Pontianak (Antara Kalbar) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi untuk membahas fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mengendalikan inflasi di daerah.
"Dari rakor yang digelar ini selain melalukan evaluasi kapasitas dan kinerja TPID juga dibahas soal peran BUMD yang diyakini mampu menopang kekuatan pangan sehingga inflasi terkendali," ujar Ketua TPID Kalbar yang diwakili Herkulana Mekarryani saat rakor di Pontianak, Selasa.
Herkulana menjelaskan keberadaan BUMD memberikan dampak yang luas baik soal meningkatkan katahanan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru. Sedangkan yang terkait dengan pangan, akan dapat menyeimbangi mekanisme pasar yang ada di tengah masyarakat.
"Yang jelas BUMD hadir pada prinsipnya bukan untuk mengejar profit semata namun juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu hari ini kita bahas persoalan BUMD agar apa yang dibicarakan untuk bisa diaplikasikan di daerah dalam hal ketahanan pangan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Dwi Suslamanto menyebutkan di Kalbar kontribusi pangan dalam pembentukan inflasi sangat besar sehingga perlu dilakukan pengendalian dan tindakan nyata di lapangan.
"Kita bersyukur saat ini inflasi Kalbar sudah di bawah nasional yakni hanya sekitar 3,8 persen untuk tahun ke tahun. Sedangkan tahun lalu kita di atas inflasi nasional yakni sekitar 6 persen," kata dia.
Ia menjelaskan tingginya inflasi yang ada di Kalbar tidak terlepas dari faktor biaya logistik yang tinggi. Logistik yang tinggi karena faktor luasnya letak geografis dan infrastruktur yang masih kurang mendukung di daerah sehingga berpengaruh ke harga yang didapat masyarakat.
"Distribusi kita masih menjadi potensi tingginya angka inflasi di Kalbar. Distribusi yang panjang dan ada beberapa faktor lainnya menyebabkan biaya logistik tinggi sehingga berpengaruh kepada harga yang diterima masyarakat," papar dia.
Dalam rakor tersebut, TPID Kalbar menghadirkan narasumber dari BUMD DKI Jakarta di bidang pangan dan Kepala Badan BUMD DKI Jakarta dan KPW BI Jakarta.
(U.KR-DDI/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Dari rakor yang digelar ini selain melalukan evaluasi kapasitas dan kinerja TPID juga dibahas soal peran BUMD yang diyakini mampu menopang kekuatan pangan sehingga inflasi terkendali," ujar Ketua TPID Kalbar yang diwakili Herkulana Mekarryani saat rakor di Pontianak, Selasa.
Herkulana menjelaskan keberadaan BUMD memberikan dampak yang luas baik soal meningkatkan katahanan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru. Sedangkan yang terkait dengan pangan, akan dapat menyeimbangi mekanisme pasar yang ada di tengah masyarakat.
"Yang jelas BUMD hadir pada prinsipnya bukan untuk mengejar profit semata namun juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu hari ini kita bahas persoalan BUMD agar apa yang dibicarakan untuk bisa diaplikasikan di daerah dalam hal ketahanan pangan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Dwi Suslamanto menyebutkan di Kalbar kontribusi pangan dalam pembentukan inflasi sangat besar sehingga perlu dilakukan pengendalian dan tindakan nyata di lapangan.
"Kita bersyukur saat ini inflasi Kalbar sudah di bawah nasional yakni hanya sekitar 3,8 persen untuk tahun ke tahun. Sedangkan tahun lalu kita di atas inflasi nasional yakni sekitar 6 persen," kata dia.
Ia menjelaskan tingginya inflasi yang ada di Kalbar tidak terlepas dari faktor biaya logistik yang tinggi. Logistik yang tinggi karena faktor luasnya letak geografis dan infrastruktur yang masih kurang mendukung di daerah sehingga berpengaruh ke harga yang didapat masyarakat.
"Distribusi kita masih menjadi potensi tingginya angka inflasi di Kalbar. Distribusi yang panjang dan ada beberapa faktor lainnya menyebabkan biaya logistik tinggi sehingga berpengaruh kepada harga yang diterima masyarakat," papar dia.
Dalam rakor tersebut, TPID Kalbar menghadirkan narasumber dari BUMD DKI Jakarta di bidang pangan dan Kepala Badan BUMD DKI Jakarta dan KPW BI Jakarta.
(U.KR-DDI/T011)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017