Pontianak (Antara Kalbar) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pembela Kabupaten Bengkayang menyatakan, tudingan sejumlah LSM yang menyatakan bupati terpilih berinisial SG diduga melakukan tindak pidana korupsi, adalah tidak akurat.
"Kami menginginkan Bengkayang damai. Tetapi yang disampaikan sebelumnya masih asumsi, tidak akurat, malah sekitar 80 persen data yang mereka sampaikan terkait dugaan korupsi SG tersebut tidak akurat," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pembela Kabupaten Bengkayang, Herman Planet di Pontianak, Senin.
Ia berharap, pendukung pasangan lainnya yang kalah pada Pilkada serentak beberapa waktu lalu, untuk bersama-sama ikut membangun agar Bengkayang lebih maju lagi, dan bukannya malah sebaliknya.
Herman menambahkan, apa yang dilakukan oleh sejumlah LSM beberapa waktu lalu membuat suasana tidak nyaman dan cenderung provokatif.
"Apalagi sebagian besar yang demo kemarin berasal dari luar sehingga kami khawatir ada motif lain di balik itu. Sehingga kami siap merangkul teman-teman dari pendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati kemarin yang kalah untuk membangun Bengkayang," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Herman menambahkan, pihaknya berencana akan melaporkan ke Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar terkait masalah itu, selepas pelantikan bupati Bengkayang terpilih nantinya.
Aliansi Masyarakat Pembela Kabupaten Bengkayang, dalam penyampaian pendapatnya itu, juga menyampaikan secara tertulis kepada Polda, Kejati dan Gubernur Kalbar.
Sebelumnya, Selasa (12/1) ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Bengkayang, mendatangi Kantor Kejati Kalbar di Jalan Subarkah, Kota Pontianak, guna menuntut Kejati memproses hukum para koruptor yang melakukan korupsi di kabupaten Bengkayang.
"Kami minta Kejati Kalbar dan aparat hukum lainnya segera menangkap dan mengadili mantan bupati Bengkayang SG beserta kroni-kroninya yang diduga melakukan korupsi di Bengkayang," kata Koordinator Aksi, Sarmianus Hengki.
Hengki menjelaskan, pihaknya sudah muak dengan para koruptor karena koruptor perusak negara dan penghisap "darah" rakyat.
"Kabupaten Bengkayang harus bebas dari para koruptor untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kami tidak menginginkan dan menolak pemimpin koruptor," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kami menginginkan Bengkayang damai. Tetapi yang disampaikan sebelumnya masih asumsi, tidak akurat, malah sekitar 80 persen data yang mereka sampaikan terkait dugaan korupsi SG tersebut tidak akurat," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pembela Kabupaten Bengkayang, Herman Planet di Pontianak, Senin.
Ia berharap, pendukung pasangan lainnya yang kalah pada Pilkada serentak beberapa waktu lalu, untuk bersama-sama ikut membangun agar Bengkayang lebih maju lagi, dan bukannya malah sebaliknya.
Herman menambahkan, apa yang dilakukan oleh sejumlah LSM beberapa waktu lalu membuat suasana tidak nyaman dan cenderung provokatif.
"Apalagi sebagian besar yang demo kemarin berasal dari luar sehingga kami khawatir ada motif lain di balik itu. Sehingga kami siap merangkul teman-teman dari pendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati kemarin yang kalah untuk membangun Bengkayang," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Herman menambahkan, pihaknya berencana akan melaporkan ke Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar terkait masalah itu, selepas pelantikan bupati Bengkayang terpilih nantinya.
Aliansi Masyarakat Pembela Kabupaten Bengkayang, dalam penyampaian pendapatnya itu, juga menyampaikan secara tertulis kepada Polda, Kejati dan Gubernur Kalbar.
Sebelumnya, Selasa (12/1) ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Bengkayang, mendatangi Kantor Kejati Kalbar di Jalan Subarkah, Kota Pontianak, guna menuntut Kejati memproses hukum para koruptor yang melakukan korupsi di kabupaten Bengkayang.
"Kami minta Kejati Kalbar dan aparat hukum lainnya segera menangkap dan mengadili mantan bupati Bengkayang SG beserta kroni-kroninya yang diduga melakukan korupsi di Bengkayang," kata Koordinator Aksi, Sarmianus Hengki.
Hengki menjelaskan, pihaknya sudah muak dengan para koruptor karena koruptor perusak negara dan penghisap "darah" rakyat.
"Kabupaten Bengkayang harus bebas dari para koruptor untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kami tidak menginginkan dan menolak pemimpin koruptor," ungkapnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016