Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Eddy meminta pemerintah daerah dan kepolisian segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait adanya aktivitas PETIdi Kabupaten Bengkayang tersebut.
“Keluhan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin seharusnya segera di tindaklanjuti. Apalagi jika kegiatan PETI tersebut telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan lahan pertanian yang merugikan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi di Bengakayang, Rabu.
Namun sebelumnya kata dia meminta meminta pemerintah daerah dan pihak Kepolisian segera menyampaikan imbauan kepada pelaku aktifitas PETI maupun masyarakat setempat, untuk menghentikan kegiatannya.
Baca juga: Sebelas warga Kapuas Hulu dipidana karena peti
“Hal ini diperlukan upaya persuasif terlebih dahulu. Sehingga masyarakat setempat dapat memahaminya. Apabila himbauan tidak juga di tindaklanjuti maka baru melakukan penindakan," kata Eddy.
Eddy menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus berusaha memberikan informasi mengenai dampak akibat pertambangan liar kepada masyarakat. Sehingga dengan sendirinya masyarakat akan menyadarinya.
“Karena hanya upaya penindakan yang dikedepankan dan pelaksanaan penindakan nya tidak konsisten juga tidak akan menyelesaikan masalah PETI. Aktivitas yang merugikan harus dihentikan,” sebut dia.
Baca juga: Pekerja PETI datangi pendopo Bupati Sintang
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Bengkayang, AKBP Yos Guntur Yudi Fairus Susanto mengatakan akan membawa permasalahan tersebut di dalam rapat Forkopimda.
"Nanti kita bawa permasalahan ini di rapat Forkompimda," ucap dia.
Dorongan penindakan aktivitas PETI juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkayang, Zakarias. Ia berharap agar dilakukan penindakan terhadap para pelaku dengan melakukan razia gabungan.
Baca juga: Ini jumlah penambang emas ilegal yang diamankan Polda Kalbar
"Kita berharap adanya razia gabungan yang dilakuan karena aktivitas PETI di Desa Tirta Kencana, Tiga Desa Kecamatan Bengkayang tergolong besar. Untuk melakukan razia ini harus libatkan semua unsur baik pemerintah, Pol PP, Bidang Lingkungan Hidup, Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan juga TNI. Intinya harus dilakukan oleh semua pihak dan gabungan," harap Zakarias.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019