Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kalimantan Barat berupaya mendorong peran perbankan di provinsi ini dalam mempercepat pertubuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
"Peran perbankan di wilayah perbatasan masih sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sana," kata Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, masyarakat perbatasan juga membutuhkan jasa perbankan, mengingat sampai saat ini jumlah perbankan di daerah perbatasan masih dirasakan sangat minim.
"Hal ini diakibatkan beberapa alasan, biasanya dari sisi jumlah penduduk di perbatasan tidak sebanyak masyarakat yang ada di perkotaan, sehingga banyak perbankan yang tidak mau membuka cabang di sana," ujarnya.
Namun, katanya lagi, berbeda dengan BPD yang ada, mereka justru diwajibkan untuk membentuk cabang di sana untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses perbankan.
Pihaknya bersyukur, selain BPD Kalbar, ada juga bank pelat merah yang membuka cabang sampai ke pelosok daerah seperti BRI dan BNI.
Pemprov Kalbar meminta BI untuk membuat kebijakan untuk mendorong perbankan swasta agar tidak semata-mata memikirkan keuntungan dari membuka cabang di perbatasan, karena kalau dihitung dari jumlah penduduk yang ada di sana akan sulit mendapatkan untung.
"Namun, kita harapkan agar bank swasta juga bisa memikirkan bagaimana upaya untuk memperluas layanan kepada masyarakat, agar lebih mudah dalam mengakses perbankan," katanya pula.
Dikatakan Christiandy, sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kala yang memprioritaskan pembangunan pada daerah pinggiran, dia meminta agar semua pihak bisa bersinergi dalam hal tersebut, tidak terkecuali pihak perbankan.
Dengan kebijakan Presiden tersebut, dia berharap perbankan bisa memandang peluang ini, karena dipastikan ke depan daerah-daerah perbatasan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jika ada perbankan yang bisa melihat peluang ini, akan sangat baik bagi pertumbuhan perbankan itu sendiri maupun perekonomian masyarakat di perbatasan.
Christiandy menambahkan, sebenarnya banyak peluang bagi perbankan di daerah perbatasan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang, seperti program dana desa, kemudian penggerakkan sektor perkebunan, peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan Pemprov Kalbar berkomitmen untuk memaksimalkan berbagai potensi ekonomi yang melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalbar. Ada tiga PLBN yang baru diresmikan Presiden Jokowi harus dapat memacu pertumbuhan ekonomi rakyat.
"Dengan diresmikan tiga Pos Lintas Batas Negara Indonesia di Kalimantan Barat maka harus terus berbenah. Potensi pertanian, perkebunan, perikanan maupun produk kerajinan harus dimaksimalkan agar bisa diekspor ke Malaysia melalui tiga PLBN itu," kata Cornelis.
Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Bank Kalbar, kata Cornelis, tengah menyiapkan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi keluar masuk barang di perbatasan.
"Ini tentu bakal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Masyarakat diminta menggunakan layanan perbankan tersebut dan meningkatkan kualitas produknya yang akan diekspor ke Malaysia," katanya lagi.
Upaya memaksimalkan ekspor berbagai komoditas ke Malaysia, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi Malaysia, namun kedua belah pihak dapat saling membutuhkan, sehingga yang pertama kali diutungkan tentunya masyarakat yang ada di perbatasan.
"Apalagi perbankan sudah siap, jadi transaksi bisa lebih besar lagi dan ekonomi tentu tumbuh," katanya.
Terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan, Cornelis mengatakan Kalbar sangat perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan karena berdasarkan survei pada tahun 2016 jumlah indeks literasi keuangan baru mencapai 30,55 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 65,45 persen.
"Perlu sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan dan juga stakeholders lainnya untuk mewujudkan peningkatan akses keuangan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat," katanya lagi.
(U.KR-RDO/B014)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Peran perbankan di wilayah perbatasan masih sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sana," kata Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, di Pontianak, Selasa.
Menurutnya, masyarakat perbatasan juga membutuhkan jasa perbankan, mengingat sampai saat ini jumlah perbankan di daerah perbatasan masih dirasakan sangat minim.
"Hal ini diakibatkan beberapa alasan, biasanya dari sisi jumlah penduduk di perbatasan tidak sebanyak masyarakat yang ada di perkotaan, sehingga banyak perbankan yang tidak mau membuka cabang di sana," ujarnya.
Namun, katanya lagi, berbeda dengan BPD yang ada, mereka justru diwajibkan untuk membentuk cabang di sana untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses perbankan.
Pihaknya bersyukur, selain BPD Kalbar, ada juga bank pelat merah yang membuka cabang sampai ke pelosok daerah seperti BRI dan BNI.
Pemprov Kalbar meminta BI untuk membuat kebijakan untuk mendorong perbankan swasta agar tidak semata-mata memikirkan keuntungan dari membuka cabang di perbatasan, karena kalau dihitung dari jumlah penduduk yang ada di sana akan sulit mendapatkan untung.
"Namun, kita harapkan agar bank swasta juga bisa memikirkan bagaimana upaya untuk memperluas layanan kepada masyarakat, agar lebih mudah dalam mengakses perbankan," katanya pula.
Dikatakan Christiandy, sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kala yang memprioritaskan pembangunan pada daerah pinggiran, dia meminta agar semua pihak bisa bersinergi dalam hal tersebut, tidak terkecuali pihak perbankan.
Dengan kebijakan Presiden tersebut, dia berharap perbankan bisa memandang peluang ini, karena dipastikan ke depan daerah-daerah perbatasan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jika ada perbankan yang bisa melihat peluang ini, akan sangat baik bagi pertumbuhan perbankan itu sendiri maupun perekonomian masyarakat di perbatasan.
Christiandy menambahkan, sebenarnya banyak peluang bagi perbankan di daerah perbatasan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang, seperti program dana desa, kemudian penggerakkan sektor perkebunan, peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan Pemprov Kalbar berkomitmen untuk memaksimalkan berbagai potensi ekonomi yang melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalbar. Ada tiga PLBN yang baru diresmikan Presiden Jokowi harus dapat memacu pertumbuhan ekonomi rakyat.
"Dengan diresmikan tiga Pos Lintas Batas Negara Indonesia di Kalimantan Barat maka harus terus berbenah. Potensi pertanian, perkebunan, perikanan maupun produk kerajinan harus dimaksimalkan agar bisa diekspor ke Malaysia melalui tiga PLBN itu," kata Cornelis.
Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Bank Kalbar, kata Cornelis, tengah menyiapkan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi keluar masuk barang di perbatasan.
"Ini tentu bakal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Masyarakat diminta menggunakan layanan perbankan tersebut dan meningkatkan kualitas produknya yang akan diekspor ke Malaysia," katanya lagi.
Upaya memaksimalkan ekspor berbagai komoditas ke Malaysia, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi Malaysia, namun kedua belah pihak dapat saling membutuhkan, sehingga yang pertama kali diutungkan tentunya masyarakat yang ada di perbatasan.
"Apalagi perbankan sudah siap, jadi transaksi bisa lebih besar lagi dan ekonomi tentu tumbuh," katanya.
Terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan, Cornelis mengatakan Kalbar sangat perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan karena berdasarkan survei pada tahun 2016 jumlah indeks literasi keuangan baru mencapai 30,55 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 65,45 persen.
"Perlu sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan dan juga stakeholders lainnya untuk mewujudkan peningkatan akses keuangan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat," katanya lagi.
(U.KR-RDO/B014)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017