Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di Pontianak tidak terpangaruh terkait adanya pemangkasan belanja oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Karena transfer anggaran untuk infrastruktur atau pembangunan dasar lainnya untuk Kota Pontianak tidak dilakukan pengurangan," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran atau dana dari pusat untuk lingkungan Pemkot Pontianak dilaksanakan oleh kementerian terkait, sehingga tidak terpengaruh oleh kebijakan pengurangan dana transfer daerah oleh Menkeu Sri Mulyani.
"Apapun yang terkait bantuan dana dari pusat, berupa barangnya saja yang berada di Kota Pontianak," ungkapnya.
Adapun jumlah anggaran belanja yang dipangkas oleh pemerintah pusat mencapai Rp133,8 triliun, dan pemangkasan terdiri dari anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp65 triliun, kemudian dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (5/8) mengemukakan bahwa kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp133,8 triliun yang ditempuh pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.
"Yang salah pajak. Pajak tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Penerimaan pajak itu jauh daripada target, maka risikonya pengeluaran juga harus kembali seperti realisasi tahun lalu," ujarnya.
Pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Namun, dia menolak anggapan bahwa pemangkasan itu di luar perhitungan pemerintah. Bahkan Kalla menyatakan bahwa pemangkasan sudah direncanakan sejak tahun lalu, jika pendapatan sektor pajak 2016 tidak mencapai target.
"Sejak awal memang saya sendiri sudah memperkirakan bahwa perlu pemangkasan (anggaran) yang diprioritaskan adalah yang tidak prioritas. Diprioritaskan dipangkas adalah yang tidak prioritas dari sisi pembangunan, seperti infrastruktur, pangan itu tetap jalan. Kalau dipotong, tentu sedikit," katanya di kantor Wapres.
Selain itu, alasan pemangkasan APBN juga didasari oleh nilai perdagangan dan ekspor yang belum membaik karena pelemahan ekonomi global.
(U.A057/Y008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Karena transfer anggaran untuk infrastruktur atau pembangunan dasar lainnya untuk Kota Pontianak tidak dilakukan pengurangan," kata Sutarmidji di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran atau dana dari pusat untuk lingkungan Pemkot Pontianak dilaksanakan oleh kementerian terkait, sehingga tidak terpengaruh oleh kebijakan pengurangan dana transfer daerah oleh Menkeu Sri Mulyani.
"Apapun yang terkait bantuan dana dari pusat, berupa barangnya saja yang berada di Kota Pontianak," ungkapnya.
Adapun jumlah anggaran belanja yang dipangkas oleh pemerintah pusat mencapai Rp133,8 triliun, dan pemangkasan terdiri dari anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp65 triliun, kemudian dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (5/8) mengemukakan bahwa kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp133,8 triliun yang ditempuh pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.
"Yang salah pajak. Pajak tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Penerimaan pajak itu jauh daripada target, maka risikonya pengeluaran juga harus kembali seperti realisasi tahun lalu," ujarnya.
Pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Namun, dia menolak anggapan bahwa pemangkasan itu di luar perhitungan pemerintah. Bahkan Kalla menyatakan bahwa pemangkasan sudah direncanakan sejak tahun lalu, jika pendapatan sektor pajak 2016 tidak mencapai target.
"Sejak awal memang saya sendiri sudah memperkirakan bahwa perlu pemangkasan (anggaran) yang diprioritaskan adalah yang tidak prioritas. Diprioritaskan dipangkas adalah yang tidak prioritas dari sisi pembangunan, seperti infrastruktur, pangan itu tetap jalan. Kalau dipotong, tentu sedikit," katanya di kantor Wapres.
Selain itu, alasan pemangkasan APBN juga didasari oleh nilai perdagangan dan ekspor yang belum membaik karena pelemahan ekonomi global.
(U.A057/Y008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016