Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Banjarmasi, Ibnu Sina terpilih menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional V Kalimantan masa jabatan 2016-2019, menggantikan pejabat sebelumnya, Syaharie Dja`ang Wali Kota Samarinda.
Ibnu Sina dan pengurus lainnya dilantik Ketua Dewan Pengurus Apeksi Pusat, Airin Rahmi Diyani di Pontianak, Senin.
Airin Rahmi Diyani berharap dengan terpilihnya ketua Apeksi Regional V Kalimantan, yang baru tersebut, maka bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi anggota Apeksi itu sendiri.
"Alhamdulillah sekarang sudah terpilih ketua Apeksi baru, tentunya kami berharap bisa menyampaikan tugas sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk anggota Apeksi dan bisa membawa kemajuan bagi masyarakat Kalimantan dan Indonesia umumnya," katanya.
Untuk, ketua Apeksi sebelumnya juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik, katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Raker Mukomwil V Kalimantan menyatakan, agenda musyawarah yang mulai digelar hari ini akan merumuskan suatu langkah-langkah efektif untuk percepatan pembangunan kota-kota di Kalimantan.
"Sembilan kota di Kalimantan ini sangat strategis dan memiliki potensi yang luar biasa dalam sumbangsihnya terhadap pembangunan nasional," ujarnya.
Dia juga berharap kepada wali kota se-Kalimantan, agar memberikan suatu ide-ide dan gagasan yang mumpuni dan bisa digunakan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan itu. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan membawa dampak positif yang cepat untuk masyarakat yang ada di kota-kota se-Kalimantan.
Dalam musyawarah Apeksi regional Kalimantan ini, Kota Pontianak menginginkan satu pembangunan yang berkeadilan khususnya dalam dunia pendidikan. Sebab, menurut dia anggaran pendidikan di pemerintah pusat sangat besar, sementara anggaran yang diturunkan ke daerah-daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar dalam hal ini fisik bangunan dan peningkatan kualitas pendidikan masih sangat kecil.
Sedangkan anggaran pendidikan itu lebih banyak diperuntukkan bagi belanja pegawai misalnya sertifikasi. Kita minta adanya pemerataan dalam pembangunan fisik, karena di Pontianak masih sedikit sekali yang tersentuh anggaran pusat untuk pembangunan sekolah. Kita membangun gedung-gedung sekolah dengan APBD murni, ungkap Sutarmidji.
Ia juga menilai, kebijakan-kebijakan pusat yang sifatnya mendadak bisa merugikan daerah, misalnya, penghapusan peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak daerah yang dilakukan saat tahun anggaran berjalan.
"Semestinya tidak dilakukan pada saat tahun anggaran berjalan karena membahayakan APBD kabupaten/kota," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Ibnu Sina dan pengurus lainnya dilantik Ketua Dewan Pengurus Apeksi Pusat, Airin Rahmi Diyani di Pontianak, Senin.
Airin Rahmi Diyani berharap dengan terpilihnya ketua Apeksi Regional V Kalimantan, yang baru tersebut, maka bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi anggota Apeksi itu sendiri.
"Alhamdulillah sekarang sudah terpilih ketua Apeksi baru, tentunya kami berharap bisa menyampaikan tugas sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk anggota Apeksi dan bisa membawa kemajuan bagi masyarakat Kalimantan dan Indonesia umumnya," katanya.
Untuk, ketua Apeksi sebelumnya juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik, katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Raker Mukomwil V Kalimantan menyatakan, agenda musyawarah yang mulai digelar hari ini akan merumuskan suatu langkah-langkah efektif untuk percepatan pembangunan kota-kota di Kalimantan.
"Sembilan kota di Kalimantan ini sangat strategis dan memiliki potensi yang luar biasa dalam sumbangsihnya terhadap pembangunan nasional," ujarnya.
Dia juga berharap kepada wali kota se-Kalimantan, agar memberikan suatu ide-ide dan gagasan yang mumpuni dan bisa digunakan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan itu. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan membawa dampak positif yang cepat untuk masyarakat yang ada di kota-kota se-Kalimantan.
Dalam musyawarah Apeksi regional Kalimantan ini, Kota Pontianak menginginkan satu pembangunan yang berkeadilan khususnya dalam dunia pendidikan. Sebab, menurut dia anggaran pendidikan di pemerintah pusat sangat besar, sementara anggaran yang diturunkan ke daerah-daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar dalam hal ini fisik bangunan dan peningkatan kualitas pendidikan masih sangat kecil.
Sedangkan anggaran pendidikan itu lebih banyak diperuntukkan bagi belanja pegawai misalnya sertifikasi. Kita minta adanya pemerataan dalam pembangunan fisik, karena di Pontianak masih sedikit sekali yang tersentuh anggaran pusat untuk pembangunan sekolah. Kita membangun gedung-gedung sekolah dengan APBD murni, ungkap Sutarmidji.
Ia juga menilai, kebijakan-kebijakan pusat yang sifatnya mendadak bisa merugikan daerah, misalnya, penghapusan peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak daerah yang dilakukan saat tahun anggaran berjalan.
"Semestinya tidak dilakukan pada saat tahun anggaran berjalan karena membahayakan APBD kabupaten/kota," kata Sutarmidji.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016