Putussibau (Antara Kalbar) - Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kapuas Hulu Budi mengatakan, dari 278 desa di wilayahnya terdapat 169 desa sangat tertinggal, 99 desa tertinggal, sembilan desa berkembang, dan hanya satu desa maju.
"Kami sudah menyusun rencana aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan melakukan indentifikasi apa penyeban ketertinggalan desa tersebut," kata Budi kepada Antara di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu.
Ia menjelaskan dari hasil identifikasi itu nantinya akan disusun rencana percepatan pembangunan, karena bisa saja penyebab ketertinggalan desa itu oleh beberapa faktor seperti sektor infrastruktur sosial dasar (jalan, listrik dan air bersih) atau ekonomi lokasi perdesaan atau sosial (pendidikan dan kesehatan).
Karena itulah, kata Budi, kita susun program kegiatan yang harus diintervensi dan menjadi tanggung jawah pemerintah pusat, provinsi maupun daerah atau lembaga, dan swasta melalui CSR, NGO, dan desa itu sendiri melalui dana desa.
"Itu harus terintegrasi supaya upaya pengentasan desa tertinggal menjadi desa berkembang atau maju akan segera terwujud," harapnya.
Menurut Budi salah satu yang melatarbelakangi penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang harus memperhatikan dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum.
Sebab, di kawasan tersebut ada delapan desa diantaranya dua desa tertinggal dan enam desa sangat tertinggal.
"Sudah banyak predikat penetapan kawasan di Kapuas Hulu, dan semuanya disusun rencana aksi, namun belum ada yang benar - benar secara nyata dalam upaya percepatan pembangunan untuk mengentaskan ketertinggalan desa yang bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat dan kawasan," kata Budi.
Terkait luas wilayah Kapuas Hulu, kata Budi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 56 tahun 2015 tentang kode dan wilayah administrasi pemerintahan, luas Kapuas Hulu mencapai 29. 842 kilometer persegi.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab Kapuas Hulu sebagai daerah tertinggal yaitu luasnya kawasan lindung.
"Kawasan lindung menjadi dilema dalam pembangunan di Kapuas Hulu, kami memberikan kontribusi oksigen secara nasional bahkan internasional, namun justru daerah kami tertinggal," keluh Nasir.
Oleh sebab itu, Nasir meminta agar ada perlakukan dan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan daerah tertingal.
"Saya sudah menyampaikan langsung ke Pak Presiden secara lisan dan tertulis agar ada perlakuan khusus dalam pembangunan, sehingga Kapuas Hulu keluar dari ketertinggalan," kata Nasir.
(KR-TFT/H005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kami sudah menyusun rencana aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan melakukan indentifikasi apa penyeban ketertinggalan desa tersebut," kata Budi kepada Antara di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu.
Ia menjelaskan dari hasil identifikasi itu nantinya akan disusun rencana percepatan pembangunan, karena bisa saja penyebab ketertinggalan desa itu oleh beberapa faktor seperti sektor infrastruktur sosial dasar (jalan, listrik dan air bersih) atau ekonomi lokasi perdesaan atau sosial (pendidikan dan kesehatan).
Karena itulah, kata Budi, kita susun program kegiatan yang harus diintervensi dan menjadi tanggung jawah pemerintah pusat, provinsi maupun daerah atau lembaga, dan swasta melalui CSR, NGO, dan desa itu sendiri melalui dana desa.
"Itu harus terintegrasi supaya upaya pengentasan desa tertinggal menjadi desa berkembang atau maju akan segera terwujud," harapnya.
Menurut Budi salah satu yang melatarbelakangi penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang harus memperhatikan dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum.
Sebab, di kawasan tersebut ada delapan desa diantaranya dua desa tertinggal dan enam desa sangat tertinggal.
"Sudah banyak predikat penetapan kawasan di Kapuas Hulu, dan semuanya disusun rencana aksi, namun belum ada yang benar - benar secara nyata dalam upaya percepatan pembangunan untuk mengentaskan ketertinggalan desa yang bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat dan kawasan," kata Budi.
Terkait luas wilayah Kapuas Hulu, kata Budi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 56 tahun 2015 tentang kode dan wilayah administrasi pemerintahan, luas Kapuas Hulu mencapai 29. 842 kilometer persegi.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab Kapuas Hulu sebagai daerah tertinggal yaitu luasnya kawasan lindung.
"Kawasan lindung menjadi dilema dalam pembangunan di Kapuas Hulu, kami memberikan kontribusi oksigen secara nasional bahkan internasional, namun justru daerah kami tertinggal," keluh Nasir.
Oleh sebab itu, Nasir meminta agar ada perlakukan dan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan daerah tertingal.
"Saya sudah menyampaikan langsung ke Pak Presiden secara lisan dan tertulis agar ada perlakuan khusus dalam pembangunan, sehingga Kapuas Hulu keluar dari ketertinggalan," kata Nasir.
(KR-TFT/H005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017