Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, penempatan calon dirut Pertamina tidak boleh hanya coba-coba, melainkan harus diisi oleh yang sudah teruji kehandalannya.
"Seorang dirut Pertamina harus mampu membuktikan memberikan sumbangan keuangan bagi pemerintah disamping menjalankan misi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Sehingga, dia berharap bersabar sedikit dalam menentukan dirut Pertamina tetapi menghasilkan yang terbaik bagi negeri ini, bukanlah menjadi soal yang memberatkan bagi Presiden Joko Widodo.
"Karena Pertamina sebagai perusahaan energi pada dasarnya memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis Migas, apalagi harga minyak yang anjlok, sehingga Pertamina membutuhkan nakhoda yang mampu melakukan terobosan yang bisa membuat laba pertamina semakin membesar di atas laba tahun 2016," ungkapnya.
Sehingga, dirut Pertamina harus profesional yang menguasai penuh pengetahuan tentang bisnis Pertamina, memiliki leadership yang handal yang mampu menjadi perekat antar sesama insan Pertamina, serta berkemampuan manajerial yang handal.
"Selain itu, dirut dan atau direksi Pertamina harus pula mendapat support penuh dari seluruh pekerja pertamina, artinya dirut harus orang yang diyakini mampu mempersatukan direksi dan juga pekerja," ujarnya.
Dengan mengambil dirut dari BUMN lain sebagai dirut Pertamina akan sangat mudah mendapat penilaian dari masyarakat atau dari pekerja Pertamina.
Keberhasilan seorang dirut tersebut akan dinilai masyarakat dari keberhasilan dalam memperoleh laba BUMN yang sebelumnya dipimpinnya.
"Karenanya untuk jika diambil dari external Pertamina maka harusnya diambil dari dirut BUMN yang terbukti berhasil membukukan laba signifikan pada BUMN yang pernah dipimpinnya. Karena jika tahun 2017, laba Pertamina menurun dibanding tahun 2016, maka yang akan jadi sorotan masyarakat adalah pemerintah dan presiden," katanya.
Sehingga, menurut Sofyano, keberadaan dan suara pekerja Pertamina harusnya didengar oleh pemerintah, karena maju mundurnya Pertamina akan bergantung besar kepada peran pekerja. Apalagi mereka pernah "trauma" dengan isu matahari kembar yang dikembangkan, agar tidak terulang, sehingga kepemimpinan nantinya idealnya bisa membuat pekerja "happy".
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Seorang dirut Pertamina harus mampu membuktikan memberikan sumbangan keuangan bagi pemerintah disamping menjalankan misi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Sehingga, dia berharap bersabar sedikit dalam menentukan dirut Pertamina tetapi menghasilkan yang terbaik bagi negeri ini, bukanlah menjadi soal yang memberatkan bagi Presiden Joko Widodo.
"Karena Pertamina sebagai perusahaan energi pada dasarnya memerlukan dirut yang handal dan sudah terbukti menguasai bisnis Migas, apalagi harga minyak yang anjlok, sehingga Pertamina membutuhkan nakhoda yang mampu melakukan terobosan yang bisa membuat laba pertamina semakin membesar di atas laba tahun 2016," ungkapnya.
Sehingga, dirut Pertamina harus profesional yang menguasai penuh pengetahuan tentang bisnis Pertamina, memiliki leadership yang handal yang mampu menjadi perekat antar sesama insan Pertamina, serta berkemampuan manajerial yang handal.
"Selain itu, dirut dan atau direksi Pertamina harus pula mendapat support penuh dari seluruh pekerja pertamina, artinya dirut harus orang yang diyakini mampu mempersatukan direksi dan juga pekerja," ujarnya.
Dengan mengambil dirut dari BUMN lain sebagai dirut Pertamina akan sangat mudah mendapat penilaian dari masyarakat atau dari pekerja Pertamina.
Keberhasilan seorang dirut tersebut akan dinilai masyarakat dari keberhasilan dalam memperoleh laba BUMN yang sebelumnya dipimpinnya.
"Karenanya untuk jika diambil dari external Pertamina maka harusnya diambil dari dirut BUMN yang terbukti berhasil membukukan laba signifikan pada BUMN yang pernah dipimpinnya. Karena jika tahun 2017, laba Pertamina menurun dibanding tahun 2016, maka yang akan jadi sorotan masyarakat adalah pemerintah dan presiden," katanya.
Sehingga, menurut Sofyano, keberadaan dan suara pekerja Pertamina harusnya didengar oleh pemerintah, karena maju mundurnya Pertamina akan bergantung besar kepada peran pekerja. Apalagi mereka pernah "trauma" dengan isu matahari kembar yang dikembangkan, agar tidak terulang, sehingga kepemimpinan nantinya idealnya bisa membuat pekerja "happy".
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017