Pontianak (Antara Kalbar) - Forest Political Campaigner Greenpeace SEA Indonesia, Teguh Surya menyatakan, permasalahan tumpang tindih lahan di Kalimantan Barat sudah cukup komplit antara korporasi dengan masyarakat lokal.
"Persoalan tumpang tindih lahan di Kalbar sudah cukup komplit, kalau dilihat dari peta itu sendiri, terjadi tumpang tindih, bahkan ruang kecil saja untuk masyarakat sudah tidak ada lagi, semua sudah diperuntukkan untuk korporasi," kata Teguh Surya di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, konflik lahan bisa terus terjadi, karena ruang-ruang lahan di masyarakat sudah tidak ada lagi.
"Sesama korporasi saja sudah terjadi tumpang tindih, apalagi dengan masyarakat lokal," ujarnya.
Menurut dia, kalau dilihat dari tampilan "peta kepo hutan" wilayah Kalimantan Barat yang dimiliki oleh Greenpeace pada saat menggelar diskusi di Pontianak, memang tidak ada ruang lagi lahan untuk masyarakat lokal, lahan sudah habis diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan.
Dalam kesempatan itu, Teguh menambahkan, dengan adanya informasi tentang lahan melalui "peta kepo hutan" maka para pemangku kepentingan di Kalbar bisa terpicu semangatnya untuk melakukan peninjauan kembali atas alokasi ruang sumber daya alam tersebut.
"Kemudian melakukan relokasi ruang, sehingga sumber daya alam yang tersisa hari ini bisa lebih berkeadilan untuk semua pihak, bukan hanya pada sekelompok pebisnis saja," ujarnya.
Peta tersebut, menurut Teguh, dihasilkan melalui kolaborasi dengan Global Forest Watch, dirancang sebagai alat untuk membantu siapapun yang bekerja dalam bidang perubahan pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, industri dan konservasi di Indonesia.
"Fungsi utama peta tersebut yakni memberikan transparansi mengenai pihak-pihak penguasaan lahan dan apa yang terjadi di dalamnya. Sebelumnya informasi ini tidak tersedia bagi publik walaupun ada kepentingan publik yang kuat dalam keterbukaan tersebut," ujarnya.
Peta ini, tidaklah sempurna, dan bukan yang paling mutakhir. "Sehingga kami mengundang semua pemangku kepentingan untuk membantu kami memperbaiki peta-peta ini," kata Teguh.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Persoalan tumpang tindih lahan di Kalbar sudah cukup komplit, kalau dilihat dari peta itu sendiri, terjadi tumpang tindih, bahkan ruang kecil saja untuk masyarakat sudah tidak ada lagi, semua sudah diperuntukkan untuk korporasi," kata Teguh Surya di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, konflik lahan bisa terus terjadi, karena ruang-ruang lahan di masyarakat sudah tidak ada lagi.
"Sesama korporasi saja sudah terjadi tumpang tindih, apalagi dengan masyarakat lokal," ujarnya.
Menurut dia, kalau dilihat dari tampilan "peta kepo hutan" wilayah Kalimantan Barat yang dimiliki oleh Greenpeace pada saat menggelar diskusi di Pontianak, memang tidak ada ruang lagi lahan untuk masyarakat lokal, lahan sudah habis diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan.
Dalam kesempatan itu, Teguh menambahkan, dengan adanya informasi tentang lahan melalui "peta kepo hutan" maka para pemangku kepentingan di Kalbar bisa terpicu semangatnya untuk melakukan peninjauan kembali atas alokasi ruang sumber daya alam tersebut.
"Kemudian melakukan relokasi ruang, sehingga sumber daya alam yang tersisa hari ini bisa lebih berkeadilan untuk semua pihak, bukan hanya pada sekelompok pebisnis saja," ujarnya.
Peta tersebut, menurut Teguh, dihasilkan melalui kolaborasi dengan Global Forest Watch, dirancang sebagai alat untuk membantu siapapun yang bekerja dalam bidang perubahan pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, industri dan konservasi di Indonesia.
"Fungsi utama peta tersebut yakni memberikan transparansi mengenai pihak-pihak penguasaan lahan dan apa yang terjadi di dalamnya. Sebelumnya informasi ini tidak tersedia bagi publik walaupun ada kepentingan publik yang kuat dalam keterbukaan tersebut," ujarnya.
Peta ini, tidaklah sempurna, dan bukan yang paling mutakhir. "Sehingga kami mengundang semua pemangku kepentingan untuk membantu kami memperbaiki peta-peta ini," kata Teguh.
(A057/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016