Ketua Tim Training Of Trainer (TOT) Tim Pendamping Keluarga (TPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat, Hadirin menjelaskan dengan telah terbentuknya TPK, BKKBN berupaya menurunkan angka stunting (kekerdilan) di Kalimantan Barat.
"TPK ini sesuai dengan Perpres No.72 Tahun 2021 dimana BKKBN ditugaskan sebagai koordinator untuk tim penurunan kasus-kasus stunting di Indonesia. Sehingga seluruh provinsi harus menyiapkan kader-kader TPK. Seperti yang saat ini kami lakukan dengan menyelenggarakan pelatihan secara virtual kepada kader-kader TPK," kata Hadirin di Pontianak, Selasa.
Hadirin memastikan, untuk kader TPK yang akan bertugas di seluruh wilayah Kalbar sudah memenuhi 100 persen terbentuk dan tersebar di setiap desa. Saat ini tim fasilitator di tingkat kabupaten/kota di Kalbar berjumlah 216 orang.
"Dari 216 orang ini diharapkan bisa mengorientasi sebanyak 4203 Tim Pendamping Keluarga yang akan diisi 12.609 orang kader. Dan dari 4203 tim itu yang diisi 3 orang kader, minimal satu desa akan ditempati satu tim," kata Hadirin.
Sementara itu ujarnya lagi, dari 12.609 orang kader itu akan diisi dari unsur para anggota Ikatan Bidan Indonesia, anggota Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IPM). Dan untuk di Kota Pontianak satu desa atau kelurahan itu rata-rata ditempatkan lebih dari tiga tim pendamping keluarga.
"Ini mengingat Kota Pontianak memiliki kepadatan jumlah keluarga dibandingkan daerah lain. Dan sudah seharusnya di Kota Pontianak ini harus tersedia sekitar 500 lebih TPK yang berfungsi melakukan pencegahan dan penurunan stunting," katanya.
Adapun tugas dari para kader TPK ini yaitu akan mendamping para calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca melahirkan, "bahkan tidak hanya itu TPK juga bisa mendampingi para remaja, dalam mempersiapkan para remaja itu memasuki masa pernikahan menjadi pengantin, hamil, paska melahirkan dan seterusnya," kata Hadirin.
Ia menambahkan, para kader TPK itu dalam pendampingan akan mengawasi dan memberi saran dan masukan kepada para calon pengantin dalam mematangkan persiapan memasuki kehidupan rumah tangga, kesehatan calon ibu dan anak bahkan sejak anak itu masih janin.
"Kemudian tentang pemenuhan asupan gizi anak sejak 1000 pertama kehidupan atau hingga usia anak itu dua tahun. Begitu juga terhadap pendampingan kepada para remaja, seperti tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dimana kesemuanya itu merupakan upaya terjadinya kasus-kasus stunting," kata Hadirin mengakhiri.
Baca juga: Bupati Bengkayang ajak PKK ikut melakukan pencegahan stunting
Baca juga: Kota Pontianak gelar serbuan vaksinasi massal pagi hingga malam hari
Baca juga: Rakor PKK KB Kesehatan momentum bentuk karakter keluarga
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"TPK ini sesuai dengan Perpres No.72 Tahun 2021 dimana BKKBN ditugaskan sebagai koordinator untuk tim penurunan kasus-kasus stunting di Indonesia. Sehingga seluruh provinsi harus menyiapkan kader-kader TPK. Seperti yang saat ini kami lakukan dengan menyelenggarakan pelatihan secara virtual kepada kader-kader TPK," kata Hadirin di Pontianak, Selasa.
Hadirin memastikan, untuk kader TPK yang akan bertugas di seluruh wilayah Kalbar sudah memenuhi 100 persen terbentuk dan tersebar di setiap desa. Saat ini tim fasilitator di tingkat kabupaten/kota di Kalbar berjumlah 216 orang.
"Dari 216 orang ini diharapkan bisa mengorientasi sebanyak 4203 Tim Pendamping Keluarga yang akan diisi 12.609 orang kader. Dan dari 4203 tim itu yang diisi 3 orang kader, minimal satu desa akan ditempati satu tim," kata Hadirin.
Sementara itu ujarnya lagi, dari 12.609 orang kader itu akan diisi dari unsur para anggota Ikatan Bidan Indonesia, anggota Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IPM). Dan untuk di Kota Pontianak satu desa atau kelurahan itu rata-rata ditempatkan lebih dari tiga tim pendamping keluarga.
"Ini mengingat Kota Pontianak memiliki kepadatan jumlah keluarga dibandingkan daerah lain. Dan sudah seharusnya di Kota Pontianak ini harus tersedia sekitar 500 lebih TPK yang berfungsi melakukan pencegahan dan penurunan stunting," katanya.
Adapun tugas dari para kader TPK ini yaitu akan mendamping para calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca melahirkan, "bahkan tidak hanya itu TPK juga bisa mendampingi para remaja, dalam mempersiapkan para remaja itu memasuki masa pernikahan menjadi pengantin, hamil, paska melahirkan dan seterusnya," kata Hadirin.
Ia menambahkan, para kader TPK itu dalam pendampingan akan mengawasi dan memberi saran dan masukan kepada para calon pengantin dalam mematangkan persiapan memasuki kehidupan rumah tangga, kesehatan calon ibu dan anak bahkan sejak anak itu masih janin.
"Kemudian tentang pemenuhan asupan gizi anak sejak 1000 pertama kehidupan atau hingga usia anak itu dua tahun. Begitu juga terhadap pendampingan kepada para remaja, seperti tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dimana kesemuanya itu merupakan upaya terjadinya kasus-kasus stunting," kata Hadirin mengakhiri.
Baca juga: Bupati Bengkayang ajak PKK ikut melakukan pencegahan stunting
Baca juga: Kota Pontianak gelar serbuan vaksinasi massal pagi hingga malam hari
Baca juga: Rakor PKK KB Kesehatan momentum bentuk karakter keluarga
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021