Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan strategi Multi Business, Multi Commodity dan Multi Stakeholders (3M) dalam pengelolaan hutan, terutama hutan yang berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP).
"Strategi itu akan menjawab isu pendanaan yang menjadi masalah klasik dalam pengembangan kesatuan pemangkuan hutan produksi di Indonesia," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, I B Putera Parthama, ketika menjadi pembicara pada workshop di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan fokus pada pengembangan bisnis yang berbasiskan masyarakat lokal dan implementasi strategi 3M akan mempercepat kemandirian KPHP dari segi pendanaan tentunya dengan memproduksi barang dan jasa yang berkelanjutan.
Dikatakan Putera, ada delapan KPHP yang telah ditetapkan sebagai KPH Model dengan variasi produk hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Menurut dia, lokasi KPH Model tersebut tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi diantaranya KPHP Model Mandailing Natal di Sumut yang menghasilkan produk minyak Nilam, KPHP Model Tebing Tinggi yang menghasilkan Nibung dan Kopi Liberika serta KPH Model Kapuas Hulu yang menghasilkan produk Madu dan Rotan.
Sedangkan KPH Model Kapuas Hulu menjadi satu - satunya perwakilan dari Kalimantan.
"Pendampingan teknis dari KPHP dan ahli kepada masyarakat lokal harus terus dilakukan terutama dalam segi produksi serta pemasaran," pinta Putera.
Bahkan, kata Putera, untuk mendukung pendampingan dan penyelarasan tersebut telah dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara Ditjen PHPL dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Pendampingan juga dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi Forest Law Enforcement, Government and Trade (FLEGT) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Pada tahun 2017 ada 15 kelompok yang telah difasilitasi kemudian tahun ini ada 150 kelompok," ucap Putera.
Workshop region Asia Pasifik mengenai pengelolaan kawasan konservasi lintas batas tersebut di selenggarakan oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum).
Bekerja sama juga dengan The International Tropical Timber Organization (ITTO) serta dukungan dari mitra seperti WWF, TFCA, GIZ,dan KEHATI (NGO luar negeri).
Workshop itu dihadiri juga oleh Perwakilan dari Negara Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand dan India.
Baca juga: Gubernur Kalbar Minta Optimalisasi Pokja Perhutanan Sosial
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Strategi itu akan menjawab isu pendanaan yang menjadi masalah klasik dalam pengembangan kesatuan pemangkuan hutan produksi di Indonesia," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, I B Putera Parthama, ketika menjadi pembicara pada workshop di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan fokus pada pengembangan bisnis yang berbasiskan masyarakat lokal dan implementasi strategi 3M akan mempercepat kemandirian KPHP dari segi pendanaan tentunya dengan memproduksi barang dan jasa yang berkelanjutan.
Dikatakan Putera, ada delapan KPHP yang telah ditetapkan sebagai KPH Model dengan variasi produk hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Menurut dia, lokasi KPH Model tersebut tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi diantaranya KPHP Model Mandailing Natal di Sumut yang menghasilkan produk minyak Nilam, KPHP Model Tebing Tinggi yang menghasilkan Nibung dan Kopi Liberika serta KPH Model Kapuas Hulu yang menghasilkan produk Madu dan Rotan.
Sedangkan KPH Model Kapuas Hulu menjadi satu - satunya perwakilan dari Kalimantan.
"Pendampingan teknis dari KPHP dan ahli kepada masyarakat lokal harus terus dilakukan terutama dalam segi produksi serta pemasaran," pinta Putera.
Bahkan, kata Putera, untuk mendukung pendampingan dan penyelarasan tersebut telah dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara Ditjen PHPL dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Pendampingan juga dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi Forest Law Enforcement, Government and Trade (FLEGT) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Pada tahun 2017 ada 15 kelompok yang telah difasilitasi kemudian tahun ini ada 150 kelompok," ucap Putera.
Workshop region Asia Pasifik mengenai pengelolaan kawasan konservasi lintas batas tersebut di selenggarakan oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum).
Bekerja sama juga dengan The International Tropical Timber Organization (ITTO) serta dukungan dari mitra seperti WWF, TFCA, GIZ,dan KEHATI (NGO luar negeri).
Workshop itu dihadiri juga oleh Perwakilan dari Negara Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand dan India.
Baca juga: Gubernur Kalbar Minta Optimalisasi Pokja Perhutanan Sosial
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018