Pemerintah perlu memberikan edukasi pencegahan dan peringatan dini banjir kepada masyarakat guna penanggulangan dan pengendalian banjir yang lebih baik, kata pakar teknik sumber daya air yang juga akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjugpura Pontianak Prof Henny Herawati.
"Pemerintah harus memberikan edukasi semacam peringatan dini kepada masyarakat, terhadap bencana banjir. Kita berharap pemerintah melakukan peningkatan upaya-upaya mitigasi dan proaktif untuk memberikan informasi yang cepat sebagai peringatan dini kepada masyarakat," katanya di Pontianak, Senin.
Dia menyatakan hal itu perlu dilakukan agar masyarakat selalu waspada terhadap banjir, sehingga mampu menyelamatkan barang-barang berharga atau persiapan mengungsi.
Ia menambahkan peran masyarakat yang tangguh dalam menjaga lingkungan harus tetap terjaga.
Ia juga mengemukakan pentingnya warga memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, sebagaimana nenek moyang sejak zaman dahulu, yang disebut kearifan lokal.
"Kita sering menjumpai rumah-rumah lanting, yang harus kita garisbawahi rumah lanting ini bukan jamban, akan tetapi rumah lanting ini tempat warga bermukim di atas permukaan sungai yang merupakan kearifan lokal bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di pinggiran sungai," tuturnya.
Profesor Henny mengatakan pencegahan banjir juga perlu adanya edukasi dan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.
Pemerintah daerah, katanya, bisa saja bekerja sama dengan peneliti dari perguruan tinggi mencari solusi yang tepat dalam penanganan dan pengendalian banji,r serta melakukan evaluasi terhadap penyebab banjir.
"Pemerintah daerah dan perguruan tinggi bisa saja kerja sama memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa jika mereka memang sudah terbiasa hidup di pinggir sungai, mereka perlu mengetahui kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di kawasan itu," katanya.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat dapat beradaptasi dan mempunyai pengetahuan tentang risiko kawasan tersebut.
Ia menjelaskan pentingnya pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko banjir.
Dia mengatakan tiga prinsip pengelolaan sungai, yakni terpadu, menyeluruh, dan terus-menerus.
"Untuk menjalankan prinsip ini juga diperlukan adanya kesadaran dari semua pihak untuk beradaptasi terhadap kondisi yang terjadi, kita tidak bisa kembali pada puluhan tahun ke belakang, akan tetapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah beradaptasi, walaupun di sisi lainnya pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap dampak konversi lahan sesuai tupoksi dimiliki," ujarnya.
Ia menambahkan dalam pengelolaan sungai harus dilakukan perencanaan yang baik.
"Dalam suatu perencanaan dan pengelolaan wilayah sungai harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, satu sungai memiliki satu perencanaan, baik di hulu, tengah, dan hilir 'one river one management'," katanya.
Ia menyebut satu sungai satu pengelolaan dan tidak bisa setiap daerah mengklaim untuk pengelolaan.
Akan tetapi, katanya, harus bersama-sama dalam mengatur dan menjaga daerah aliran sungai, dalam rangka mengurangi potensi banjir dengan menjaga kondisi daerah aliran sungai tersebut tetap baik.
"Perlu perencanaan dan pengaturan suatu strategi baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana atau setelah bencana terjadi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Pemerintah harus memberikan edukasi semacam peringatan dini kepada masyarakat, terhadap bencana banjir. Kita berharap pemerintah melakukan peningkatan upaya-upaya mitigasi dan proaktif untuk memberikan informasi yang cepat sebagai peringatan dini kepada masyarakat," katanya di Pontianak, Senin.
Dia menyatakan hal itu perlu dilakukan agar masyarakat selalu waspada terhadap banjir, sehingga mampu menyelamatkan barang-barang berharga atau persiapan mengungsi.
Ia menambahkan peran masyarakat yang tangguh dalam menjaga lingkungan harus tetap terjaga.
Ia juga mengemukakan pentingnya warga memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, sebagaimana nenek moyang sejak zaman dahulu, yang disebut kearifan lokal.
"Kita sering menjumpai rumah-rumah lanting, yang harus kita garisbawahi rumah lanting ini bukan jamban, akan tetapi rumah lanting ini tempat warga bermukim di atas permukaan sungai yang merupakan kearifan lokal bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau di pinggiran sungai," tuturnya.
Profesor Henny mengatakan pencegahan banjir juga perlu adanya edukasi dan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.
Pemerintah daerah, katanya, bisa saja bekerja sama dengan peneliti dari perguruan tinggi mencari solusi yang tepat dalam penanganan dan pengendalian banji,r serta melakukan evaluasi terhadap penyebab banjir.
"Pemerintah daerah dan perguruan tinggi bisa saja kerja sama memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa jika mereka memang sudah terbiasa hidup di pinggir sungai, mereka perlu mengetahui kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di kawasan itu," katanya.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat dapat beradaptasi dan mempunyai pengetahuan tentang risiko kawasan tersebut.
Ia menjelaskan pentingnya pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko banjir.
Dia mengatakan tiga prinsip pengelolaan sungai, yakni terpadu, menyeluruh, dan terus-menerus.
"Untuk menjalankan prinsip ini juga diperlukan adanya kesadaran dari semua pihak untuk beradaptasi terhadap kondisi yang terjadi, kita tidak bisa kembali pada puluhan tahun ke belakang, akan tetapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah beradaptasi, walaupun di sisi lainnya pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap dampak konversi lahan sesuai tupoksi dimiliki," ujarnya.
Ia menambahkan dalam pengelolaan sungai harus dilakukan perencanaan yang baik.
"Dalam suatu perencanaan dan pengelolaan wilayah sungai harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, satu sungai memiliki satu perencanaan, baik di hulu, tengah, dan hilir 'one river one management'," katanya.
Ia menyebut satu sungai satu pengelolaan dan tidak bisa setiap daerah mengklaim untuk pengelolaan.
Akan tetapi, katanya, harus bersama-sama dalam mengatur dan menjaga daerah aliran sungai, dalam rangka mengurangi potensi banjir dengan menjaga kondisi daerah aliran sungai tersebut tetap baik.
"Perlu perencanaan dan pengaturan suatu strategi baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana atau setelah bencana terjadi," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021