Pemprov Kalbar mengimplementasi kartu kredit transaksi belanja daerah

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kini mengintensifkan penerapan kartu kredit pemerintah untuk mempercepat proses belanja daerah, bertujuan mendukung percepatan perputaran ekonomi di wilayah Kalbar.

"Untuk itu, kami mengimbau agar seluruh Perangkat Daerah di Kalimantan Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera mengimplementasikan sistem elektronifikasi pada setiap transaksi belanja daerah dan pendapatan daerah. Dukungan dari mitra PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar, karena ini penting agar setiap transaksi berjalan lancar dan terintegrasi," kata Pj Sekda Kalbar, Muhammad Bari di Pontianak, Minggu.

Menurutnya, implementasi kartu kredit pemerintah diharapkan mempercepat realisasi belanja, sehingga dampaknya pada perekonomian daerah dapat segera terasa. Ia menambahkan bahwa keberhasilan elektronifikasi transaksi sangat bergantung pada integrasi sistem pembayaran yang didukung oleh Bank Daerah Kalbar sebagai mitra.

Bari menjelaskan bahwa Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kalimantan Barat umumnya telah berjalan baik, namun perlu peningkatan pada aspek proses. Berdasarkan evaluasi, Pemerintah Daerah di Kalbar, termasuk pemerintah provinsi, masih menunjukkan hasil yang belum maksimal pada aspek ini.

"Pada aspek output, beberapa kabupaten/kota juga belum mencapai target digitalisasi. Namun masih ada kabupaten/kota yang evaluasi prosesnya belum optimal, sehingga kami berharap pihak perbankan dapat mendukung dengan mempercepat penyesuaian sistem pembayaran elektronik pada semua jenis belanja maupun pendapatan daerah," kata Bari.

Ia juga menekankan bahwa aspek hasil akhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat berada pada zona hijau. Namun, ia mendorong agar hasil ini tetap dipertahankan, sembari mengupayakan peningkatan dalam volume dan jangkauan transaksi non-tunai.

Selain aspek digitalisasi, Bari meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Rapat Koordinasi TPID Kalbar. Di hadapan para Sekretaris TP2DD, ia berharap adanya agenda rutin untuk high-level meeting, pelatihan (capacity building), serta peningkatan literasi digital masyarakat agar kebijakan digitalisasi transaksi dapat menyentuh masyarakat luas.

“Kami berharap semua Sekretaris TP2DD dapat mengagendakan high level meeting, capacity building, dan sosialisasi literasi digital. Hal ini agar program digitalisasi bisa diterapkan secara merata," kata Bari.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat target digitalisasi dan integrasi transaksi daerah, sehingga mendorong peningkatan ekonomi yang lebih merata di Kalimantan Barat.