Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat memproses dugaan keterlibatan jajarannya yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
"Berdasarkan hasil sementara pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, ada tujuh orang jajaran bawaslu terdaftar dalam Sipol. Atas persoalan itu, kami dari Bawaslu Provinsi Kalbar telah sampaikan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti," kata anggota Bawaslu Provinsi Kalbar Faisal Riza di Pontianak, Rabu.
Ia menyebutkan tujuh orang tersebut terdiri atas satu anggota bawaslu dan enam staf. Atas temuan tersebut, Bawaslu RI akan menyampaikannya ke KPU sehingga Bawaslu RI akan memberikan saran perbaikan.
"Ini TMS (tidak memenuhi syarat) karena jajaran bawaslu tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik," tuturnya.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya telah membuka posko pengaduan masyarakat untuk mengecek apakah nama mereka masuk atau tidak dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik, masuk atau tidak dalam Sipol.
Saat ini, kata dia, sudah dua pengaduan penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan Sipol yang masuk pada posko di tingkat provinsi. Namun, jumlah ini kemungkinan bisa lebih banyak sebab posko serupa juga dibuka di 14 kabupaten/kota.
Faisal Riza mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan hingga tingkat daerah terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap penggunaan data diri pada kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam Sipol tersebut.
"Secara internal bawaslu ada tujuh nama yang masuk dalam Sipol, sementara dari posko yang dibuka ada dua pengaduan. Nantinya, kami akan rekap secara keseluruhan karena di daerah juga ada, seperti di Melawi satu, lalu ada juga di Sintang. Kami pastikan datanya sampai 29 Agustus," katanya.
Baca juga: KPU Kota Pontianak ajukan dana Pilkada 2024 senilai Rp39 miliar
Baca juga: Bawaslu Kalbar gelar kegiatan SKPP di Singkawang
Faisal menjelaskan posko pengaduan itu juga bagian dari tahapan verifikasi administrasi pada Sipol di tingkat kabupaten/kota.
Ia mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan yang fokusnya untuk memastikan peng-input-an oleh partai politik melalui Sipol sesuai dengan dokumen yang mereka lampirkan.
Pendataan ini, kata dia, untuk melihat kegandaan internal dan antar-parpol. Selain itu, unsur yang dilarang jadi anggota partai politik itu tidak termasuk dalam syarat yang diajukan partai politik.
Faisal mencontohkan kepala desa. Sesuai dengan UU Desa, kepala desa tidak boleh masuk dalam kepengurusan partai politik. Begitu pula dengan ASN, TNI, dan Polri.
"Jadi, kami sedang fokus pengawasan pada tiga hal itu," tuturnya.
Selain pengawasan melekat pada verifikasi administrasi di KPU kabupaten/kota, pihaknya juga melakukan koordinasi, misalnya dengan BKD, dinas pemberdayaan desa beserta TNI dan Polri. Koordinasi ini sebagai upaya pencegahan agar verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan regulasi.
"Meskipun nanti ada kesempatan partai politik untuk memperbaiki, ini masih tahapan verifikasi administrasi," kata Faisal.
Baca juga: Bawaslu Pontianak gandeng Antara Kalbar maksimalkan pengawasan Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu Kalbar minta media ikut kawal Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat mulai melakukan persiapan dan satu di antara merangkul kaum milenial untuk partisipasi dalam pengawasan Pemilu 2024 mendatang.
"Bagian upaya kami untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang yakni menggandeng kaum pemuda untuk membantu kerja Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pemilu yang akan dimulai pada Februari 2023. Hal ini baru saja kami lakukan di Wilayah Kabupaten Bengkayang," ujar Komisioner Bawaslu Kalbar Aryana Kaswamayana di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa peran pemuda sangat penting dalam membantu mengawal proses demokrasi. Menurutnya, pemuda sebagai generasi penerus mesti ikut andil menyadarkan pemilih membangun peradaban demokrasi yang lebih baik.
"Peran pemuda sangatlah penting dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang," jelas dia.
Aryana menegaskan tugas dan fungsi Bawaslu memiliki tiga tugas utama yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam melakukan pencegahan tersebut, kata dia, diperlukan kerja sama semua pihak.
"Salah satunya menggandeng pemuda memberikan edukasi politik kepada masyarakat luas. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para pemuda, terlebih para pemuda saat ini sangat melek teknologi dan informasi," kata dia.
