberikan respon yang sama.
"Lalu terkait juga kebijakan-kebijakan di industri, dari sisi ketenagakerjaan, misal PP pengupahan, bisa juga menjadi iklim yang sehat bagi dunia usaha meski ada yang harus diperbaiki di dalamnya. Tapi setidaknya issue yang paling besar lebih baik," ujarnya.
Selain peningkatan realisasi pada investasi padat karya, pencarian peluang pasar ekspor baru juga harus ditingkatkan untuk meminimalisir jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para pekerja dalam industri berbasis ekspor.
"Hal ini memang erat kaitannya dengan pelemahan ekonomi global dimana pasar ekspor di dunia sangat tergantung dengan volatilitas kondisi global, sehingga pasar baru tersebut dibutuhkan karena 90 persen industri yang banyak melakukan PHK adalah industri berorientasi ekspor," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga telah meluncurkan program investasi padat karya yang tujuannya untuk mempercepat mengurangi jumlah pengangguran. Di sektor padat karya sendiri, setidaknya sudah ada 16 perusahaan yang akan melakukan produksi dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 121 ribu.
Ke-16 perusahaan padat karya, yang terlibat dalam tahap pertama program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tersebut, terdiri tiga penanaman modal asing (PMA) dan dua PMDN yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat.
Dengan total rencana investasi Rp5,8 triliun, perusahaan di Jawa Barat ini ditargetkan bisa menyerap 29.580 orang tenaga kerja, dengan perincian 20.580 orang pada tahun 2015-2016 dan 9.000 orang pada tahun 2017-2019.
Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8 PMA dan 3 PMDN, dengan total rencana investasi Rp13,1 triliun dan realisasi investasi Rp9,6 triliun. 11 Perusahaan ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja 91.705 orang, dengan perincian 53.305 orang pada tahun 2015-2016 dan 38.400 orang pada tahun 2017-2019.
Sementara itu dari tingkat pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia meningkat 320 ribu orang hingga Agustus 2015. Dengan penambahan itu, maka total jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 7,56 juta orang.
(R030/Yuniardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015