Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan mengajak masyarakat kota setempat untuk mewaspadai berbagai modus human trafficking yang marak dilakukan, salah satunya melalui perekrutan tenaga kerja Indonesia.
"Kita sangat menolak yang namanya Human Trafficking. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai berbagai modus yang dilakukan oknum yang berniat melakukannya," kata Irwan di Singkawang, Kamis.
Dikatakan Irwan, kalau pun ada dari masyarakat Kota Singkawang yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, maka prosedur yang ada harus dilalui, karena perlu kejelasan-kejelasan mengenai tempat kerja. Sehingga, tenaga kerja menjadi legal dan mendapatkan perlindungan dari negara.
Baca juga: Pemerintah Pusat Sosialisasikan "Human Trafficking" Di Singkawang
Baca juga: Maraknya "Trafficking" Akibat Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi
"Kita tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga pidana perdagangan orang," tuturnya.
Irwan juga mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini sangat positif. Sehingga sudah sepantasnya Pemkot Singkawang berterimakasih kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kakanwil Hukum dan HAM Kalbar menjadikan Singkawang tempat penyelenggaraan kegiatan ini.
Baca juga: Dua Gadis Pelabuhanratu Jadi Korban Perdaganan Manusia
Baca juga: Sepuluh Korban Perdagangan Manusia Dibawa ke Pontianak
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerjasama Keimigrasian RI, Effendy Perangin-angin mengatakan, kerja sama dengan Pemkot Singkawang tujuannya supaya masyarakat memperoleh informasi yang tepat untuk melakukan perjalanan luar negeri, menghindari tindak pidana perdagangan orang dan pekerja non-prosedural.
"Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat memahami, jangan melihat enaknya saja kalau mau bekerja di luar negeri. Tapi persyaratan-persyaratan dengan benar harus dipatuhi," katanya.
Imigrasi, katanya, adalah pintu terakhir dalam rangka memberangkatkan siapapun kalau ke luar negeri.
"Untuk bekerja tentu ada institusi di bawah sebelumnya sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kita sangat menolak yang namanya Human Trafficking. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai berbagai modus yang dilakukan oknum yang berniat melakukannya," kata Irwan di Singkawang, Kamis.
Dikatakan Irwan, kalau pun ada dari masyarakat Kota Singkawang yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, maka prosedur yang ada harus dilalui, karena perlu kejelasan-kejelasan mengenai tempat kerja. Sehingga, tenaga kerja menjadi legal dan mendapatkan perlindungan dari negara.
Baca juga: Pemerintah Pusat Sosialisasikan "Human Trafficking" Di Singkawang
Baca juga: Maraknya "Trafficking" Akibat Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi
"Kita tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga pidana perdagangan orang," tuturnya.
Irwan juga mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini sangat positif. Sehingga sudah sepantasnya Pemkot Singkawang berterimakasih kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kakanwil Hukum dan HAM Kalbar menjadikan Singkawang tempat penyelenggaraan kegiatan ini.
Baca juga: Dua Gadis Pelabuhanratu Jadi Korban Perdaganan Manusia
Baca juga: Sepuluh Korban Perdagangan Manusia Dibawa ke Pontianak
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerjasama Keimigrasian RI, Effendy Perangin-angin mengatakan, kerja sama dengan Pemkot Singkawang tujuannya supaya masyarakat memperoleh informasi yang tepat untuk melakukan perjalanan luar negeri, menghindari tindak pidana perdagangan orang dan pekerja non-prosedural.
"Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat memahami, jangan melihat enaknya saja kalau mau bekerja di luar negeri. Tapi persyaratan-persyaratan dengan benar harus dipatuhi," katanya.
Imigrasi, katanya, adalah pintu terakhir dalam rangka memberangkatkan siapapun kalau ke luar negeri.
"Untuk bekerja tentu ada institusi di bawah sebelumnya sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang baik," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018