Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah pusat bisa memberikan dampak besar bagi kemajuan pariwisata di provinsi itu.
"Kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya sudah lama, namun baru-baru ini, ada penambahan beberapa negara yang dibebaskan visanya untuk masuk ke Indonesia. Kita juga tentu berharap kebijakan itu bisa memberikan dampak besar bagi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia, tidak terkecuali di Kalbar," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, mulai Oktober lalu, pemerintah menambah negara penerima fasilitas bebas visa dari yang sebelumnya 45 negara menjadi 92 negara. Hal itu dilakukan guna mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta per tahun pada 2019.
Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia karena kebijakan bebas visa merupakan cara paling cepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan tidak perlu biaya.
"Karena pemerintah pusat telah memberlakukan bebas visa, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan mempersiapkan infrastruktur sektor wisata yang ada di Kalbar. Karena, kalau visa sudah dibebaskan, namun infrastruktur kita tidak baik, tentu warga negara luar akan enggan untuk datang kesini," tuturnya.
Terkait hal tersebut, dia meminta kepada smeua pihak, termasuk pemerintah daerah melalui dinas pariwisata agar bisa memaksimalkan semua potensi wisata yang ada.
"Peluang ini tentu harus kita tangkap, karena dengan semakin banyak masyarakat luar yang datang kemari, tentu perputaran ekonomi akan semakin cepat dan ini berdampak pada percepatan pembangunan di daerah kita," kata Christiandy.
Sebelumnya, PT. Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio Pontianak mulai mempersiapkan berbagai hal terkait kebijakan bebas visa masuk di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Saat ini kita sedang mempersiapkan berbagai hal terkait bebas visa masuk tersebut, salah satunya melalui bekerja sama Bea Cukai, untuk mengantisipasi masuknya orang maupun barang dari luar negeri," kata GM PT. Angkasa Pura cabang Bandara Supadio Pontianak, Bayuh Iswantoro.
Menurutnya, selain bekerja sama dengan Bea Cukai, pihaknya juga terus mempersiapkan sisi SDM dan peralatan pendukung yang ada di bandara itu.
"Untuk sisi SDM dan peralatan terus kita tingkatkan, dengan target begitu proses pembangunan bandara Supadio ini selesai, semuanya juga bisa terpenuhi," tuturnya.
Dia menyebutkan, sejauh ini warga negara asing yang banyak masuk ke Indonesia melalui jalur udara di Bandara Supadio Pontianak masih dari Malaysia.
"Untuk warga negara lainnya juga ada, namun jumlahnya masih sedikit," tuturnya.
(KR-RDO/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kebijakan bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya sudah lama, namun baru-baru ini, ada penambahan beberapa negara yang dibebaskan visanya untuk masuk ke Indonesia. Kita juga tentu berharap kebijakan itu bisa memberikan dampak besar bagi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia, tidak terkecuali di Kalbar," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, mulai Oktober lalu, pemerintah menambah negara penerima fasilitas bebas visa dari yang sebelumnya 45 negara menjadi 92 negara. Hal itu dilakukan guna mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta per tahun pada 2019.
Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia karena kebijakan bebas visa merupakan cara paling cepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan tidak perlu biaya.
"Karena pemerintah pusat telah memberlakukan bebas visa, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan mempersiapkan infrastruktur sektor wisata yang ada di Kalbar. Karena, kalau visa sudah dibebaskan, namun infrastruktur kita tidak baik, tentu warga negara luar akan enggan untuk datang kesini," tuturnya.
Terkait hal tersebut, dia meminta kepada smeua pihak, termasuk pemerintah daerah melalui dinas pariwisata agar bisa memaksimalkan semua potensi wisata yang ada.
"Peluang ini tentu harus kita tangkap, karena dengan semakin banyak masyarakat luar yang datang kemari, tentu perputaran ekonomi akan semakin cepat dan ini berdampak pada percepatan pembangunan di daerah kita," kata Christiandy.
Sebelumnya, PT. Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio Pontianak mulai mempersiapkan berbagai hal terkait kebijakan bebas visa masuk di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Saat ini kita sedang mempersiapkan berbagai hal terkait bebas visa masuk tersebut, salah satunya melalui bekerja sama Bea Cukai, untuk mengantisipasi masuknya orang maupun barang dari luar negeri," kata GM PT. Angkasa Pura cabang Bandara Supadio Pontianak, Bayuh Iswantoro.
Menurutnya, selain bekerja sama dengan Bea Cukai, pihaknya juga terus mempersiapkan sisi SDM dan peralatan pendukung yang ada di bandara itu.
"Untuk sisi SDM dan peralatan terus kita tingkatkan, dengan target begitu proses pembangunan bandara Supadio ini selesai, semuanya juga bisa terpenuhi," tuturnya.
Dia menyebutkan, sejauh ini warga negara asing yang banyak masuk ke Indonesia melalui jalur udara di Bandara Supadio Pontianak masih dari Malaysia.
"Untuk warga negara lainnya juga ada, namun jumlahnya masih sedikit," tuturnya.
(KR-RDO/T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015