Pontianak (Antaranews Kalbar) - Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar, Idwar Hanis mengatakan hingga saat ini baru ada 56 dari 340 perusahan perkebunan sawit yang tergabung dengan Gapki.
"Persentase antara perusahaan yang ada dengan yang tergabung di Gapki sangat kecil dan itu tentu perlu perhatian karena koordinasi dan hal lainnya akan sulit," jelas dia di Pontianak, Jumat.
Idwar mencontohkan kesulitan jika belum terorganisir dari perkebunan sawit seperti penanganan kebakaran lahan, konflik lahan, Kamtibmas serta lainnya.
"Persoalan yang ada tentu akan lebih mudah diatasi jika persepsi sudah disamakan dulu dan lainnya. Kita terbuka untuk perusahaan yang belum bergabung dengan Gapki berpartisipasi," jelas dia.
Baca juga: Gapki Kalbar bahas produktivitas petani sawit
Sementara itu Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan untuk mempermudah koordinasi dalam hal Kamtibmas dan pencegahan Karthutla di Kalbar disarankan perusahaan yang belum bergabung di Gapki untuk masuk.
"Kita akan mendukung dan bisa memfasilitasi apakah dalam bentuk MOU atau lainnya agar perusahaan yang belum bisa bergabung. Demi kepentingan umum kita dukung," papar dia.
Menurutnya dengan terorganisir dengan baik kerja sama antara perusahaan perkebunan sawit melalui asosiasi Gapki dengan aparat akan lebih mudah dan lancar untuk mengantisipasi persoalan - persoalan yang terjadi di tengah masyarakat perkebunan.
"Apabila terorginisir maka bisa menyatukan persepsi menyelesaikan persoalan - persoalan yang ada dengan baik dan cepat," kata dia.
Baca juga: GAPKI: Sertifikasi ISPO Mampu Menjawab Isu Negatif
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Persentase antara perusahaan yang ada dengan yang tergabung di Gapki sangat kecil dan itu tentu perlu perhatian karena koordinasi dan hal lainnya akan sulit," jelas dia di Pontianak, Jumat.
Idwar mencontohkan kesulitan jika belum terorganisir dari perkebunan sawit seperti penanganan kebakaran lahan, konflik lahan, Kamtibmas serta lainnya.
"Persoalan yang ada tentu akan lebih mudah diatasi jika persepsi sudah disamakan dulu dan lainnya. Kita terbuka untuk perusahaan yang belum bergabung dengan Gapki berpartisipasi," jelas dia.
Baca juga: Gapki Kalbar bahas produktivitas petani sawit
Sementara itu Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan untuk mempermudah koordinasi dalam hal Kamtibmas dan pencegahan Karthutla di Kalbar disarankan perusahaan yang belum bergabung di Gapki untuk masuk.
"Kita akan mendukung dan bisa memfasilitasi apakah dalam bentuk MOU atau lainnya agar perusahaan yang belum bisa bergabung. Demi kepentingan umum kita dukung," papar dia.
Menurutnya dengan terorganisir dengan baik kerja sama antara perusahaan perkebunan sawit melalui asosiasi Gapki dengan aparat akan lebih mudah dan lancar untuk mengantisipasi persoalan - persoalan yang terjadi di tengah masyarakat perkebunan.
"Apabila terorginisir maka bisa menyatukan persepsi menyelesaikan persoalan - persoalan yang ada dengan baik dan cepat," kata dia.
Baca juga: GAPKI: Sertifikasi ISPO Mampu Menjawab Isu Negatif
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018