Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero menyebutkan peremajaan atau penanaman kembali merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sawit.
"Rendahnya produktivitas masih menjadi salah satu tantangan bagi perkebunan kelapa sawit di Kalbar, khususnya bagi sawit rakyat. Minimnya penerapan praktik bercocok tanam yang baik, serta usia tanaman yang sudah terlampau tua menjadi penyebab utamanya. Peremajaan sawit jadi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah," ujar Hero di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Dewan Sambas bersyukur hilirisasi CPO jadi B30 sejahterakan petani
Hero menjelaskan peremajaan itu juga dilakukan untuk mencegah bertambahnya luas kebun sawit, mengingat rendahnya produktivitas, sering disiasati dengan ekspansi lahan.
“Harapannya, dengan peremajaan ini akan mencegah penambahan kebun sawit baru,” katanya.
Saat ini, terdapat program peremajaan yang ditujukan bagi sawit rakyat, baik itu mandiri atau swadaya, melalui pendanaan sebesar Rp25 juta per hektare yang dikelola oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Sejak tahun 2018, sudah ada ribuan hektare kebun sawit yang siap diremajakan melalui BPDPKS.
Baca juga: Produksi CPO menurun dorong harga sawit naik
“Dari 2018 hingga 2020 ini, sudah siap sekitar sembilan ribu hektare untuk diremajakan yang tersebar di delapan kabupaten," kata Hero.
Pada 2020, lanjut dia, Kalbar mendapatkan target peremajaan lahan yang cukup besar, yakni sebesar 14.000 hektare.
Namun, untuk pencairan dana tersebut, pekebun harus memenuhi sejumlah persyaratan yang cukup ketat, terutama dari sisi legalitas lahan. Padahal, masih ada permasalahan legalitas lahan yang ditemui pada pekebun mandiri.
Selain itu, terdapat tantangan dalam melakukan pendataan kebun sawit rakyat. Menurut data terakhir, ada sekitar 300an ribu hektare kebun sawit rakyat, dari total 1,7 juta hektare kebun sawit yang ada di Kalbar.
“Itu pun harus kami lakukan penguatan data dengan melakukan validasi di lapangan,” kata Hero.
Baca juga: Kembali lima lahan perkebunan sawit disegel
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Samuel menyatakan kesiapan dalam mendukung program peremajaan sawit di Kalbar.
Pihaknya akan memfasilitasi pekebun-pekebun mandiri atau swadaya, yang layak mendapatkan peremajaan kebun.
Program ini, lanjut dia, diperuntukkan bagi pekebun yang memiliki kebun sawit yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dan produktivitasnya rendah.
“Kita akan bantu para petani untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan agar dana peremajaan sawit yang dikelola oleh BPDPKS, dapat mengucur untuk meremajakan lahan sawit yang sudah tidak produktif,” kata Samuel.
Baca juga: Kasus karhutla, Polda Kalbar segel dua lahan kebun sawit
Baca juga: Komnas HAM Kalbar Tinjau Sengketa Lahan Perkebunan di Bengkayang
Baca juga: Kadis : Lahan Tebu Kalbar Rebutan Dengan Sawit
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Rendahnya produktivitas masih menjadi salah satu tantangan bagi perkebunan kelapa sawit di Kalbar, khususnya bagi sawit rakyat. Minimnya penerapan praktik bercocok tanam yang baik, serta usia tanaman yang sudah terlampau tua menjadi penyebab utamanya. Peremajaan sawit jadi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah," ujar Hero di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Dewan Sambas bersyukur hilirisasi CPO jadi B30 sejahterakan petani
Hero menjelaskan peremajaan itu juga dilakukan untuk mencegah bertambahnya luas kebun sawit, mengingat rendahnya produktivitas, sering disiasati dengan ekspansi lahan.
“Harapannya, dengan peremajaan ini akan mencegah penambahan kebun sawit baru,” katanya.
Saat ini, terdapat program peremajaan yang ditujukan bagi sawit rakyat, baik itu mandiri atau swadaya, melalui pendanaan sebesar Rp25 juta per hektare yang dikelola oleh Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Sejak tahun 2018, sudah ada ribuan hektare kebun sawit yang siap diremajakan melalui BPDPKS.
Baca juga: Produksi CPO menurun dorong harga sawit naik
“Dari 2018 hingga 2020 ini, sudah siap sekitar sembilan ribu hektare untuk diremajakan yang tersebar di delapan kabupaten," kata Hero.
Pada 2020, lanjut dia, Kalbar mendapatkan target peremajaan lahan yang cukup besar, yakni sebesar 14.000 hektare.
Namun, untuk pencairan dana tersebut, pekebun harus memenuhi sejumlah persyaratan yang cukup ketat, terutama dari sisi legalitas lahan. Padahal, masih ada permasalahan legalitas lahan yang ditemui pada pekebun mandiri.
Selain itu, terdapat tantangan dalam melakukan pendataan kebun sawit rakyat. Menurut data terakhir, ada sekitar 300an ribu hektare kebun sawit rakyat, dari total 1,7 juta hektare kebun sawit yang ada di Kalbar.
“Itu pun harus kami lakukan penguatan data dengan melakukan validasi di lapangan,” kata Hero.
Baca juga: Kembali lima lahan perkebunan sawit disegel
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Samuel menyatakan kesiapan dalam mendukung program peremajaan sawit di Kalbar.
Pihaknya akan memfasilitasi pekebun-pekebun mandiri atau swadaya, yang layak mendapatkan peremajaan kebun.
Program ini, lanjut dia, diperuntukkan bagi pekebun yang memiliki kebun sawit yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dan produktivitasnya rendah.
“Kita akan bantu para petani untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan agar dana peremajaan sawit yang dikelola oleh BPDPKS, dapat mengucur untuk meremajakan lahan sawit yang sudah tidak produktif,” kata Samuel.
Baca juga: Kasus karhutla, Polda Kalbar segel dua lahan kebun sawit
Baca juga: Komnas HAM Kalbar Tinjau Sengketa Lahan Perkebunan di Bengkayang
Baca juga: Kadis : Lahan Tebu Kalbar Rebutan Dengan Sawit
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020