Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Komtono mengatakan, Pemerintah Kota Pontianak komitmen untuk menekan dan penurunan angka kekerdilan atau stunting di Kota Pontianak. Intervensi terpadu menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi serta tumbuh kembang dan pencegahan dan penurunan angka stunting (kekerdilan).
Hadir pada sosialisasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja, di Pontianak pada Minggu 22 Mei 2022 sore. Edi Kamtono menegaskan stunting bisa bersama-sama di cegah serta bisa penurunan angkanya melalui intervensi gizi yang terpadu.
"Masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau kekerdilan yang dialami anak-anak umumnya disebabkan kekurangan gizi dari sisi asupan makanan termasuk ASI atau dikenal dengan istilah stunting itu perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk peran orang tua," ujarnya.
Baca juga: BKKBN sosialisasikan Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Sintang
Baca juga: Empat langkah cegah angka stunting tidak semakin tinggi
Untuk menangani hak itu, kata Edi salah satunya dengan melakukan sosialisasi yang harus terus dilakukan. Hal itu supaya para orang tua terutama ibu-ibu, mulai dari kehamilan sampai kelahiran anaknya hingga usia lima tahun tumbuhkembangnya berjalan baik.
Wali Kota Pontianak ini menyayangkan adanya sebagian orang tua yang memiliki pemikiran bahwa memberi makan anak-anaknya asalkan mereka kenyang, tanpa memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang diberikan.
"Pemikiran ini pula yang menjadi salah satu faktor menyebabkan terjadinya stunting pada anak," tegasnya.
Baca juga: Sintang menilai BKKBN berhasil melakukan pembinaan Kelompok UPPKA
Baca juga: BKKBN Kalimantan Barat menggalakkan Dapur Sehat Atasi Stunting
Ditambahkannya, dari survei nasional, angka stunting di Kota Pontianak sebanyak 24 persen. Angka ini dinilainya sangat tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Bahkan, secara nasional angka stunting ditargetkan turun hingga 14 persen pada 2024. Akan tetapi, bila dilihat data terakhir survei dari Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2021 angka stunting di Kota Pontianak sebanyak 12,4 persen.
"Terkait hal itu kami terus berupaya dan bekerja keras untuk menekan angka stunting serendah mungkin sehingga angka stunting di Kota Pontianak turun," ujarnya.
Dalam kesempatan yang bersama, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin mengungkapkan pihaknya mendukung sosialisasi pada percepatan pencegahan stunting yang bekerja sama dengan mitra kerja Komisi IX dan BKKBN dalam penurunan stunting pada 2024 ditargetkan 14 persen, melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi pembentukan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan penguatan tingkat investasi hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu.
Baca juga: Kelompok UPPKA Muara Pawang masih perlu pendampingan dan bimbingan
Baca juga: BKKBN dukung kelompok UPKKA pasarkan produk secara online
"Melalui Posyandu kami harapkan bisa menjadi ujung tombak dalam rangka percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Alifudin menambahkan bahwa dirinya yang duduk di Komisi IX DPR RI yang menaungi 7 bidang, yakni BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Balai POM, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Turut hadir pada Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja ini, Direktur Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Eka Sulistiya Ediningsih, Plt Kepala BKKBN Kalbar Muslimat,m, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Multi Junto Bhatarendro.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Hadir pada sosialisasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja, di Pontianak pada Minggu 22 Mei 2022 sore. Edi Kamtono menegaskan stunting bisa bersama-sama di cegah serta bisa penurunan angkanya melalui intervensi gizi yang terpadu.
"Masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau kekerdilan yang dialami anak-anak umumnya disebabkan kekurangan gizi dari sisi asupan makanan termasuk ASI atau dikenal dengan istilah stunting itu perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk peran orang tua," ujarnya.
Baca juga: BKKBN sosialisasikan Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Sintang
Baca juga: Empat langkah cegah angka stunting tidak semakin tinggi
Untuk menangani hak itu, kata Edi salah satunya dengan melakukan sosialisasi yang harus terus dilakukan. Hal itu supaya para orang tua terutama ibu-ibu, mulai dari kehamilan sampai kelahiran anaknya hingga usia lima tahun tumbuhkembangnya berjalan baik.
Wali Kota Pontianak ini menyayangkan adanya sebagian orang tua yang memiliki pemikiran bahwa memberi makan anak-anaknya asalkan mereka kenyang, tanpa memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang diberikan.
"Pemikiran ini pula yang menjadi salah satu faktor menyebabkan terjadinya stunting pada anak," tegasnya.
Baca juga: Sintang menilai BKKBN berhasil melakukan pembinaan Kelompok UPPKA
Baca juga: BKKBN Kalimantan Barat menggalakkan Dapur Sehat Atasi Stunting
Ditambahkannya, dari survei nasional, angka stunting di Kota Pontianak sebanyak 24 persen. Angka ini dinilainya sangat tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Bahkan, secara nasional angka stunting ditargetkan turun hingga 14 persen pada 2024. Akan tetapi, bila dilihat data terakhir survei dari Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2021 angka stunting di Kota Pontianak sebanyak 12,4 persen.
"Terkait hal itu kami terus berupaya dan bekerja keras untuk menekan angka stunting serendah mungkin sehingga angka stunting di Kota Pontianak turun," ujarnya.
Dalam kesempatan yang bersama, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin mengungkapkan pihaknya mendukung sosialisasi pada percepatan pencegahan stunting yang bekerja sama dengan mitra kerja Komisi IX dan BKKBN dalam penurunan stunting pada 2024 ditargetkan 14 persen, melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi pembentukan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan penguatan tingkat investasi hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu.
Baca juga: Kelompok UPPKA Muara Pawang masih perlu pendampingan dan bimbingan
Baca juga: BKKBN dukung kelompok UPKKA pasarkan produk secara online
"Melalui Posyandu kami harapkan bisa menjadi ujung tombak dalam rangka percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Alifudin menambahkan bahwa dirinya yang duduk di Komisi IX DPR RI yang menaungi 7 bidang, yakni BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Balai POM, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Turut hadir pada Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja ini, Direktur Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Eka Sulistiya Ediningsih, Plt Kepala BKKBN Kalbar Muslimat,m, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Multi Junto Bhatarendro.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022