Baca selengkapnya: Bawaslu Kalbar rangkul kaum milenial untuk pengawasan Pemilu 2024 mendatang
Baca juga: Bawaslu Sambas ingatkan politik uang dan netralitas ASN
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Berdasarkan hasil sementara pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, ada tujuh orang jajaran bawaslu terdaftar dalam Sipol. Atas persoalan itu, kami dari Bawaslu Provinsi Kalbar telah sampaikan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti," kata anggota Bawaslu Provinsi Kalbar Faisal Riza di Pontianak, Rabu.
Ia menyebutkan tujuh orang tersebut terdiri atas satu anggota bawaslu dan enam staf. Atas temuan tersebut, Bawaslu RI akan menyampaikannya ke KPU sehingga Bawaslu RI akan memberikan saran perbaikan.
"Ini TMS (tidak memenuhi syarat) karena jajaran bawaslu tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik," tuturnya.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya telah membuka posko pengaduan masyarakat untuk mengecek apakah nama mereka masuk atau tidak dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik, masuk atau tidak dalam Sipol.
Saat ini, kata dia, sudah dua pengaduan penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan Sipol yang masuk pada posko di tingkat provinsi. Namun, jumlah ini kemungkinan bisa lebih banyak sebab posko serupa juga dibuka di 14 kabupaten/kota.
Faisal Riza mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan hingga tingkat daerah terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap penggunaan data diri pada kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam Sipol tersebut.
"Secara internal bawaslu ada tujuh nama yang masuk dalam Sipol, sementara dari posko yang dibuka ada dua pengaduan. Nantinya, kami akan rekap secara keseluruhan karena di daerah juga ada, seperti di Melawi satu, lalu ada juga di Sintang. Kami pastikan datanya sampai 29 Agustus," katanya.
Baca juga: KPU Kota Pontianak ajukan dana Pilkada 2024 senilai Rp39 miliar
Baca juga: Bawaslu Kalbar gelar kegiatan SKPP di Singkawang
Faisal menjelaskan posko pengaduan itu juga bagian dari tahapan verifikasi administrasi pada Sipol di tingkat kabupaten/kota.
Ia mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan yang fokusnya untuk memastikan peng-input-an oleh partai politik melalui Sipol sesuai dengan dokumen yang mereka lampirkan.
Pendataan ini, kata dia, untuk melihat kegandaan internal dan antar-parpol. Selain itu, unsur yang dilarang jadi anggota partai politik itu tidak termasuk dalam syarat yang diajukan partai politik.
Faisal mencontohkan kepala desa. Sesuai dengan UU Desa, kepala desa tidak boleh masuk dalam kepengurusan partai politik. Begitu pula dengan ASN, TNI, dan Polri.
"Jadi, kami sedang fokus pengawasan pada tiga hal itu," tuturnya.
Selain pengawasan melekat pada verifikasi administrasi di KPU kabupaten/kota, pihaknya juga melakukan koordinasi, misalnya dengan BKD, dinas pemberdayaan desa beserta TNI dan Polri. Koordinasi ini sebagai upaya pencegahan agar verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan regulasi.
"Meskipun nanti ada kesempatan partai politik untuk memperbaiki, ini masih tahapan verifikasi administrasi," kata Faisal.
Baca juga: Bawaslu Pontianak gandeng Antara Kalbar maksimalkan pengawasan Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu Kalbar minta media ikut kawal Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat mulai melakukan persiapan dan satu di antara merangkul kaum milenial untuk partisipasi dalam pengawasan Pemilu 2024 mendatang.
"Bagian upaya kami untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang yakni menggandeng kaum pemuda untuk membantu kerja Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pemilu yang akan dimulai pada Februari 2023. Hal ini baru saja kami lakukan di Wilayah Kabupaten Bengkayang," ujar Komisioner Bawaslu Kalbar Aryana Kaswamayana di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa peran pemuda sangat penting dalam membantu mengawal proses demokrasi. Menurutnya, pemuda sebagai generasi penerus mesti ikut andil menyadarkan pemilih membangun peradaban demokrasi yang lebih baik.
"Peran pemuda sangatlah penting dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang," jelas dia.
Aryana menegaskan tugas dan fungsi Bawaslu memiliki tiga tugas utama yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam melakukan pencegahan tersebut, kata dia, diperlukan kerja sama semua pihak.
"Salah satunya menggandeng pemuda memberikan edukasi politik kepada masyarakat luas. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para pemuda, terlebih para pemuda saat ini sangat melek teknologi dan informasi," kata dia.
Baca selengkapnya: Bawaslu Kalbar rangkul kaum milenial untuk pengawasan Pemilu 2024 mendatang
Baca juga: Bawaslu Sambas ingatkan politik uang dan netralitas ASN
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022