Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan pada tahun 2017 pemprov akan memfokuskan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 174 desa.
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait bahwa di Kalbar pada tahun 2017 ini terdapat 174 desa yang wilayahnya lahan gambut dan potensi tinggi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kita memfokuskan upaya pencegahan pada 174 desa tersebut, dan kita telah membentuk desa siaga api pada desa-desa itu," kata Christiandy di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan desa tersebut terdapat di beberapa kabupaten/kota yakni di Kabupaten Ketapang 45 desa, Sintang 34 desa, Kubu Raya 18 desa, Kapuas Hulu 12 desa, Bengkayang 10 desa, Sambas sembilan desa, Kayong Utara delapan desa, Mempawah lima desa, Landak tiga desa, Sanggau tiga desa, Sekadau enam desa, Melawi satu desa, Kota Pontianak tiga kelurahan dan Kota Singkawang 17 kelurahan.
Mengingat banyaknya jumlah desa yang berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, Christiandy Sanjaya mengharapkan semua harus mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk memonitoring dan menghilangkan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Hal itu harus dilakukan, baik di lahan yang dikuasai oleh perorangan, dunia usaha maupun lahan lainnya.
Untuk itu, di tahun 2017 Pemprov Kalbar telah mengambil langkah sigap dalam melakukan upaya pencegahan dan antisipasi menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan mengeluarkan surat Gubernur no 360/0224/BPBD-PK/2017 tanggal 20 Januari 2017 hal pembentukan pokmas desa peduli bencana.
Kemudian ada juga surat Gubernur no 360/0665/BPBD-PK/2017/ tanggal 7 Maret 2017 antisipasi menghadapi bencana.
"Kita juga sudah mengeluarkan surat Gubernur no 360/0947.1/BPBD-PK/2017 tanggal 31 Maret 2017 hal optimalisasi tugas pokok dan fungsi SKPD/instansi dalam penanggulangan bencana khususnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dan surat Gubernur 360/ 0954.1/BPBD-PK/2017 tanggal 31 Maret hal optimalisasi lembaga usaha dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota," tuturnya.
Dirinya berharap untuk memaksimalkan semua upaya pencegahan karhutla tersebut, semua pihak untuk aktif menyatukan langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
(KR-RDO/A043)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait bahwa di Kalbar pada tahun 2017 ini terdapat 174 desa yang wilayahnya lahan gambut dan potensi tinggi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kita memfokuskan upaya pencegahan pada 174 desa tersebut, dan kita telah membentuk desa siaga api pada desa-desa itu," kata Christiandy di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan desa tersebut terdapat di beberapa kabupaten/kota yakni di Kabupaten Ketapang 45 desa, Sintang 34 desa, Kubu Raya 18 desa, Kapuas Hulu 12 desa, Bengkayang 10 desa, Sambas sembilan desa, Kayong Utara delapan desa, Mempawah lima desa, Landak tiga desa, Sanggau tiga desa, Sekadau enam desa, Melawi satu desa, Kota Pontianak tiga kelurahan dan Kota Singkawang 17 kelurahan.
Mengingat banyaknya jumlah desa yang berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, Christiandy Sanjaya mengharapkan semua harus mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk memonitoring dan menghilangkan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Hal itu harus dilakukan, baik di lahan yang dikuasai oleh perorangan, dunia usaha maupun lahan lainnya.
Untuk itu, di tahun 2017 Pemprov Kalbar telah mengambil langkah sigap dalam melakukan upaya pencegahan dan antisipasi menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan mengeluarkan surat Gubernur no 360/0224/BPBD-PK/2017 tanggal 20 Januari 2017 hal pembentukan pokmas desa peduli bencana.
Kemudian ada juga surat Gubernur no 360/0665/BPBD-PK/2017/ tanggal 7 Maret 2017 antisipasi menghadapi bencana.
"Kita juga sudah mengeluarkan surat Gubernur no 360/0947.1/BPBD-PK/2017 tanggal 31 Maret 2017 hal optimalisasi tugas pokok dan fungsi SKPD/instansi dalam penanggulangan bencana khususnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dan surat Gubernur 360/ 0954.1/BPBD-PK/2017 tanggal 31 Maret hal optimalisasi lembaga usaha dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota," tuturnya.
Dirinya berharap untuk memaksimalkan semua upaya pencegahan karhutla tersebut, semua pihak untuk aktif menyatukan langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
(KR-RDO/A043)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017