Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, mengatakan Gubernur Kalbar telah melayangkan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminta penundaan larangan penggunaan alat tangkap pukat hela bagi nelayan Kalbar.
"Selama ini, para nelayan kita kebanyakan memang menggunakan pukat hela dimana hasil tangkapannya diketahui memang cukup banyak. Namun, setelah adanya larangan oleh Kementerian terkait, ini tentu akan mengurangi pendapatan nelayan kita, makanya kita minta dilakukan penundaan," kata Christiandy di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, jika larangan penggunaan pukat hela, pukat tarik atau cantrang (seine nets) tersebut langsung diterapkan untuk nelayan Kalbar, maka akan banyak nelayan yang kehilangan mata pencahariannya.
"Untuk menerapkan larangan itu, tentu tidak bisa langsung diterapkan, harus ada tahapannya karena jika nelayan kita harus disuruh membeli alat tangkap baru, tentu mereka tidak memiliki anggaran. Makanya, melalui dinas terkait, kita akan memberikan bantuan alat tangkap baru bagi nelayan dan sambil itu dilakukan, kita minta kepada kementerian terkait untuk memberikan penundaan bagi Kalbar," tuturnya.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Guntur ST juga mengatakan, larangan bagi nelayan untuk menggunakan alat tangkap pukat akan menjadi bumerang bagi masyarakat nelayan Kalbar.
"Kami sendiri sudah menyerap aspirasi dari para nelayan, dimana ada sekitar 600 orang nelayan yang kita datangi juga mengajukan penundaan aturan tersebut oleh menteri Kelautan dan Perikanan. Saya sendiri akan meminta kepada menteri Kelautan dan Perikanan, untuk mempersiapkan program khusus ketika peraturan itu diperlakukan," tuturnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menuturkan, pemerintah jangan membiarkan nasib para nelayan trawl itu. Setelah dilarang malah hidup nelayan telantar tidak ada solusi dari pemerintah.
"Kalau peraturan itu langsung diberlakukan, kan kasihan nelayan kita. Makanya, sebelum itu benar-benar diterapkan, harus ada solusi konkret untuk nelayan kita, karena ini juga berbicara soal perut," katanya.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Selama ini, para nelayan kita kebanyakan memang menggunakan pukat hela dimana hasil tangkapannya diketahui memang cukup banyak. Namun, setelah adanya larangan oleh Kementerian terkait, ini tentu akan mengurangi pendapatan nelayan kita, makanya kita minta dilakukan penundaan," kata Christiandy di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, jika larangan penggunaan pukat hela, pukat tarik atau cantrang (seine nets) tersebut langsung diterapkan untuk nelayan Kalbar, maka akan banyak nelayan yang kehilangan mata pencahariannya.
"Untuk menerapkan larangan itu, tentu tidak bisa langsung diterapkan, harus ada tahapannya karena jika nelayan kita harus disuruh membeli alat tangkap baru, tentu mereka tidak memiliki anggaran. Makanya, melalui dinas terkait, kita akan memberikan bantuan alat tangkap baru bagi nelayan dan sambil itu dilakukan, kita minta kepada kementerian terkait untuk memberikan penundaan bagi Kalbar," tuturnya.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Guntur ST juga mengatakan, larangan bagi nelayan untuk menggunakan alat tangkap pukat akan menjadi bumerang bagi masyarakat nelayan Kalbar.
"Kami sendiri sudah menyerap aspirasi dari para nelayan, dimana ada sekitar 600 orang nelayan yang kita datangi juga mengajukan penundaan aturan tersebut oleh menteri Kelautan dan Perikanan. Saya sendiri akan meminta kepada menteri Kelautan dan Perikanan, untuk mempersiapkan program khusus ketika peraturan itu diperlakukan," tuturnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menuturkan, pemerintah jangan membiarkan nasib para nelayan trawl itu. Setelah dilarang malah hidup nelayan telantar tidak ada solusi dari pemerintah.
"Kalau peraturan itu langsung diberlakukan, kan kasihan nelayan kita. Makanya, sebelum itu benar-benar diterapkan, harus ada solusi konkret untuk nelayan kita, karena ini juga berbicara soal perut," katanya.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016