Pontianak (Antaranews Kalbar) - Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Atbah Romin Suhaili mengatakan serapan APBD 2017 di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) rata-rata mencapai di atas 80 persen.
"Dari hasil evaluasi penyerapan anggaran bahkan ada OPD yang mencapai 100 persen," ujar Atbah Romin Suhaili saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Atbah menjelaskan pada tahun 2018, pihaknya akan terus memperbaiki penyerapan anggaran agar pembangunan dapat direalisasikan dengan maksimal.
"Yang jelas serapan anggaran 2017 belum pada tingkat yang diharapkan yakni 100 persen, namun telah melewati batas minimal dengan persentasi yang masih wajar," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa tahun 2017 menjadi pembelajaran dan akan segera diperbaiki dalam tata kelola keuangannya pada tahun berikutnya.
"Untuk tata kelola keuangan tahun ini Pemkab Sambas berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," jelasnya.
Disebutkannya dengan adanya konsultasi dan perbaikan tata kelola keuagan diharapakan Sambas bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Semoga apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan mendapat dukungan dari semua pihak untuk keuangan yang lebih baik dan akuntabel," jelasnya.
(U.KR-DDI/A039)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dari hasil evaluasi penyerapan anggaran bahkan ada OPD yang mencapai 100 persen," ujar Atbah Romin Suhaili saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Atbah menjelaskan pada tahun 2018, pihaknya akan terus memperbaiki penyerapan anggaran agar pembangunan dapat direalisasikan dengan maksimal.
"Yang jelas serapan anggaran 2017 belum pada tingkat yang diharapkan yakni 100 persen, namun telah melewati batas minimal dengan persentasi yang masih wajar," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa tahun 2017 menjadi pembelajaran dan akan segera diperbaiki dalam tata kelola keuangannya pada tahun berikutnya.
"Untuk tata kelola keuangan tahun ini Pemkab Sambas berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," jelasnya.
Disebutkannya dengan adanya konsultasi dan perbaikan tata kelola keuagan diharapakan Sambas bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Semoga apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan mendapat dukungan dari semua pihak untuk keuangan yang lebih baik dan akuntabel," jelasnya.
(U.KR-DDI/A039)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018