Putussibau, Kalbar,  (Antaranews Kalbar) - Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rajuliansyah mengatakan untuk membantu korban banjir pemerintahan daerah perlu kebijakan, karena memang di Kapuas Hulu belum ada Badan Penanggulangan Bencana.

"Itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah, karena memang ada pemukiman warga terendam dan sampai saat ini pun banjir masih terjadi," kata Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah ditemui di Gedung DPRD Kapuas Hulu di Putussibau daerah setempat, Rabu.

Ia juga meminta agar masyarakat Kapuas Hulu yang terkena banjir untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan.

Baca juga: Tujuh Kecamatan di Kapuas Hulu terendam banjir

Apabila rumah terendam dan tidak memungkinkan lagi sebaiknya segera mengungsikan ketempat yang lebih tinggi.

Terkait Badan Penanggulangan Bencana Kapuas Hulu, kata Rajuliansyah bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan administrasi sehingga kedepan Kapuas Hulu memiliki Badan Penanggulangan Bencana.

"Badan Penanggulangan Bencana itu sangat penting apalagi daerah kita ini rawan bencana alam terutama banjir," jelas Rajuliansyah.

Tidak hanya itu, Rajuliansyah juga meminta kepada kepala desa dan camat yang terkena dampak banjir untuk proaktif melaporkan perkembangan kepada pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, karena Bidang penanggulangan bencana saat ini melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Baca juga: Ruas jalan Putussibau - Pontianak terputus akibat banjir

Banjir di wilayah Kapuas Hulu terjadi sejak Sabtu (26/5) hingga saat ini dengan kedalaman air mencapai satu hingga dua meter.

Akibat banjir tersebut sejumlah pemukiman penduduk terendam, sampai saat ini banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kapuas Hulu.


 

Pewarta: Teofilusianto Timotius

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018