Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mendorong kabupaten memperbaharui realisasi kemajuan bantuan fisik dan keuangan ke aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) yang diluncurkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.
"MPO menjadi kendali bila provinsi dan kabupaten rutin memasukkan data pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Dengan memasukkan data pelaksanaan kegiatan melalui MPO diharapkan laporan akan cepat dan akurat diterima di pusat. MPO sendiri merupakan aplikasi pelaporan melalui 'online' (daring) ini bisa sangat lengkap mulai dari realisasi fisik, keuangan, serta titik koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan tertera di MPO tersebut," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Florentinus Anum di Pontianak, Jumat.
Ia menekankan pembaharuan data di sektor pertanian penting karena menjadi modal dasar untuk kebijakan dan realisasi program agar tepat sasaran. Terkait dengan MPO, menjadi salah satu instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja, khususnya menyangkut soal bantuan pemerintah kepada petani.
"Dengan MPO maka setiap satuan kerja dapat melakukan pemantauan dan pengendalian intensif serta aktif melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan PSP di daerah masing-masing. Hasil dari laporan MPO juga merupakan sumber data pendukung laporan monitor dan evaluasi yang dipantau oleh Kementerian Keuangan dan Kementan serta BPK," kata dia.
Ia menyebutkan pada 2021, Provinsi Kalbar mendapatkan alokasi kegiatan bantuan pemerintah yaitu irigasi perpipaan satu unit, embung tujuh unit, irigasi perpompaan besar dua unit, irigasi perpompaan menengah satu unit, dan rehabiltasi jaringan irigasi 112 unit.
"Kegiatan bantuan pemerintah tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Mempawah, Sambas, Sanggau, Melawi, dan Sekadau. Kembali berkaitan dengan kegiatan tersebut agar kinerja kawan-kawan kabupaten dapat terukur maka diharapkan untuk selalu melaporkan kemajuan baik fisik maupun keuangan dalam aplikasi MPO. Sebab aplikasi MPO dari Ditjen PSP Kementan, fungsinya selain menjadi media informasi, juga menjadi sarana pengawasan bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh 'stakeholders' (pemangku kepentingan) yang membutuhkan secara cepat, akurat, dan ter-'update'," kata dia.
Untuk memotivasi petugas agar dapat memasukkan data pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP melalui pelaporan daring di MPO secara teratur dan terjadwal, diadakan kegiatan Workshop Updating Pelaporan Online.
"Dengan kegiatan 'workshop' (lokakarya) yang digelar selama dua hari, yakni 4-5 November 2021 ini, diharapkan laporan akan selalu diperbaharui," kata dia.
Terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, pemerintah terus mengupayakan agar ditingkatkan sehingga ada peningkatan produksi dan ketahanan pangan bisa tercapai.
"Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan, kemudian melakukan upaya rehabilitasi jaringan irigasi, melakukan upaya optimalisasi lahan, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi agar pupuk sampai kepada petani sesuai dengan azas enam tepat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"MPO menjadi kendali bila provinsi dan kabupaten rutin memasukkan data pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Dengan memasukkan data pelaksanaan kegiatan melalui MPO diharapkan laporan akan cepat dan akurat diterima di pusat. MPO sendiri merupakan aplikasi pelaporan melalui 'online' (daring) ini bisa sangat lengkap mulai dari realisasi fisik, keuangan, serta titik koordinat lokasi pelaksanaan kegiatan tertera di MPO tersebut," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Florentinus Anum di Pontianak, Jumat.
Ia menekankan pembaharuan data di sektor pertanian penting karena menjadi modal dasar untuk kebijakan dan realisasi program agar tepat sasaran. Terkait dengan MPO, menjadi salah satu instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja, khususnya menyangkut soal bantuan pemerintah kepada petani.
"Dengan MPO maka setiap satuan kerja dapat melakukan pemantauan dan pengendalian intensif serta aktif melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan PSP di daerah masing-masing. Hasil dari laporan MPO juga merupakan sumber data pendukung laporan monitor dan evaluasi yang dipantau oleh Kementerian Keuangan dan Kementan serta BPK," kata dia.
Ia menyebutkan pada 2021, Provinsi Kalbar mendapatkan alokasi kegiatan bantuan pemerintah yaitu irigasi perpipaan satu unit, embung tujuh unit, irigasi perpompaan besar dua unit, irigasi perpompaan menengah satu unit, dan rehabiltasi jaringan irigasi 112 unit.
"Kegiatan bantuan pemerintah tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Mempawah, Sambas, Sanggau, Melawi, dan Sekadau. Kembali berkaitan dengan kegiatan tersebut agar kinerja kawan-kawan kabupaten dapat terukur maka diharapkan untuk selalu melaporkan kemajuan baik fisik maupun keuangan dalam aplikasi MPO. Sebab aplikasi MPO dari Ditjen PSP Kementan, fungsinya selain menjadi media informasi, juga menjadi sarana pengawasan bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh 'stakeholders' (pemangku kepentingan) yang membutuhkan secara cepat, akurat, dan ter-'update'," kata dia.
Untuk memotivasi petugas agar dapat memasukkan data pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP melalui pelaporan daring di MPO secara teratur dan terjadwal, diadakan kegiatan Workshop Updating Pelaporan Online.
"Dengan kegiatan 'workshop' (lokakarya) yang digelar selama dua hari, yakni 4-5 November 2021 ini, diharapkan laporan akan selalu diperbaharui," kata dia.
Terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, pemerintah terus mengupayakan agar ditingkatkan sehingga ada peningkatan produksi dan ketahanan pangan bisa tercapai.
"Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan, kemudian melakukan upaya rehabilitasi jaringan irigasi, melakukan upaya optimalisasi lahan, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian, perbaikan distribusi pupuk bersubsidi agar pupuk sampai kepada petani sesuai dengan azas enam tepat," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021