Pontianak (Antara Kalbar) - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Saidah Sakwan mendorong pemerintah membuat manajemen stok pangan nasional dalam rangka memastikan ketersedian stok yang riil di tengah masyarakat.
"Saat ini penting menata stok atau yang kita kenal dengan manajemen stok pangan nasional. Manajemen stok pangan nasional ini untuk memastikan infut stok dan memastikan konsumen mendapatkan barang dengan harga keekonomian yang baik," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Saidah menjelaskan dengan adanya manajemen stok pangan nasional maka dapat melihat jarak antara asumsi pemerintah dengan ketersedian pangan di pasar secara riil.
"Kembali harus dipastikan adalah baik infut dari dalam negeri maupaun dari impor. Dengan hal begitu bisa mencegah eksplotasi oknum pengusaha untuk memanfaatkan momen tertentu seperti perayaan keagamaan yang biasa membentuk harga baru di pasar," kata dia.
Saat ini kata dia, desain manajemen pemerintah di pangan dalam memberikan kepastiaan harga di tingkat produsen dan konsumen masih belum simetris.
"Harga di produsen yaitu di petani belum tentu simetris dengan harga yang diterima konsumen. Harga naik di tingkat konsumen kadang tidak dirasakan oleh petani. Ini harus diperhatikan dan menjadi tugas bersama dengan manajemen yang baik," kata dia.
Dijelaskannya KPPU sejak 2013 lalu konsentrasi terhadap pangan. Isu pangan menurutnya menjadi priortitas baik dari sisi peneggakan hukum, pengawasan dan rekomendasi kebijakan.
"Jadi yang berkaitan pangan terutama jika ada yang bermain maka akan ada penindakan sesuai ketentuan yang ada. Apalagi saat ini pemerintah sudah sangat tegas dan secara bersama agar selain stok aman juga harga terjangkau,"kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Saat ini penting menata stok atau yang kita kenal dengan manajemen stok pangan nasional. Manajemen stok pangan nasional ini untuk memastikan infut stok dan memastikan konsumen mendapatkan barang dengan harga keekonomian yang baik," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Saidah menjelaskan dengan adanya manajemen stok pangan nasional maka dapat melihat jarak antara asumsi pemerintah dengan ketersedian pangan di pasar secara riil.
"Kembali harus dipastikan adalah baik infut dari dalam negeri maupaun dari impor. Dengan hal begitu bisa mencegah eksplotasi oknum pengusaha untuk memanfaatkan momen tertentu seperti perayaan keagamaan yang biasa membentuk harga baru di pasar," kata dia.
"Harga di produsen yaitu di petani belum tentu simetris dengan harga yang diterima konsumen. Harga naik di tingkat konsumen kadang tidak dirasakan oleh petani. Ini harus diperhatikan dan menjadi tugas bersama dengan manajemen yang baik," kata dia.
Dijelaskannya KPPU sejak 2013 lalu konsentrasi terhadap pangan. Isu pangan menurutnya menjadi priortitas baik dari sisi peneggakan hukum, pengawasan dan rekomendasi kebijakan.
"Jadi yang berkaitan pangan terutama jika ada yang bermain maka akan ada penindakan sesuai ketentuan yang ada. Apalagi saat ini pemerintah sudah sangat tegas dan secara bersama agar selain stok aman juga harga terjangkau,"kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017