Pontianak (Antaranews Kalbar) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang sedang menginventarisasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dari tingkat TK, SD sampai SMP.
"Kalau SMA/SMK kan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar. Jadi yang kita inventarisasi hanya TK, SD dan SMP," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang, HM Nadjib, di Singkawang, Senin.
Menurutnya, penginventarisasian sekolah yang sudah mengalami kerusakan bukan tanpa alasan, karena Wali Kota Singkawang menginginkan agar sekolah setiap tahunnya semakin baik.
"Baik itu prestasi, bangunan fisik, tenaga pendidik dan lainnya. Sehingga sudah menjadi kewajiban saya untuk memastikan agar pelayanan di sekolah itu harus terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)," ujarnya.
Baca juga: Empat Tahun Sekolah Ini Masih Berdinding Pelepah Kelapa
Untuk itu, diapun meminta kerjasama dari pihak sekolah untuk bisa menyampaikan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolahnya.
"Misalnya, WC di sekolahnya kurang, kurangnya berapa, Kemudian kalau ada rusak, rusaknya berapa, terus apanya yang rusak," pintanya.
Jika hal tersebut sudah dilaporkan, insya Allah akan di perbaiki melalui APBD Singkawang. "Bisa melalui APBD-Perubahan atau APBD 2019," ungkapnya.
Meskipun saat ini Wali Kota Singkawang sedang fokus membangun Bandara, namun beliau tidak akan melupakan pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu prioritas beliau bersama Wakil Wali Kota Singkawang.
"Beliau berkata, jangan hanya gara-gara fokus membangun bandara, pendidikan terlupakan," katanya.
Baca juga: SDN Perial Rusak Parah, Lantai Berlubang Bahayakan Siswa
Kepada pihak sekolah, dikarenakan pemerintah daerah saat ini siap memberikan sumbangsihnya untuk pembangunan pendidikan, diharapkan jangan ada lagi sumbangan-sumbangan yang tidak jelas untuk ditekankan kepada siswa.
"Jadi untuk bangun WC, pagar dan sebagainya jangan lagi dibebankan kepada siswa, karena semua itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Kecuali pakaian, karena hal tersebut berhubungan langsung untuk kepentingan siswa. Itupun dilihat dulu orang tuanya mampu atau tidak, kalau tidak, jangan dipaksakan," ujarnya.
Jika, masih ada sekolah yang menekankan siswa untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan WC, pagar dan sebagainya, dia tegaskan jika itu sudah ada indikasi yang mengarah pada praktik pungutan liar (pungli).
"Itu ada pidananya, jadi hati-hati," katanya.
Kalaupun ada hal-hal yang sangat mendesak, pintanya, sebaiknya bicarakan melalui komite dan sekretaris dewan pendidikan supaya tidak ada indikasi-indikasi pungli.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kalau SMA/SMK kan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar. Jadi yang kita inventarisasi hanya TK, SD dan SMP," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang, HM Nadjib, di Singkawang, Senin.
Menurutnya, penginventarisasian sekolah yang sudah mengalami kerusakan bukan tanpa alasan, karena Wali Kota Singkawang menginginkan agar sekolah setiap tahunnya semakin baik.
"Baik itu prestasi, bangunan fisik, tenaga pendidik dan lainnya. Sehingga sudah menjadi kewajiban saya untuk memastikan agar pelayanan di sekolah itu harus terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)," ujarnya.
Baca juga: Empat Tahun Sekolah Ini Masih Berdinding Pelepah Kelapa
Untuk itu, diapun meminta kerjasama dari pihak sekolah untuk bisa menyampaikan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolahnya.
"Misalnya, WC di sekolahnya kurang, kurangnya berapa, Kemudian kalau ada rusak, rusaknya berapa, terus apanya yang rusak," pintanya.
Jika hal tersebut sudah dilaporkan, insya Allah akan di perbaiki melalui APBD Singkawang. "Bisa melalui APBD-Perubahan atau APBD 2019," ungkapnya.
Meskipun saat ini Wali Kota Singkawang sedang fokus membangun Bandara, namun beliau tidak akan melupakan pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu prioritas beliau bersama Wakil Wali Kota Singkawang.
"Beliau berkata, jangan hanya gara-gara fokus membangun bandara, pendidikan terlupakan," katanya.
Baca juga: SDN Perial Rusak Parah, Lantai Berlubang Bahayakan Siswa
Kepada pihak sekolah, dikarenakan pemerintah daerah saat ini siap memberikan sumbangsihnya untuk pembangunan pendidikan, diharapkan jangan ada lagi sumbangan-sumbangan yang tidak jelas untuk ditekankan kepada siswa.
"Jadi untuk bangun WC, pagar dan sebagainya jangan lagi dibebankan kepada siswa, karena semua itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Kecuali pakaian, karena hal tersebut berhubungan langsung untuk kepentingan siswa. Itupun dilihat dulu orang tuanya mampu atau tidak, kalau tidak, jangan dipaksakan," ujarnya.
Jika, masih ada sekolah yang menekankan siswa untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan WC, pagar dan sebagainya, dia tegaskan jika itu sudah ada indikasi yang mengarah pada praktik pungutan liar (pungli).
"Itu ada pidananya, jadi hati-hati," katanya.
Kalaupun ada hal-hal yang sangat mendesak, pintanya, sebaiknya bicarakan melalui komite dan sekretaris dewan pendidikan supaya tidak ada indikasi-indikasi pungli.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018