Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Bidan-Dukun dan Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Kubu Raya.
"Tujuan pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh masukan dan informasi mengenai permasalahan dan saran dalam upaya percepatan pengentasan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kubu Raya," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Marijan di Sungai Raya, Rabu.
Kegiatan itu diikuti para kepala puskesmas dan perwakilan organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Kubu Raya, sebagai bentuk partisipasi menyikapi tingginya angka kematian ibu dan angka kematian anak di Kabupaten Kubu Raya.
Marijan mengatakan, saran yang diperoleh dari forum diskusi diharapkan dapat mendukung program terkait yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah. "Saran dan masukan tersebut nantinya dapat memperkuat program yang telah dan akan dilaksanakan, atau bahkan program baru sebagai program inovasi ke depannya," tuturnya.
Ditempat yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menilai kesehatan adalah hulu dari masalah tentang sumber daya manusia.
Menurut dia, bagian hulu tersebut penting untuk diperkuat bersama. Terlebih konstitusi negara memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah, yakni tanggung jawab untuk memberikan peluang supaya orang sehat, termasuk janin untuk bisa lahir dengan sehat dan mendapatkan haknya.
"Cukup gizi sehingga itu juga akan memperkuat sumber daya manusia, karena kesempatan itu berada pada posisi ketika ibu mengandung dan pasca melahirkan. Yang itu semua sudah jelas standarnya," katanya.
Muda menyatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam kebijakan selalu mencari formula strategis yang solutif. Satu di antaranya yaitu melalui program Selasa-Jumat (Salju) Terpadu. Salju Terpadu adalah program untuk mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, yakni dengan kunjungan petugas kesehatan ke rumah-rumah warga alias sistem jemput bola.
Di mana pada hari Selasa dilakukan pelayanan kesehatan keluarga. Seperti pemeriksaan ibu hamil, balita, imunisasi, pemberian vitamin, KB, kandungan, dan persalinan. Adapun di hari Jumat diberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit menular dan tidak menular.
"Kita terbitkan beberapa regulasi langsung untuk bisa membuat supaya semuanya punya perhatian terhadap isu ini. Sehingga hal-hal negatif bisa diminimalkan baik itu terkait dengan angka kematian ibu dan anak, gizi kurang buruk, dan ekses-ekses lainnya," kata Muda.
Muda menegaskan pemerintah daerah komit memperkuat terlebih dahulu cakupan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, dimana hal itu salah satunya dapat dicapai dengan adanya pemantauan yang maksimal. Karena itu, program Salju dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Karena itu kita juga harus menggeser pola pendekatan dan metode strategi. Sebab kalau mengikuti pola-pola rutinitas dan di zona yang biasa dilakukan, ini tidak akan mengejar dengan masalah yang ada," kata Muda.
Muda menilai sejumlah regulasi yang dikeluarkan adalah ikhtiar untuk mengubah pengelolaan layanan kesehatan, termasuk di puskesmas. Sehingga puskesmas kini tidak hanya pasif menunggu, tapi juga proaktif untuk mengejar.
"Kita ingin memastikan bahwa kita lebih proaktif dan meluas, karena standar pelayanan minimal kesehatan tidak bisa main-main. Ini amanah dan wajib dilakukan seratus persen dan artinya seminimal mungkin inilah yang harus dikejar," kata Muda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Tujuan pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh masukan dan informasi mengenai permasalahan dan saran dalam upaya percepatan pengentasan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kubu Raya," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Marijan di Sungai Raya, Rabu.
Kegiatan itu diikuti para kepala puskesmas dan perwakilan organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Kubu Raya, sebagai bentuk partisipasi menyikapi tingginya angka kematian ibu dan angka kematian anak di Kabupaten Kubu Raya.
Marijan mengatakan, saran yang diperoleh dari forum diskusi diharapkan dapat mendukung program terkait yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah. "Saran dan masukan tersebut nantinya dapat memperkuat program yang telah dan akan dilaksanakan, atau bahkan program baru sebagai program inovasi ke depannya," tuturnya.
Ditempat yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menilai kesehatan adalah hulu dari masalah tentang sumber daya manusia.
Menurut dia, bagian hulu tersebut penting untuk diperkuat bersama. Terlebih konstitusi negara memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah, yakni tanggung jawab untuk memberikan peluang supaya orang sehat, termasuk janin untuk bisa lahir dengan sehat dan mendapatkan haknya.
"Cukup gizi sehingga itu juga akan memperkuat sumber daya manusia, karena kesempatan itu berada pada posisi ketika ibu mengandung dan pasca melahirkan. Yang itu semua sudah jelas standarnya," katanya.
Muda menyatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam kebijakan selalu mencari formula strategis yang solutif. Satu di antaranya yaitu melalui program Selasa-Jumat (Salju) Terpadu. Salju Terpadu adalah program untuk mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, yakni dengan kunjungan petugas kesehatan ke rumah-rumah warga alias sistem jemput bola.
Di mana pada hari Selasa dilakukan pelayanan kesehatan keluarga. Seperti pemeriksaan ibu hamil, balita, imunisasi, pemberian vitamin, KB, kandungan, dan persalinan. Adapun di hari Jumat diberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit menular dan tidak menular.
"Kita terbitkan beberapa regulasi langsung untuk bisa membuat supaya semuanya punya perhatian terhadap isu ini. Sehingga hal-hal negatif bisa diminimalkan baik itu terkait dengan angka kematian ibu dan anak, gizi kurang buruk, dan ekses-ekses lainnya," kata Muda.
Muda menegaskan pemerintah daerah komit memperkuat terlebih dahulu cakupan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, dimana hal itu salah satunya dapat dicapai dengan adanya pemantauan yang maksimal. Karena itu, program Salju dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Karena itu kita juga harus menggeser pola pendekatan dan metode strategi. Sebab kalau mengikuti pola-pola rutinitas dan di zona yang biasa dilakukan, ini tidak akan mengejar dengan masalah yang ada," kata Muda.
Muda menilai sejumlah regulasi yang dikeluarkan adalah ikhtiar untuk mengubah pengelolaan layanan kesehatan, termasuk di puskesmas. Sehingga puskesmas kini tidak hanya pasif menunggu, tapi juga proaktif untuk mengejar.
"Kita ingin memastikan bahwa kita lebih proaktif dan meluas, karena standar pelayanan minimal kesehatan tidak bisa main-main. Ini amanah dan wajib dilakukan seratus persen dan artinya seminimal mungkin inilah yang harus dikejar," kata Muda.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019